ResearchOpen AccessMetadata saja
2026•Hasil Penelitian dan Pengabdian
EKSISTENSI USHUL FIQH DALAM TAFSIR REALITAS SOSIAL DAN PERANAN PESANTREN DALAM
MENJAGA DAN MENGEMBANGKANNYA
Oleh : Ismail Novel
Abstrak
Tulisan ini mencoba mendiskusikan tentang tuntutan pengembangan fiqh sosial, bagaimana metode ushul fiqh dalam menghadapi realitas sosial, serta peranan pesantren dalam menjaga dan mengembangkannya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan metode analisis isi (conten analisys). Sebagai hasil dari penulisan ini bahwa ushul fiqh sebenarnya cukup bisa memberikan respon terhadap realitas sosial. Hanya saja, bukan ushul fiqh yang bertumpu pada makna teks. Melainkan, dengan ushul fiqh baru yang lebih mengedepankan sisi nalar atau bertumpu kepada maqashid syari’ah, yakni makna atau tujuan yang ada di balik teks. Pesantren sendiri sebenarnya sangat potensial untuk menjaga dan mengambangkan ilmu ushul fiqh semacam ini. Sebaliknya, tidak berkutat dengan fiqh tradisional (klasik) begitu juga ushul fiqh tradisional yang hanya terpaku kepada makna-makna literal.
ResearchOpen AccessPDF tersedia
2026•Hasil Penelitian dan Pengabdian
<p align="center">
</p>
<p>
Tulisan ini mempertanyakan bagaimana menyikapi publikasi mimpi yang bernuansa politik dalam kaitannya dengan upaya meredam radikalisme di Indonesia menurut kajian Sadd al-Dzari’ah. Penelitian ini bersifat kualitatif dan sajiannya menggunakan metode analisis deskriptif. Publikasi mimpi merupakan hal yang biasa terjadi di tengah masyarakat, apalagi mimpi yang disebarluaskan itu adalah mimpi yang baik. Namun terkadang publikasi sebuah mimpi, menurut orang yang mengalaminya layak dikonsumsi oleh publik, di sisi lain dimungkinkan berdampak kepada munculnya radikalisme dalam sebuah negara. Contoh yang baru-baru ini terjadi adalah mimpi Haikal Hassan yang berjumpa dengan Rasulullah SAW berkenaan dengan penembakan laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh polisi di Mega Mendung Jawa Barat. Publikasi mimpi tersebut terkesan bernuansa politis dan menimbulkan gejolak di kalangan FPI, karena dalam mimpinya tersebut Rasullullah SAW terkesan menyalahkan tindakan kepolisian dalam menangani laskar FPI dan sebaliknya membela laskar FPI yang tewas. Tulisan ini berkesimpulan bahwa tindakan publikasi mimpi yang sebelumnya mubah tidak diperkenankan apabila publikasi tersebut menimbulkan gerakan radikalisme yang dimungkinkan mengancam keutuhan negara. Dalam kajian siyasah syar’iyyah, keamanan dan ketertiban masyarakat (maslahah) merupakan bagian dari politik kenegaraan yang sangat penting. Oleh karena itu, menurut kajian Sadd al-Dzari’ah, kedudukan hukum publikasi mimpi yang selama ini mubah dapat menjadi haram apabila menimbulkan kemudaratan bagi sebuah negara.</p>
<p>
</p>
<p>
</p>
ResearchOpen AccessPDF tersedia
2026•Hasil Penelitian dan Pengabdian
<p>
Dakwah amar makruf nahyi mungkar</p>
ResearchOpen AccessMetadata saja
2026•Hasil Penelitian dan Pengabdian
<div>
a. Menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berakhlak mulia</div>
<div>
b. Menghasilkan lulusan yang mampu memahami ajaran Islam sebagai inspirasi untuk</div>
<div>
mengembangkan peradaban</div>
<div>
c. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk mengartikulasikan konsep</div>
<div>
Islam yang moderat dengan baik</div>
<div>
d. Menghasilkan lulusan yang siap untuk membina umat Islam agar menjadi umat</div>
<div>
yang beradab dan berkeadaban</div>
ResearchOpen AccessPDF tersedia
2026•Hasil Penelitian dan Pengabdian
<p>
Melayani masyarakat</p>
ArticleOpen AccessPDF tersedia
2023•Artikel Penelitian dan Pengabdian
Legalizing alcoholic beverages through Indonesian Presidential Decree No.10 of 2021 concerning to Investment Business raises conflicting view with Islamic norms in Indonesian as religious state. Under Islamic norm such prohibition intended to maintening of reason (ḥifẓ al-ʿaql), while on the one hand it is for the improvement of the country’s economy (ḥifẓ al-mal). This paper measures such contradictory under maqasid sharia auspice. The method used is a normative research with a content analysis approach. This paper found that the legalization of investment in alcoholic beverages has not reached to the stage of necessity (ḍaruriyya), while the acquisition of property (ḥifẓ al-mal) was obtained through the legalization of alcoholic beverage investments, only at the level of (taḥsiniyya). Therefore, something related to the tahsiniya level should not negate the position of ḍaruriyya in ḥifẓ al-ʿaql. Thus, eliminating the potential of greater mafsadah must be put forward by the Indonesian government rather than producing uncertain maslaha.
ArticleOpen AccessMetadata saja
2023•Artikel Penelitian dan Pengabdian
Legalizing alcoholic beverages through Indonesian Presidential Decree No.10 of 2021 concerning to Investment Business raises conflicting view with Islamic norms in Indonesian as religious state. Under Islamic norm such prohibition intended to maintening of reason (ḥifẓ al-ʿaql), while on the one hand it is for the improvement of the country’s economy (ḥifẓ al-mal). This paper measures such contradictory under maqasid sharia auspice. The method used is a normative research with a content analysis approach. This paper found that the legalization of investment in alcoholic beverages has not reached to the stage of necessity (ḍaruriyya), while the acquisition of property (ḥifẓ al-mal) was obtained through the legalization of alcoholic beverage investments, only at the level of (taḥsiniyya). Therefore, something related to the tahsiniya level should not negate the position of ḍaruriyya in ḥifẓ al-ʿaql. Thus, eliminating the potential of greater mafsadah must be put forward by the Indonesian government rather than producing uncertain maslaha.
