Abstrak
Tesis ini berjudul “Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara Labuh tentang Dispensasi Kawin“, oleh Rizki Elia, NIM 10121.029 mahasiswa Program Studi Hukum Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Hukum Perkawinan di Indonesia menetapkan bahwa untuk memperoleh pengakuan hukum terhadap suatu perkawinan, perkawinan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu syarat utama dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia perkawinan bagi pria dan wanita sama, yaitu 19 tahun. Sebagaimana kebijakan hukum yang ada di Indonesia yang bertujuan untuk mencegah pernikahan anak, prinsip Hukum Islam juga tidak mendukung pernikahan anak dilakukan dengan sembarangan dalam keadaan ideal. Oleh karena itu, pernikahan anak seharusnya merupakan pilihan terakhir (ultimum remedium), dan untuk melangsungkan pernikahan tersebut diperlukan dispensasi kawin dari pengadilan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa "Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam dalam mencari keadilan mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini, di mana salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memberikan Dispensasi Kawin." Relevansi hasil penelitian ini terhadap praktik hukum di masyarakat sangat signifikan. Dengan memahami konteks sosial di balik keputusan hukum, para pemangku kepentingan, termasuk hakim, pengacara, dan anggota masyarakat, dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dispensasi kawin. Misalnya, jika pemangku kepentingan mengetahui bahwa banyak pasangan muda yang terpaksa menikah dini karena tekanan sosial atau ekonomi, mereka dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini adalah contoh konkret bagaimana pemahaman sosiologis terhadap hukum dapat menghasilkan praktik hukum yang lebih adil dan manusiawi.