Lewati ke konten utama
Beranda / Hasil pencarian

Hasil pencarian

Jelajahi seluruh publikasi yang tersedia.

35 hasil
Subjek: Politic
DaftarKartu
ResearchOpen AccessPDF tersedia

Social Political and Religious Roles of Chinese Muslims In Indonesia: Experiences of West Sumatran PITI

2026•Hasil Penelitian dan Pengabdian

<p> <span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: &quot;Noto Sans&quot;, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">This study aims to examine strategic roles of West Sumatran PITI (Persatuan Islam Tionghhoa Indonesia or Indonesian Chinese Islamic Association) in social, political, and religious contexts. This study traced the patterns of social relations within the internal Chinese Muslim community along with their social, political, and religious problems that often colour the life of this minority. The method used in this study is religious research with the approach of research on religion.</span></p>

14 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ResearchOpen AccessMetadata saja

Persekusi Versus Egaliter Lokaliter Masyarakat Sumatera Barat

2026•Hasil Penelitian dan Pengabdian

<h3 data-canvas-width="512.1689999999999" style="color:blue;"> &nbsp;</h3> <h3 data-canvas-width="512.1689999999999" style="color:blue;"> Tujuan penelitian ini adalah mengungkap dan menganalisis fenomena menguatnya politik identitas pasca aksi 212 serta pengaruhnya terhadap pembungkaman kebebasan berpendapat dalam media sosial di Sumatera Barat</h3> <div data-canvas-width="509.775" style="padding: 0px; margin: 0px; color: transparent; position: absolute; white-space: pre; cursor: text; transform-origin: 0% 0%; left: 368.655px; top: 928.895px; font-size: 15px; font-family: serif; transform: scaleX(1.1228);"> penelitian ini adalah mengungkap dan menganalisis fenomena menguatnya</div> <div data-canvas-width="509.29050000000007" style="padding: 0px; margin: 0px; color: transparent; position: absolute; white-space: pre; cursor: text; transform-origin: 0% 0%; left: 368.655px; top: 946.895px; font-size: 15px; font-family: serif; transform: scaleX(1.11456);"> politik identitas pasca aksi 212 serta pengaruhnya terhadap pembungkaman</div> <div data-canvas-width="511.4055000000001" style="padding: 0px; margin: 0px; color: transparent; position: absolute; white-space: pre; cursor: text; transform-origin: 0% 0%; left: 368.655px; top: 964.895px; font-size: 15px; font-family: serif; transform: scaleX(1.07605);"> kebebasan berpendapat dalam media sosial di Sumatera Barat.</div>

6 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ResearchOpen AccessPDF tersedia

LEGALITY OF ALCOHOLIC BEVERAGES IN INDONESIA: BETWEEN POLITICAL ECONOMY AND HIFZ AL-ʿAQL PERSPECTIVE

2026•Hasil Penelitian dan Pengabdian

<div> Legalizing alcoholic beverages under Indonesian Presidential Decree Number 10 of 2021 concerning to Investment Business raises conflicting view with Islamic norms in Indonesian as religious state. Under Islamic norm such prohibition intended to&nbsp; &nbsp;maintaining of reason (ḥifẓ al-ʿaql), while on the one hand it is for the improvement of the country&rsquo;s economy (ḥifẓ al-mal). This paper measures such contradictory under maqasid Syariah auspice. The method used is a normative research with a content analysis approach. This paper found that the legalization of investment in alcoholic beverages has not reached to the stage of necessity (ḍaruriyya), while the acquisition of property (ḥifẓ al-mal) was obtained through the legalization of alcoholic beverage investments, only at the level of (taḥsiniyyah). Therefore, something related to the tahsiniya level should not negate the position of ḍaruriyya of ḥifẓ al-ʿaql. Eliminating the potential of greater mafsadah must be put forward by the Indonesian government rather than producing uncertain maslahah.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div>

6 dilihat · 4 unduhanSitasiDetail
ResearchOpen AccessPDF tersedia

Publikasi Mimpi Bernuansa Politis di Tengah Antisipasi Radikalisme dalam Kajian Sadd al-Dzari`ah

2026•Hasil Penelitian dan Pengabdian

<p> This paper questions how to respond to the publication of political dreams in relation to efforts to reduce radicalism in Indonesia according to Sadd al-Dzari&#39;ah&#39;s study. This research is qualitative in nature and its presentation uses descriptive analysis method. Publication of dreams is a common thing in society, moreover dreams that are disseminated are good dreams. However, sometimes the publication of a dream, according to people who experience it, is suitable for public consumption, on the other hand it may have an impact on the emergence of radicalism in a country. An example that recently occurred was the dream of Haikal Hassan who met Rasulullah SAW regarding the shooting of the Islamic Defenders Front (FPI) laskar by the police in Mega Mendung, West Java. The publication of this dream seemed to have political nuances and caused turmoil among the FPI, because in this dream Rasullullah SAW seemed to blame the police for handling the FPI laskar and on the contrary defending the FPI laskar who was killed. This paper concludes that the act of publishing dreams which was previously immutable is not permitted if the publication creates a radicalism movement that may threaten the integrity of the country. In the study of siyasah syar&#39;iyyah, security and public order (maslahah) is a very important part of state politics. Therefore, according to Sadd al-Dzari&#39;ah&#39;s study, the legal position of publishing dreams, which has so far been converting, can become haram if it causes harm to a country.</p>

11 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ResearchOpen AccessPDF tersedia

KOMUNIKASI INTERPERSONAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN POLITIK ISLAM

2026•Hasil Penelitian dan Pengabdian

<p> Komunikasi interpersonal kemudian menjadi sangat penting dalam kehidupan seorang manusia. Komunikasi interpersonal telah melingkupi aspek kehidupan yang luas dan dapat meluas jangkauannya. &nbsp;Melalui konsep- konsep&nbsp;&nbsp; komunikasi interpersonal&nbsp;&nbsp; berdasarkan Al-Qur&rsquo;an tentunya dapat menjalin &nbsp;hubungan antara sesama manusia. Untuk itu, Seseorang manusia wajib menyadari akan pentingnya mempelajari komunikasi agar tidak terjadi kendala baik sebagai makhluk individu, social, ataupun politik</p>

9 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ResearchOpen AccessMetadata saja

Social, Political and Religious of Chines Muslim in Indonesia: Expereince of West Sumatran PITI

2026•Hasil Penelitian dan Pengabdian

<p> Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan tentang keadaan sosial, politik dan agama china muslim Indonesia yang berada pada suatu organisasi PITI khususnya di pulau sumatera</p>

5 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Pemikiran Politik Muammar Qaddafi: Kritik terhadap Demokrasi Perwakilan Modern

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Pemikiran Politik Muammar Qaddafi: Kritik terhadap Demokrasi Perwakilan Modern”, yang ditulis oleh Gusvian Herryza Putra, NIM 1320.051, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh kritik Muammar Qaddafi, mantan pemimpin Libya, terhadap demokrasi perwakilan modern sebagaimana dituangkan dalam karyanya The Green Book. Qaddafi menilai parlemen dan partai politik sebagai solusi palsu bagi persoalan demokrasi, karena keduanya dianggap justru mengisolasi rakyat dari kedaulatannya sendiri. Kritik tersebut menarik untuk dikaji secara akademis, mengingat Qaddafi sendiri, dalam praktik kekuasaannya melalui sistem Jamahiriya, banyak dikritik sebagai bentuk otoritarianisme yang jauh dari cita-cita demokrasi langsung yang ia gagas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kritik Qaddafi terhadap parlemen dan partai politik dalam demokrasi perwakilan modern, serta menilai kritik tersebut dari sudut pandang fikih siyasah, khususnya prinsip syura, sekaligus konsistensinya dengan praktik kekuasaan yang ia jalankan di Libya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif deskriptif-analitis. Sumber data primer adalah teks The Green Book karya Muammar Qaddafi, sedangkan sumber data sekunder berupa buku-buku teori demokrasi dan ilmu politik, literatur fikih siyasah, serta jurnal ilmiah yang relevan. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik analisis isi (content analysis) yang bersifat deskriptif sekaligus komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kritik Qaddafi terhadap parlemen bukanlah kritik yang mengada-ada, karena persoalan serupa juga diperdebatkan dalam tradisi pemikiran politik Barat, meskipun alternatif Konferensi Rakyat dan Komite Rakyat yang ditawarkannya gagal memenuhi prasyarat institusional demokrasi berskala besar. Kritiknya terhadap partai politik juga tidak sepenuhnya tepat, karena mekanisme partai justru menjadi sarana kontrol timbal balik melalui pemilihan umum berkala. Dari perspektif fikih siyasah, kekhawatiran Qaddafi terhadap legitimasi berbasis mayoritas numerik menemukan resonansi dengan prinsip ahlul hall wal aqdi, tetapi penolakannya secara total terhadap lembaga konsultatif-representatif bertentangan dengan prinsip syura sebagai musyawarah yang kolektif dan plural. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kritik Qaddafi memuat keberatan yang layak dipertimbangkan secara akademis, tetapi alternatif yang ditawarkannya tidak berhasil mengatasi kelemahan yang dikritiknya, dan pada praktiknya justru melahirkan konsentrasi kekuasaan yang lebih otoriter.

9 dilihat · 4 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Money Politic Dalam Pemilihan Umum Perspektif Tafsir Kontemporer: Studi Maudhu’i Ayat-Ayat Pemerintahan

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Sharifah Hayaati, NIM 4122054, judul skripsi: “Money politic dalam Pemilihan Umum Perspektif Tafsir Kontemporer: Studi Maudhu’i Ayat-Ayat Pemerintahan, Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Tahun 2026. Pemilihan umum adalah sarana rakyat memilih pemimpin dan menentukan arah pemerintahan. Namun dalam praktiknya, pemilu sering dirusak oleh money politic berupa pemberian uang atau materi untuk memengaruhi pilihan masyarakat. Praktik ini menghilangkan nilai kejujuran dan keadilan, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap demokrasi. Dampaknya, pemilu berpotensi melahirkan pemimpin yang tidak berkualitas karena dukungan dibangun melalui transaksi, bukan integritas. Dalam perspektif Islam, money politic bertentang dengan nilai al-Qur’an seperti amanah, keadilan, dan larangan memakan harta secara batil. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji ayat-ayat relevan beserta penafsiran para mufasir untk menemukan solusi Qur’ani dalam mencegah money politic di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Sedangkan penelitian ini adalah library research (kepustakaan), dan menggunakan pendekataan maudhu’i yang ditawarkan oleh al-Farmawi. Hasil penelitian ini mengkaji penafsiran kontemporer seperti Wahbah alZuhaili, Sayyid Quthb, Buya Hamka, dan M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat relevan. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama: pertama, Q.S. alBaqarah [2]: 188 dan Q.S. al-Maidah [5]: 42 menegaskan bahwa suap (risywah) dan memakan harta secara batil adalah akar money politic yang haram dan merusak keadilan; kedua, Q.S. al-Naml [27]: 35-36 menunjukkan bahwa pemberian hadiah yang bertujuan memengaruhi keputusan politik merupakan penyimpangan moral; dan ketiga, Q.S. al-Syura [42]: 38 dan Q.S. al-Nisa [4]: 58 menawarkan solusi melalui penguatan sistem musyawarah dan penunaian amanah kepada ahlinya, serta penegakan hukum secara adil tanpa diskriminasi. Penafsiran ini relevan dengan pemilu Indonesia karena money politic masih terjadi melalui uang, barang, dan bantuan. Sebagai solusi aplikatif untuk fenomena di Indonesia, penelitian ini merekomendasikan rekontruksi makna kekuasaan sebagai amanah, penguatan kesadaran moral dan spiritual politik, pendidikan politik berbasis kesadaran kritis, peran ulama, dai dan akademisi, serta pembentukan budaya politik Qur’ani.

4 dilihat · 2 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Ulama Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Menolak Money Politic Pada Pemilu Tahun 2024 (Studi di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok)

2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Ulama Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Menolak Money Politic Pada Pemilu Tahun 2024 (Studi di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok)”, yang ditulis oleh Aldi Syahdan Maulana, NIM 1320085, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ulama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, terhadap penolakan money politic pada Pemilu tahun 2024 dengan pendekatan fiqh siyasah. Fiqh siyasah, sebagai bagian dari ilmu fiqh yang mengatur tata kelola pemerintahan dan politik dalam Islam, memberikan dasar normatif bagi ulama untuk berperan dalam mengarahkan masyarakat menuju demokrasi yang bersih dan berintegritas. Penelitian ini menggunakan metode field research dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama di Kecamatan Gunung Talang memainkan peran krusial dalam menyadarkan masyarakat akan bahaya dan dampak negatif money politic. Melalui berbagai aktivitas keagamaan seperti ceramah, pengajian, dan diskusi publik, ulama menyampaikan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kejujuran, integritas, dan etika dalam proses pemilihan umum. Walaupun masih kurang efektif karena kurangnya dukungan dari pemerintah, dan juga akibat dari banyaknya faktor yang menyebabkan budaya money politic di masyarakat sulit untuk di hilangkan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan sinergi antara ulama, pemerintah, dan lembaga pemilu dalam kampanye anti money politic, serta penyelenggaraan pendidikan politik yang berkelanjutan untuk membangun budaya politik yang bersih dan beretika di Indonesia.

5 dilihat · 6 unduhanSitasiDetail
ArticleOpen AccessPDF tersedia

legality of all cholid beveraged in indosia : between political economy and hifz al - aq el persfektif

2023•Artikel Penelitian dan Pengabdian

Legalizing alcoholic beverages through Indonesian Presidential Decree No.10 of 2021 concerning to Investment Business raises conflicting view with Islamic norms in Indonesian as religious state. Under Islamic norm such prohibition intended to maintening of reason (ḥifẓ al-ʿaql), while on the one hand it is for the improvement of the country’s economy (ḥifẓ al-mal). This paper measures such contradictory under maqasid sharia auspice. The method used is a normative research with a content analysis approach. This paper found that the legalization of investment in alcoholic beverages has not reached to the stage of necessity (ḍaruriyya), while the acquisition of property (ḥifẓ al-mal) was obtained through the legalization of alcoholic beverage investments, only at the level of (taḥsiniyya). Therefore, something related to the tahsiniya level should not negate the position of ḍaruriyya in ḥifẓ al-ʿaql. Thus, eliminating the potential of greater mafsadah must be put forward by the Indonesian government rather than producing uncertain maslaha.

6 dilihat · 3 unduhanSitasiDetail
ArticleOpen AccessMetadata saja

legality of all cholid beveraged in indosia : between political economy and hifz al - aq el persfektif

2023•Artikel Penelitian dan Pengabdian

Legalizing alcoholic beverages through Indonesian Presidential Decree No.10 of 2021 concerning to Investment Business raises conflicting view with Islamic norms in Indonesian as religious state. Under Islamic norm such prohibition intended to maintening of reason (ḥifẓ al-ʿaql), while on the one hand it is for the improvement of the country’s economy (ḥifẓ al-mal). This paper measures such contradictory under maqasid sharia auspice. The method used is a normative research with a content analysis approach. This paper found that the legalization of investment in alcoholic beverages has not reached to the stage of necessity (ḍaruriyya), while the acquisition of property (ḥifẓ al-mal) was obtained through the legalization of alcoholic beverage investments, only at the level of (taḥsiniyya). Therefore, something related to the tahsiniya level should not negate the position of ḍaruriyya in ḥifẓ al-ʿaql. Thus, eliminating the potential of greater mafsadah must be put forward by the Indonesian government rather than producing uncertain maslaha.

5 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ArticleOpen AccessMetadata saja

legality of all cholid beveraged in indosia : between political economy and hifz al - aq el persfektif

2023•Artikel Penelitian dan Pengabdian

Legalizing alcoholic beverages through Indonesian Presidential Decree No.10 of 2021 concerning to Investment Business raises conflicting view with Islamic norms in Indonesian as religious state. Under Islamic norm such prohibition intended to maintening of reason (ḥifẓ al-ʿaql), while on the one hand it is for the improvement of the country’s economy (ḥifẓ al-mal). This paper measures such contradictory under maqasid sharia auspice. The method used is a normative research with a content analysis approach. This paper found that the legalization of investment in alcoholic beverages has not reached to the stage of necessity (ḍaruriyya), while the acquisition of property (ḥifẓ al-mal) was obtained through the legalization of alcoholic beverage investments, only at the level of (taḥsiniyya). Therefore, something related to the tahsiniya level should not negate the position of ḍaruriyya in ḥifẓ al-ʿaql. Thus, eliminating the potential of greater mafsadah must be put forward by the Indonesian government rather than producing uncertain maslaha.

8 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ArticleOpen AccessMetadata saja

legality of all cholid beveraged in indosia : between political economy and hifz al - aq el persfektif

2023•Artikel Penelitian dan Pengabdian

Legalizing alcoholic beverages through Indonesian Presidential Decree No.10 of 2021 concerning to Investment Business raises conflicting view with Islamic norms in Indonesian as religious state. Under Islamic norm such prohibition intended to maintening of reason (ḥifẓ al-ʿaql), while on the one hand it is for the improvement of the country’s economy (ḥifẓ al-mal). This paper measures such contradictory under maqasid sharia auspice. The method used is a normative research with a content analysis approach. This paper found that the legalization of investment in alcoholic beverages has not reached to the stage of necessity (ḍaruriyya), while the acquisition of property (ḥifẓ al-mal) was obtained through the legalization of alcoholic beverage investments, only at the level of (taḥsiniyya). Therefore, something related to the tahsiniya level should not negate the position of ḍaruriyya in ḥifẓ al-ʿaql. Thus, eliminating the potential of greater mafsadah must be put forward by the Indonesian government rather than producing uncertain maslaha.

9 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ArticleOpen Access2 berkas tersedia

legality of all cholid beveraged in indosia : between political economy and hifz al - aq el persfektif

2023•Artikel Penelitian dan Pengabdian

Legalizing alcoholic beverages through Indonesian Presidential Decree No.10 of 2021 concerning to Investment Business raises conflicting view with Islamic norms in Indonesian as religious state. Under Islamic norm such prohibition intended to maintening of reason (ḥifẓ al-ʿaql), while on the one hand it is for the improvement of the country’s economy (ḥifẓ al-mal). This paper measures such contradictory under maqasid sharia auspice. The method used is a normative research with a content analysis approach. This paper found that the legalization of investment in alcoholic beverages has not reached to the stage of necessity (ḍaruriyya), while the acquisition of property (ḥifẓ al-mal) was obtained through the legalization of alcoholic beverage investments, only at the level of (taḥsiniyya). Therefore, something related to the tahsiniya level should not negate the position of ḍaruriyya in ḥifẓ al-ʿaql. Thus, eliminating the potential of greater mafsadah must be put forward by the Indonesian government rather than producing uncertain maslaha.

9 dilihat · 4 unduhanSitasiDetail
ArticleOpen AccessMetadata saja

legality of all cholid beveraged in indosia : between political economy and hifz al - aq el persfektif

2023•Artikel Penelitian dan Pengabdian

Legalizing alcoholic beverages through Indonesian Presidential Decree No.10 of 2021 concerning to Investment Business raises conflicting view with Islamic norms in Indonesian as religious state. Under Islamic norm such prohibition intended to maintening of reason (ḥifẓ al-ʿaql), while on the one hand it is for the improvement of the country’s economy (ḥifẓ al-mal). This paper measures such contradictory under maqasid sharia auspice. The method used is a normative research with a content analysis approach. This paper found that the legalization of investment in alcoholic beverages has not reached to the stage of necessity (ḍaruriyya), while the acquisition of property (ḥifẓ al-mal) was obtained through the legalization of alcoholic beverage investments, only at the level of (taḥsiniyya). Therefore, something related to the tahsiniya level should not negate the position of ḍaruriyya in ḥifẓ al-ʿaql. Thus, eliminating the potential of greater mafsadah must be put forward by the Indonesian government rather than producing uncertain maslaha.

8 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ArticleOpen AccessPDF tersedia

LEGALITY OF ALCOHOLIC BEVERAGES IN INDONESIA: BETWEEN POLITICAL ECONOMY AND HIFZ AL-ʿAQL PERSPECTIVE

2023•Artikel Penelitian dan Pengabdian

Legalizing alcoholic beverages under Indonesian Presidential Decree Number 10 of 2021 concerning to Investment Business raises conflicting view with Islamic norms in Indonesian as religious state. Under Islamic norm such prohibition intended to maintaining of reason (ḥifẓ al-ʿaql), while on the one hand it is for the improvement of the country’s economy (ḥifẓ al-mal). This paper measures such contradictory under maqasid Syariah auspice. The method used is a normative research with a content analysis approach. This paper found that the legalization of investment in alcoholic beverages has not reached to the stage of necessity (ḍaruriyya), while the acquisition of property (ḥifẓ al-mal) was obtained through the legalization of alcoholic beverage investments, only at the level of (taḥsiniyyah). Therefore, something related to the tahsiniya level should not negate the position of ḍaruriyya of ḥifẓ al-ʿaql. Eliminating the potential of greater mafsadah must be put forward by the Indonesian government rather than producing uncertain maslahah.

7 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ArticleOpen AccessPDF tersedia

LEGALITY OF ALCOHOLIC BEVERAGES IN INDONESIA: BETWEEN POLITICAL ECONOMY AND HIFZ AL-ʿAQL PERSPECTIVE

2023•Artikel Penelitian dan Pengabdian

Legalizing alcoholic beverages under Indonesian Presidential Decree Number 10 of 2021 concerning to Investment Business raises conflicting view with Islamic norms in Indonesian as religious state. Under Islamic norm such prohibition intended to maintaining of reason (ḥifẓ al-ʿaql), while on the one hand it is for the improvement of the country’s economy (ḥifẓ al-mal). This paper measures such contradictory under maqasid Syariah auspice. The method used is a normative research with a content analysis approach. This paper found that the legalization of investment in alcoholic beverages has not reached to the stage of necessity (ḍaruriyya), while the acquisition of property (ḥifẓ al-mal) was obtained through the legalization of alcoholic beverage investments, only at the level of (taḥsiniyyah). Therefore, something related to the tahsiniya level should not negate the position of ḍaruriyya of ḥifẓ al-ʿaql. Eliminating the potential of greater mafsadah must be put forward by the Indonesian government rather than producing uncertain maslahah.

9 dilihat · 3 unduhanSitasiDetail
ArticleOpen AccessPDF tersedia

LEGALITY OF ALCOHOLIC BEVERAGES IN INDONESIA: BETWEEN POLITICAL ECONOMY AND HIFZ AL-ʿAQL PERSPECTIVE

2023•Artikel Penelitian dan Pengabdian

Legalizing alcoholic beverages under Indonesian Presidential Decree Number 10 of 2021 concerning to Investment Business raises conflicting view with Islamic norms in Indonesian as religious state. Under Islamic norm such prohibition intended to maintaining of reason (ḥifẓ al-ʿaql), while on the one hand it is for the improvement of the country’s economy (ḥifẓ al-mal). This paper measures such contradictory under maqasid Syariah auspice. The method used is a normative research with a content analysis approach. This paper found that the legalization of investment in alcoholic beverages has not reached to the stage of necessity (ḍaruriyya), while the acquisition of property (ḥifẓ al-mal) was obtained through the legalization of alcoholic beverage investments, only at the level of (taḥsiniyyah). Therefore, something related to the tahsiniya level should not negate the position of ḍaruriyya of ḥifẓ al-ʿaql. Eliminating the potential of greater mafsadah must be put forward by the Indonesian government rather than producing uncertain maslahah.

10 dilihat · 1 unduhanSitasiDetail
ArticleOpen AccessPDF tersedia

DIPILIH DAN MEMILIH, KESETARAN POLITIK BAGI KELOMPOK DISABILITAS PADA PEMILU DEMOKRASI DI SUMATERA BARAT

2022•Artikel Penelitian dan Pengabdian

Every human has the same rights in the political contestation of a country, he has the right to be elected and also to vote. Disability groups as part of Indonesian citizens have the right to be actively involved in political activities. Undang-undang No. 7 tahun 2017 is the basis of reference for groups of persons with disabilities to apply to be elected in general elections, but reality shows low perception and trust towards groups of persons with disabilities, the unavailability of quotas and opportunities from supporting political parties. In West Sumatra, the level of political participation of the disabled group is still low. In Sumatera Barat regional head selection in 2020 , the average political participation rate for persons with disabilities only reached 35 percent. This study used descriptive qualitative method. This paper tries to analyze what political rights and needs of groups of persons with disabilities are in implementing the People's Democratic Party and what obstacles occur in efforts to fulfill the political rights of groups of persons with disabilities in West Sumatra. This is necessary, bearing in mind that the next general election will be held again. There is a need to understand the need for political rights of persons with disabilities in order to encourage an increase in the interest and participation of people with disabilities in determining the fate of the Indonesian nation in the future

8 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ArticleOpen AccessPDF tersedia

DELI DAN SUMATERA TIMUR DALAM PUSARAN POLITIK KAWASAN KOLONIAL BELANDA

2022•Artikel Penelitian dan Pengabdian

This paper discusses the regional politics that occurred in the land of Deli and the Residency of East Sumatra during the Dutch colonial period. The formation of administrative areas is influenced by various conditions such as topography, culture, economy, and politics. The focus of the study in this paper lies in the political influence that shaped Deli and East Sumatra as part of the colonial administration in the Dutch East Indies region. The qualitative method is the tendency to discuss this historical study involving heuristics through various kinds of literature, criticisms, interpretations, and historiography. The study results show that the area known as North Sumatra today has started from the establishment of Deli as a sovereign territory, the emergence of various sultanates around it, to clustering in the administrative map of East Sumatra as part of the Dutch East Indies region.

14 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail