ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul "Sanksi Tindak Pidana Laporan Palsu Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam" yang disusun oleh Alif Nursalam dengan NIM 1422051 Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik laporan palsu kepada aparat penegak hukum. Laporan palsu adalah penyampaian informasi atau pemberitahuan yang tida sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Suatu laporan dikategorikan laporan palsu apabila keterangan yang diberikan bertentangan fakta yang sesungguhnya. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dapat dikenakan ancaman pidana. Tujuan penulis untuk melakukan penelitian adalah menganalisis ketentuan sanksi laporan palsu dalam hukum positif dan menganalisis perspektif hukum pidana islam terhadap sanksi pidana laporan palsu. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer yaitu pasal 220 KUHP lama dan pasal 361 Undang-undang nomor 1 tahun 2023, ayat al- Qur'an dan hadits. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan berbagai sumber hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi terhadap pelaku tindak pidana laporan palsu dikenai hukuman pasal 220 KUHP lama, yakni dipenjara satu tahun empat bulan. Pengaturan tersebut kemudian diakomodasi dalam pasal 361 KUHP dengan hukuman pejara paling lama satu tahun dan pidana denda kategori II. Dalam hukum pidana islam, peerbuatan laporan palsu termasuk dalam kategori ta'zir. Kedudukan hukum tersebur diklasifikasikan dalam bentuk al-kadzib, syahadah zur dan qadzaf. Penjatuahan sanksinya diserahkan kepada kewenangan pemerintah atau ulil amri. Penetapan sanksi tersebut bertujuan memberikan pembianaan, menimbulkan efek jera bagi pelaku, mencegah terulangnya perbuatan serupa dan menciptakan kemaslahatan masyarakat.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul "Delik Pidana Penyebaran Video atau Foto Korban Kecelakaan Tanpa Sensor (Studi Komparatif Jarimah Ta'zir dan UU No.1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU Informasi dan Transaksi Elektronik)" yang disusun oleh Sarifah A.I.T Siga Sigalingging dengan NIM 1422033 Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
Skripsi ini ditulis karena maraknya penyebaran video atau foto korban kecelakaan tanpa sensor yang meresahkan masyarakat. Konten tersebut umumnya disebarluaskan melalui media sosial tanpa memperhatikan etika, privasi, serta kondisi psikologis korban dan keluarganya. Foto atau video yang menampilkan luka, darah, atau kondisi tubuh korban secara jelas tidak hanya melanggar norma kesusilaan, tetapi juga dapat menimbulkan trauma serta mencederai martabat dan kehormatan korban. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan delik pidana penyebaran video atau foto korban kecelakaan tanpa sensor menurut Jarimah Ta'zir dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta membandingkan pengaturan orma dan sanksi dalam kedua sistem hukum tersebut.
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menelaah bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan membaca, mencatat, dan mengkaji sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan penyebaran video atau foto korban kecelakaan tanpa sensor. Sumber data primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (1), serta literatur hukum Islam mengenai konsep Jarimah Ta 'zir. Adapun sumber data sekunder berupa buku hukum, jurnal ilmiah, skripsi, dan karva ilmiah lain yang relevan. Analisis data dilakukan dengan menelaah dan membandingkan ketentuan hukum positif dan hukum Islam guna mengetahui pengaturan serta sanksi terhadap penyebaran video atau foto korban kecelakaan tanpa sensor.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran video atau foto korban kecelakaan tanpa sensor merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan mencederai kehormatan manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang menampilkan kondisi fisik korban secara terbuka tanpa izin, sehingga menimbulkan dampak psikologis dan merendahkan martabat korban beserta keluarganya. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan ini dipandang sebagai perbuatan tercela yang membuka aib dan melanggar etika sosial, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai Jarimah Ta'zir. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan antara ketentuan dalam Jarimah Ta'zir dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam mengatur serta memberikan sanksi terhadap penyebaran video atau foto korban kecelakaan tanpa sensor.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Skripsi ini berjudul "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Relevansinya dengan Konsep Jarimah dalam Hukum Pidana Islam" yang disusun oleh Reza Syalsa Billa dengan NIM 1422012, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena meningkatnya kasus tindak pidana narkotika yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat serta menimbulkan keresahan sosial. Penyalahgunaan dan peredaran narkotika tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental pelakunya, tetapi juga mengancam masa depan generasi bangsa serta stabilitas sosial. Dalam praktik peradilan, penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkotika sering menimbulkan perbedaan pandangan, khususnya ketika terdapat perbedaan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan hakim. Hal ini terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt, di mana terdakwa dijatuhi pidana lebih ringan meskipun fakta persidangan menunjukkan adanya unsur kepemilikan sekaligus peredaran narkotika. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut serta menilai relevansinya dengan konsep jarimah dalam hukum pidana Islam, khususnya jarimah ta zir Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif yang menelaah bahan hukum tertulis terkait pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana narkotika. Data primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid. Sus/2021/PN Bkt dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur hukum pidana Islam. Analisis dilakukan dengan mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dan membandingkannya dengan konsep jarimah dalam hukum pidana Islam untuk menilai kesesuaian dan relevansinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt lebih menitikberatkan pada penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait kepemilikan narkotika Golongan I bukan tanaman. Meskipun fakta persidangan menunjukkan adanya unsur peredaran, hakim tetap memfokuskan pada unsur kepemilikan dan menjatuhkan pidana 5 (lima) tahun penjara serta denda Rp1.000.000.000, yang lebih ringan dari tuntutan jaksa. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut termasuk jarimah ta'zir karena merusak akal dan membahayakan masyarakat. Penentuan sanksinya diserahkan kepada penguasa atau hakim demi kemaslahatan dan efek jera, sehingga putusan tersebut relevan dengan konsep jarimah ta'zir, namun dinilai belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pemidanaan Islam.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Sanksi Bagi Pelaku Judi Chip Online Game Higgs Domino di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Fiqih Jinayah”, yang ditulis oleh Yotra Langgano, NIM 1421045, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik judi chip dalam game Higgs Domino yang berkembang luas di Kecamatan Sutera. Permainan yang semula bertujuan sebagai hiburan digital, berubah menjadi praktik perjudian terselubung melalui pertaruhan chip virtual yang dapat diperjualbelikan dengan uang nyata. Aktivitas ini dilakukan oleh masyarakat dari berbagai usia dan latar belakang, bahkan melibatkan anak-anak dan remaja, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi, rusaknya moral social. Aktivitas itu jelas bertentangan dengan hukum secara positif yang diataur dalam Pasal 303 KUHP dan UU ITE, serta bertentangan dengan ajaran Islam, secara tegas mengharamkan segala bentuk maisir. Oleh karena itu penulis terdorong untuk meneliti lebih lanjut mengenai bentuk sanksi yang dikenakan terhadap pelaku judi chip online ini, kendala-kendala dalam proses penegakan hukumnya, serta bagaimana pandangan fiqih jinayah terhadap praktik tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research), yang dilaksanakan langsung di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak kepolisian, tokoh masyarakat, pelaku judi chip online, serta observasi langsung dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan sanksi terhadap pelaku judi chip online masih bersifat persuasif dan edukatif, seperti teguran dan penyuluhan ke sekolah-sekolah. Penindakan hukum secara tegas belum optimal karena berbagai kendala, antara lain tidak adanya unit polisi siber di tingkat kecamatan, lemahnya regulasi spesifik mengenai perjudian digital, kurangnya alat bukti yang sah, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Selain itu, dukungan dari tokoh adat, ulama, dan lembaga pendidikan juga belum maksimal dalam menangkal praktik ini. Dalam perspektif fiqih jinayah, praktik judi chip online ini termasuk kategori jarimah ta‘zir ta’dib, yaitu tindak pidana ringan, bentuk pelanggaran yang tidak ditentukan sanksinya secara eksplisit dalam Al-Qur’an atau hadis, tetapi wajib diberi hukuman oleh penguasa demi menjaga kemaslahatan umum. Oleh karena itu, bentuk sanksi dapat disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, tidak hanya membutuhkan pendekatan ta’dib atau pembinaan moral semata, tetapi juga harus disertai dengan hukuman finansial.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skiripsi ini berjudul “Penyelesaian Hukum Adat Pelanggaran Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jarimah Ikhtilath” yang di tulis oleh Indah Fitria, NIM 1421.048, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena adanya perbedaan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana jarimah ikhtilath, menurut syariat Islam ikhtilath adalah perbuatan yang dapat menyebabkan kerusakan moral dan akhlak serta memungkinkan terjadinya perbuatan zina. Dalam hukum Islam, ikhtilath dianggap sebagai bentuk jarimah ta'zir, yaitu perbuatan yang belum ada sanksi hukumnya di dalam Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, pemerintah memiliki otoritas untuk menentukan jenis sanksi yang akan diterapkan. Penelitian ini menggunakan metode library research, wawancara dan observasi langsung dilapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah, lembaga adat dan masyarakat, sedangkan sumber skundernya adalah buku-buku, jurnal, artikel dan dokumen. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode mixed method yaitu menggabungkan penelitian deduktif dan indukatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa penjatuhan sanksi terhadap pelaku jarimah ikhtilath di Aceh Tenggara adalah mekhadat (dinikahkan), dan sebelumnya membangun lumpe adat terlebih dahulu sejumlah ¼ atau ½ pakhah page khentang serta sanksi hukum adat yang diberikan kepada pelaku ikhtilath tidak bertentangan dengan konsep hukum Islam.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tesis ini berjudul: “PERSEPSI MASYARAKAT ACEH BESAR TERHADAP QANUN JINAYAT ACEH NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG JARIMAH ZINA DAN PEMERKOSAAN”. Latar belakang penulis mengangkatkan judul ini adalah karena penulis menemukan bahwa menurut masyarakat penegakan dan penyuksesan pelaksaan Qanut Jinayat di Aceh Besar hanya otoritas dan kewajiban bagi pemerintah saja padahal masyarakat sendiri merupakan unsur terpenting yang tak dapat di pisahkan dalam menegakkan Qanun tsb. Persoalan pokok yang menjadi kajian penulis dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana persepsi, realita serta harapan masyarakat Aceh Besar terhadap standarisasi pelaksanaan Qanun Jinayat Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Jarimah Zina dan Pemerkosaan serta bagaimana penyelesaian kahus jarimah zina dan pemerkosaan pada masyarakat Aceh Besar. Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara. Adapun data sekunder yang digunakan diantaranya: buku tentang penimbangan dalam Islam, buku-buku tentang metrologi legal, jurnal hukum Islam, dan majalah-majalah hukum Islam. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai adalah dengan penelusuran observasi di Kabupaten Aceh Besar dan wawancara. Data yang terkumpul selanjutnya akan dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Penulis menemukan hasil penelitian bahwa 1) pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Besar sudah terlaksana dengan baik meskipun masih memiliki kendala-kendala dalam proses pelaksanaanya. 2) Persepsi Masyarakat Aceh Besar Terhadap Qanun Jinayat Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Jarimah Zina Dan Pemerkosaan beragam-ragam sesuai dengan latar belakang mereka masing-masing. Akan tetapi masyarakat Aceh Besar memiliki sambutan serta antusias yang tinggi terhadap Qanun dan kelaksanaanya di Aceh Besar guna menciptakan Aceh Besar yang Islami. 3) Harapan Masyarakat Aceh Besar terkait penerapan Qanun Jinayat Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang jarimah zina dan pemerkosaan bisa diberlakukan kesemua lapisan masyarakat tanpa pandang bulu agar tidak terciptanya kesenjangan social sesame masyaratak. Selain itu masyarakat juga berharap para pelaku jarimah tersebut juga mendapatkan bimbingan rohani dan rebabilitas yang maksimal agar uqubah yang dijalankan tidak hanya memberikan efek jera secara fisik akan tetapi mampu membuat mereka sadar secara batin.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Skripsi ini ditulis oleh Ayu Anita Fitra, Nim 1419045, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi diberi judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjualan Obat Keras Ilegal Untuk Menggugurkan Kandungan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor. 560/Pid Sus/2021/PN Pdg)”. Pembahasan dalam skripsi ini dilatarbelakangi dengan maraknya praktek penjualan obat keras ilegal untuk menggugurkan kandungan, sehingga hal ini mengakibatkan banyaknya terjadi kasus aborsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku penjulan obat keras ilegal untuk menggugurkan kandungan menurut hukum pidana Islam, serta bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap penjualan obat keras ilegal untuk menggugurkan kandungan, berdasarkan kasus yang terdapat di dalam (Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor. 560/Pid.Sus/2021/PN Pdg). Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Pengumpulan data-data dilakukan dengan metode kepustakaan, penulis melalukan pengidentifikasian secara sistematis dari sumber-sumber yang berkaitan dengan objek. Setelah data diperoleh penulis menganalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku penjulan obat keras ilegal untuk menggugurkan kandungan dalam hukum pidana Islam ialah berupa sanksi ta’zir, yang jenis dan kadar hukumannya tentukan oleh hakim. Berdasarkan Analisis hukum pidana Islam terhadap perbuatan penjulan obat keras ilegal untuk menggugurkan kandungan dalam (Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor. 560/Pid.Sus/2021/PN Pdg), dipandang sebagai perbuatan yang mendatangkan kemudharatan dan tergolong kedalam perbuatan jarimah ta’zir dengan ancaman sanksi ta’zir, yang dalam penetapan jenis dan kadar hukumannya ditentukan oleh hakim, karena perbuatan penjualan obat keras ilegal untuk mengugurkan kandungan tesebut tidak dijelaskan secara jelas dan tegas di dalam Al-Quran dan hadits. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor. 560/Pid.Sus/2021/PN Pdg, para pelaku dikenai hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), Subsidair 1 (satu) bulan kurungan ini, sudah sesuai dan sejalan dengan hukuman ta’zir dalam hukum pidana Islam, yang mana dalam penetapan hukumnya sama-sama diserahkan kepada majelis hakim.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Mengenai Penganiayaan Seseorang di Panti Kabupaten Pasaman”, yang ditulis oleh Alpian Fadli, NIM 1418036, Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena adanya suatu tindakan pidana yang menyebabkan hilang nya nyawa salah seorang warga nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman.Masalah ini ditimbulkan karena adanya kesalahpahaman mengenai rumah yang disewa, antara pelaku dan korban memiliki hubungan yakni mamak dan kemenakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris (applied law research), penelitian ini menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris seperti penerapan prilaku hukum.Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara.Sedangkan metode analisis data nya berupa metode yang bersifat deskriptif, yaitu menganalisis data dengan memaparkan gambaran atas subjek dan objek yang di dapat dari hasil wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa adanya kesalahpahaman pada masyarakat nagari Panti Kabupaten Pasaman mengenai sewa rumah, pada dasarnya tidak ada perselisihan, permasalahan bahkan pertengkaran diantara kedua keluarga melainkan hanya karena kesalahpahaman mengenai sewa rumah sehingga menimbulkan kejahatan berupa penganiayaan dan menghilangkan nyawa seseorang. Antara pelaku dan juga korban ada hubungan persaudaraan yakni antara mamak dan kemenakan. Kemudian kejahatan penganiayaan ini jika dikaitkan dengan hukum pidana islam maka penganiayaan ini termasuk kedalam Jarimah Qishas sebab mereka melukai bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang. Namun sayangnya di Indonesia tidak diberlakukan hukum pidana islam melain kan hanya di daerah Aceh saja, jadi sanksi yang diberikan untuk pelaku yakni berupa hukuman penjara selama 13 tahun sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
