Abstrak
Tesis ini merupakan hasil penelitian lapangan yang dilaksanakan di Kota Bukittinggi dengan judul “Dispensasi Kawin dalam Keadaan Hamil pada Pengadilan Agama Bukittinggi Perspektif Penghulu se-Kota Bukittinggi”. Perkawinan di Indonesia diatur oleh UU No 1 tahun 1974 Jo UU No 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Salah satu yang diatur dalam UU tersebut adalah usia perkawinan kedua calon yang harus mencapai 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Akan tetapi dalam keadaan tertentu bagi calon yang belum mencapai usia tersebut orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama apabila ingin menikahkan anak mereka. Dalam UU tentang perkawinan tersebut tidak dijelaskan syarat-syarat dan dalam kondisi bagaimana seseorang dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin. Pergaulan remaja yang semakin tidak terkontrol menyebakan banyaknya kasus dispensasi kawin dalam alasan hamil masuk ke Pengadilan Agama Rengat. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian mengenai analisis pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam keadaan hamil dan analisis sosiologis dispensasi kawin dalam keadaan hamil di Kota Rengat. Penyusunan tesis ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi untuk menghasilkan data mengenai perspektif penghulu se-Kota Bukittinggi terhadap dispensasi kawin dalam keadaan hamil di Pengadilan Agama Bukittinggi. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan spesifikasi deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum, dan mengkajinya atau menganalisanya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa; faktor-faktor penyebab dispensasi kawin di bawah umur di Pengadilan Agama Bukittinggi kelas IB ada 2 kelompok yaitu disebabkan kekhawatiran orangtua dan disebabkan oleh hamil diluar nikah. Beberapa penghulu berpendapat regulasi tentang dispensasi kawin ini memiliki manfaat, di antaranya menghentikan hubungan intim di luar nikah (zina) antara pria dan wanita pasangannya yang belum hamil, laki-laki tersebut membuktikan tanggung jawabnya atas perbuatan yang sebelumnya telah diinsyafi bahwa telah menghamili seorang perempuan, untuk melegalkan status anak itu sendiri, usaha penyembuhan bagi orang tua yang tidak ada pilihan lain selain menikahkan untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak, juga untuk menjaga dari fitnah akibat dari hubungan luar nikah. Berdasarkan hal di atas, maka kepada orang tua agar lebih menanamkan pengetahuan agama kepada anak-anak mereka serta mengontrol anak dalam penggunaan teknologi. Dan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan rakyat terutama bidang pendidikan, serta menambahkan penjelasan dalam UU tentang syarat-syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.