Abstrak
Skripsi ini berjudul“ Sanksi Adat Bagi Pelaku Sodomi Terhadap Anak di Jorong Gantiang Nagari Koto Gadang”, yang ditulis oleh Muhammad Zikra, NIM 1421042, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Syeh M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh kasus sodomi terhadap anak di Jorong Gantiang, Nagari Koto Gadang, telah menjadi perhatian masyarakat karena melanggar norma sosial dan ajaran agama. Perbuatan ini tidak hanya merugikan korban, tetapi juga mengganggu ketertiban masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, masyarakat setempat menerapkan sanksi adat sebagai hukuman bagi pelaku. Namun, masih ada perdebatan mengenai apakah sanksi adat tersebut sudah adil dan sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana sanksi adat diterapkan serta menganalisisnya berdasarkan fiqh jinayah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan metode snowball sampling dengan niniak mamak, pemuka agama, dan masyarakat setempat, serta studi literatur terkait hukum Islam dan hukum adat Minangkabau.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi adat yang diterapkan umumnya berbentuk pengusiran dari kampung serta sanksi sosial lainnya yang bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku dan menjaga norma adat yang berlaku. Meskipun sanksi adat memiliki peran dalam menekan angka pelanggaran moral, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal keselarasan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Perspektif fiqh jinayah menegaskan bahwa sodomi merupakan jarimah besar yang dapat dikenakan hukuman berat sesuai ketentuan hukum Islam. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan regulasi adat yang lebih jelas dan tertulis, peningkatan peran ulama dan tokoh masyarakat dalam memberikan edukasi moral dan agama, serta koordinasi lebih lanjut antara hukum adat dan hukum positif guna menciptakan sistem sanksi yang lebih efektif dan adil. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum adat dapat berjalan lebih optimal dalam menjaga norma sosial dan perlindungan anak.