Abstrak
ABSTRAK Skripsi ini berjudul "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Relevansinya dengan Konsep Jarimah dalam Hukum Pidana Islam" yang disusun oleh Reza Syalsa Billa dengan NIM 1422012, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena meningkatnya kasus tindak pidana narkotika yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat serta menimbulkan keresahan sosial. Penyalahgunaan dan peredaran narkotika tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental pelakunya, tetapi juga mengancam masa depan generasi bangsa serta stabilitas sosial. Dalam praktik peradilan, penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkotika sering menimbulkan perbedaan pandangan, khususnya ketika terdapat perbedaan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan hakim. Hal ini terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt, di mana terdakwa dijatuhi pidana lebih ringan meskipun fakta persidangan menunjukkan adanya unsur kepemilikan sekaligus peredaran narkotika. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut serta menilai relevansinya dengan konsep jarimah dalam hukum pidana Islam, khususnya jarimah ta zir Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif yang menelaah bahan hukum tertulis terkait pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana narkotika. Data primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid. Sus/2021/PN Bkt dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur hukum pidana Islam. Analisis dilakukan dengan mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dan membandingkannya dengan konsep jarimah dalam hukum pidana Islam untuk menilai kesesuaian dan relevansinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt lebih menitikberatkan pada penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait kepemilikan narkotika Golongan I bukan tanaman. Meskipun fakta persidangan menunjukkan adanya unsur peredaran, hakim tetap memfokuskan pada unsur kepemilikan dan menjatuhkan pidana 5 (lima) tahun penjara serta denda Rp1.000.000.000, yang lebih ringan dari tuntutan jaksa. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut termasuk jarimah ta'zir karena merusak akal dan membahayakan masyarakat. Penentuan sanksinya diserahkan kepada penguasa atau hakim demi kemaslahatan dan efek jera, sehingga putusan tersebut relevan dengan konsep jarimah ta'zir, namun dinilai belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pemidanaan Islam.