ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan anak Perspektif Siyasah Tanfidziyah”. Penelitian ini ditulis oleh Husnaini Asti Sagala, NIM 1321039, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, tahun 1447 H/2026 M. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Aceh Selatan yang menjadi permasalahan sosial yang mendesak untuk segera ditangani. Meskipun Pemerintah Aceh telah menerbitkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor, serta faktor budaya yang cenderung menutup-nutupi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah utama, yaitu: bagaimana implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Penyelenggaraan Penanganan dan Perlindungan anak dari kekerasan seksual di Aceh Selatan, dan bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah terhadap efektifvitas qanun tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 dalam penyelenggaraan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah Tanfidziyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) , dengan cara melakukan survey kelapangan. Menggunakan pendekatan kualitatif yakni metode penelitian yang menekankan pada kedalaman pemahaman terhadap masalah sosial yang dihadapi manusia. Pendekatan kualitatif dengan tujuan deskriptif yaitu penelitian dengan mengumpulkan kata-kata dari informan, dokumen, dan hasil observasi dengan tujuan mengambarkan tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap anak di Aceh Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak tentunya belum mencerminkan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah Tanfidziyah. Berdasarkan permasalahan yang ada, masih banyak ditemukan kasus seperti kasus kekerasan yang tidak sampai pada proses hukum karena adanya tekanan sosial, lemahnya koordinasi antarinstansi dan keterbatasan fasilitas, pelaksanaan program perlindungan yang bersifat reaktif, lemahnya kapisitas lembaga perlindungan anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan (al-‘adl) belum terwujud karena banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak di Aceh Selatan tidak sampai pada proses hukum yang disebabkan adanya tekanan sosial, rasa malu, dan ketakutan korban serta keluarganya. Hal ini menyebabkan banyak korban kehilangan akses terhadap keadilan yang sejati, dan pelaku justru lolos dari hukuman yang semestinya ditegakkan. Pelanggaran terhadap prinsip amanah dan tanggung jawab (al-amānah wa al-mas’ūliyyah) terlihat dari implementasi Qanun Aceh No. 9 Tahun 2019 seringkali terhambat oleh lemahnya koordinasi antarinstansi serta keterbatasan fasilitas perlindungan, seperti rumah aman dan tenaga psikolog anak. Akibatnya, korban kekerasan seksual tidak mendapatkan pendampingan yang optimal, baik secara hukum maupun psikologis, yang seharusnya menjadi hak mereka. Juga pada tingkat pelaporan kasus kekerasan anak masih rendah akibat rendahnya kesadaran masyarakat Sementara itu, prinsip kemaslahatan umum (al-maṣlaḥah al-‘āmmah) juga belum diutamakan, karena pelaksanaan program perlindungan anak di Aceh Selatan masih lebih bersifat reaktif, yakni baru bertindak setelah kasus terjadi. Upaya pencegahan seperti pendidikan seksual anak, sosialisasi ke sekolah dan desa, serta peningkatan peran masyarakat belum dilakukan secara berkelanjutan. Selanjutnya, prinsip perlindungan rakyat (al-ra’iyyah) yang belum sepenuhnya terpenuhi dimana minimnya dana perlindungan anak serta belum adanya mekanisme rujukan terpadu antara DP3AKB, kepolisian, rumah sakit, dan Mahkamah Syar’iyah dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tesis ini berjudul: “Analisis Hukum Pidana Islam Dalam Uqubah Pemerkosaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014”, yang ditulis oleh Wirda Afriani NIM. 10122034, Program Studi Hukum Islam Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Pemerkosaan merupakan turunan dari jarimah zina yang hukumannya berasal dari hadd. Hukum Pemerkosaan dalam Qanun Aceh adalah ta’zir berupa hukuman cambuk. Maka dari itu besaran hukumannya menyesuaikan beberapa hal termasuk tingkat kejahatan dan tingkat keadilan dalam masyarakat Aceh. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan pokok yang mendasar Permasalahan dalam tesis ini yaitu: (1) Bagaimana konsep pelaksanaan hukum pidana Isalm bagi pelaku pemerkosaan. (2) Bagaimana ketentuan uqubah terhadap pemerkosaan pada Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif analisis. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian terhadap sebuah peristiwa. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara dengan yang bersangkutan yaitu Hakim Mahkamah Syar’iya Kota Subulussalam Provinsi Aceh, data yang didapatkan berupa yang berkaitan dengan jumlah pemerkosaan di Aceh. Adapun teknik analisis data dalam tesis ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu setelah data-data terkumpul, maka langkah selanjutnya merangkum secara lengkap, urut, dan teratur, dan setelah itu data disatukan dalam bentuk paragraf dan terakhir ditarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Dalam fikih hukuman bagi pelaku zina adalah rajam sedangkan di Aceh hukuman rajam belum diberlakukan. Hukuman yang diberlakukan hanya cambuk, penjara dan denda. Jikalau ketahuan melakukan zina hukumannya cambuk dan tazir, dalam bahasa fiqih tidak ada pemerkosaan yang ada hanya zina saja. Dalam pemerkosaan ada korban atau yang dipaksa. Sedangkan zina sama-sama suka dan sama-sama mau. Aceh belum memberlakukan hukuman rajam ada beberapa alasan: seandainya rajam itu diberlakukan menciptakan atau menimbulkan reaksi dari berbagai pihak yaitu pegiat HAM. Tazir hakim boleh memilih mana yang lebih mengena ke pelaku serta memberi keadilan, atau memberikan jaminan kepada masyarakat baik itu si korban atau bahkan mengurangi rasa keadilan kepada pelaku. Terpidananya, jenis hukuman ada 3 yaitu cambuk, penjara dan denda. 1 kali cambuk setara dengan 1 bulan penjara atau setara dengan 100 gram emas.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tesis ini berjudul: “PERSEPSI MASYARAKAT ACEH BESAR TERHADAP QANUN JINAYAT ACEH NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG JARIMAH ZINA DAN PEMERKOSAAN”. Latar belakang penulis mengangkatkan judul ini adalah karena penulis menemukan bahwa menurut masyarakat penegakan dan penyuksesan pelaksaan Qanut Jinayat di Aceh Besar hanya otoritas dan kewajiban bagi pemerintah saja padahal masyarakat sendiri merupakan unsur terpenting yang tak dapat di pisahkan dalam menegakkan Qanun tsb. Persoalan pokok yang menjadi kajian penulis dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana persepsi, realita serta harapan masyarakat Aceh Besar terhadap standarisasi pelaksanaan Qanun Jinayat Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Jarimah Zina dan Pemerkosaan serta bagaimana penyelesaian kahus jarimah zina dan pemerkosaan pada masyarakat Aceh Besar. Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara. Adapun data sekunder yang digunakan diantaranya: buku tentang penimbangan dalam Islam, buku-buku tentang metrologi legal, jurnal hukum Islam, dan majalah-majalah hukum Islam. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai adalah dengan penelusuran observasi di Kabupaten Aceh Besar dan wawancara. Data yang terkumpul selanjutnya akan dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Penulis menemukan hasil penelitian bahwa 1) pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Besar sudah terlaksana dengan baik meskipun masih memiliki kendala-kendala dalam proses pelaksanaanya. 2) Persepsi Masyarakat Aceh Besar Terhadap Qanun Jinayat Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Jarimah Zina Dan Pemerkosaan beragam-ragam sesuai dengan latar belakang mereka masing-masing. Akan tetapi masyarakat Aceh Besar memiliki sambutan serta antusias yang tinggi terhadap Qanun dan kelaksanaanya di Aceh Besar guna menciptakan Aceh Besar yang Islami. 3) Harapan Masyarakat Aceh Besar terkait penerapan Qanun Jinayat Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang jarimah zina dan pemerkosaan bisa diberlakukan kesemua lapisan masyarakat tanpa pandang bulu agar tidak terciptanya kesenjangan social sesame masyaratak. Selain itu masyarakat juga berharap para pelaku jarimah tersebut juga mendapatkan bimbingan rohani dan rebabilitas yang maksimal agar uqubah yang dijalankan tidak hanya memberikan efek jera secara fisik akan tetapi mampu membuat mereka sadar secara batin.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Nama : Ovil Awally Nim : 3316053 Fakultas/prodi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/S1 Perbankan Syariah Judul : Analisis Pembiayaan Mikro Bank Aceh Syarian Menurut Qanun Keuangan Di Aceh (Studi Kasus: Masyarakat Kota Banda Aceh) Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana Qanun keuangan sangat berpangaruh dalam mendorong perkembangan UMKM melalui Bank Aceh Syariah untuk mengingkatkan produktivitas usaha nasabah dan juga masyarakat pada usaha-usaha kecil dan menengah di Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskripsif, data diperoleh dengan teknik Wawancara dan membaca dokumen. Hasil penelitan menunjukkan bahwa dengan adanya Qanun keuangan khususnya pada pembiayaan mikro pada Bank Aceh sangat mendorong dan memberikan modal usah kepada nasabah dan masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat terbantu dan juga memiliki modal usaha agar memdapatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat di Aceh. Perkembangan usaha yang dirasakan masyarakat dapat dilihat dari pendapatan nasabah. Berdasalkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Qanun keuangan sangat berpengaruh dalam mendorong peningkatan usaha masyarakat dan meningkatkkan perekonomian melalui pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah.
