Lewati ke konten utama
Beranda / Hasil pencarian

Hasil pencarian

Jelajahi seluruh publikasi yang tersedia.

11 hasil
Subjek: Pilkada
DaftarKartu
ThesisOpen AccessPDF tersedia

FENOMENA SWING VOTERS PADA PILKADA BUKITTINGGI TAHUN 2024 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Fenomena Swing Voters Pada Pilkada Bukittinggi 2024 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah”, yang ditulis oleh Muhammad Irvan, NIM 1322086, Program Studi Hukum Tatanegara (Siayasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena swing voters dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bukittinggi 2024 yang memengaruhi dinamika hasil pemilihan. Swing voters merupakan kelompok pemilih yang pilihan politiknya dapat berubah hingga hari pemungutan suara berlangsung. Fenomena ini terlihat dari adanya perbedaan hasil survei dengan hasil akhir Pilkada Bukittinggi 2024, sehingga menunjukkan adanya perpindahan dukungan pemilih terhadap pasangan calon tertentu. Perubahan pilihan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kampanye, figur kandidat, isu politik, dan penilaian masyarakat terhadap calon pemimpin. Dalam perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah, pemilihan pemimpin harus didasarkan pada prinsip amanah, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena swing voters pada Pilkada Bukittinggi 2024 serta untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap fenomena swing voters pada Pilkada Bukittinggi 2024. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ada dua yaitu bagaimana Fenomena Swing Voters pada Pilkada Bukittinggi 2024 dan bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap Fenomena Swing Voters Pada Pilkada Bukittinggi 2024. Jenis Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu diperoleh dari wawancara dan data sekunder yaitu, buku, jurnal, dan artikel. Hasil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa fenomena swing voters pada Pilkada Kota Bukittinggi 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu figur kandidat, media sosial, politik uang, mobilisasi massa, dan rendahnya identifikasi kepartaian. Faktor yang paling dominan adalah figur kandidat, media sosial, dan politik uang yang memengaruhi perubahan pilihan masyarakat. Dalam perspektif fiqih siyasah dusturiyah, fenomena swing voters merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang dibenarkan selama bertujuan untuk kemaslahatan dan dilakukan secara sadar. Namun, praktik politik uang bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan amanah dalam Islam.

8 dilihat · 6 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

FENOMENA KONTEN HOAKS DAN PROVOKATIF DI MEDIA SOSIAL SERTA PERUBAHAN PERILAKU PEMILIH PADA PILKADA KABUPATEN SOLOK 2024 DITINJAU PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Abstract Penelitian ini membahas fenomena penyebaran konten hoaks dan provokatif di media sosial serta perubahan perilaku pemilih pada Pilkada Kabupaten Solok 2024 dalam perspektif siyasah tanfidziyyah. Perkembangan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, TikTok, dan Instagram telah mempermudah masyarakat dalam memperoleh dan menyebarkan informasi politik secara cepat. Namun, tingginya penggunaan media sosial juga meningkatkan potensi penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, sehingga dapat mempengaruhi opini publik, perilaku politik, dan kualitas demokrasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan media sosial di Kabupaten Solok, keberadaan konten hoaks dan provokatif pada Pilkada 2024, pengaruhnya terhadap perilaku pemilih, serta tinjauannya dalam perspektif siyasah tanfidziyyah.. Studi ini memakai jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif yang disusun secara deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok, wali nagari, tim sukses, serta masyarakat. Data dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penggunaan media sosial di Kabupaten Solok tergolong tinggi dan mengalami peningkatan selama masa Pilkada 2024. Media sosial menjadi sarana utama masyarakat dalam memperoleh informasi politik sekaligus media kampanye bagi pasangan calon. Namun, ditemukan adanya penyebaran konten hoaks dan provokatif dalam bentuk tulisan, gambar, dan video yang berpotensi mempengaruhi persepsi serta perilaku pemilih. Konten tersebut menyebabkan munculnya keraguan masyarakat dalam menentukan pilihan politik dan memicu konflik sosial di beberapa wilayah. Dalam perspektif siyasah tanfidziyyah, fenomena tersebut bertentangan dengan prinsip musyawarah (syura), keadilan (al-adalah), persamaan (al-musawah), kepemimpinan, serta amar ma’ruf nahi munkar karena penyebaran informasi yang tidak benar tidak mencerminkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etika politik Islam. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, aparat pengawas, dan masyarakat dalam meningkatkan literasi digital, pengawasan media sosial, serta penegakan etika politik untuk menciptakan demokrasi yang adil, kondusif, dan bertanggung jawab.

9 dilihat · 7 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

BLACK CAMPAIGN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS PEMILIHAN KEPALA DAERAH BUKITTINGGI PILKADA 2020)

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Fenomena kampanye hitam (black campaign) dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia semakin marak dan berpotensi mencederai nilai-nilai demokrasi. Kampanye hitam dilakukan melalui penyebaran informasi palsu dan fitnah untuk menjatuhkan lawan politik, terutama melalui media sosial. Salah satu kasus terjadi pada Pilkada Kota Bukittinggi tahun 2020, yaitu beredarnya surat palsu yang mengatasnamakan DPP PDI Perjuangan untuk menyerang pasangan calon Ramlan Nurmatias. Fenomena ini berdampak negatif terhadap kualitas demokrasi, moral politik, dan keharmonisan sosial masyarakat. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana black campaign dalam Pilkada Bukittinggi 2020 serta pandangan fiqih siyasah terhadap praktik tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara sebagai sumber primer, serta buku, jurnal, dan artikel sebagai sumber sekunder. Dari hasil penlelitian ini penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: Pertama, black campaign pada Pilkada Bukittinggi 2020 terjadi melalui penyebaran surat palsu yang mengatasnamakan DPP PDI Perjuangan untuk menjatuhkan pasangan Ramlan Nurmatias. Meskipun tidak memenuhi unsur pelanggaran formil pemilu, tindakan ini tergolong fitnah yang merusak persepsi publik dan kualitas demokrasi. Kedua, dalam perspektif fiqih siyasah, perbuatan tersebut termasuk Akhlaqul Madzmumah karena mengandung unsur fitnah, ghibah, dan namimah yang dilarang dalam Islam.

4 dilihat · 5 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Analisis Rendahnya Partisipasi Pemilih Pada Pilkada 2024 Di Kecamatan Malalak Perspektif Siyasah Syar'iyyah

2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Rendahnya Partisipasi Pemilih Pada Pilkada 2024 Di Kecamatan Malalak Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Syar’iyyah”. Penelitian ini ditulis oleh Silvia Putri Febrisha, NIM 1321025, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, tahun 1447 H/2025 M. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya partisipasi masyarakat Kecamatan Malalak pada pilkada 2024 yang menimbulkan kurangnya persentase jumlah pemilih pada pilkada 2024 di Kecamatan Malalak. Dalam meningkatkan parsisipasi masyarakat terdapat sebuah kendala yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Berdasarkan hal ini, peneliti mengkaji dua rumusan masalah Bagaimana Persepsi Masyarakat Nagari Kecamatan Malalak terhadap Rendahnya Partisipasi Pemilih Pada Pilkada 2024 dan Bagaimana tinjauan siyasah syar’iyyah terhadap fenomena rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 di Kecamatan Malalak. Penelian ini menggunakan penelitian Lapangan (Field Research) dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, anggota PPK, Masyarakat, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memahami persepsi masyarakat serta meninjau alasan dari kurangnya pasrtispasi masyarakat pada Pilkada dengan prinsip-prinsip Fikih Siyasah Syar’iyyah. Hasil penelitian dapat penulis kemukakan sebagai berikut: Pertama, persepsi masyarakat Kecamatan Malalak terhadap rendahnya partisipasi masyarakat pada pilkada 2024 mendapatkan berbagai macam respon dan pendapat dari kalangan masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari masih banyak masyarakat yang belum paham terhadap proses pelaksanaan pilkada serta informasi yang jelas. Kendala utamanya terletak pada kurangnya sosialisasi pemerintah dan anggota KPU kepada Masyarakat, dikarenakan masyarakat banyak mengeluh karena tidak mendapatkan sosialisasi yang intens sehingga membuat masyarakat banyak yang tidak mengetahui informasi terkait pilkada. Kedua, dalam perspektif Fikih Siyasah Syar’iyyah partisipasi masyarakat tersebut terkait dalam Siyasah Syar’iyyah, yaitu memakai prinsip Fikih Siyasah Syar’iyyah tanggung jawab (al-Mas’uliyyah al jama’iyyah) dalam membangun masyarakat tidak hanya pada pemimpin, tetapi juga menjadi kewajiban kolektif seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam politik dalam pilkada adalah bentuk implementasi dalam prinsip ini. Tujuan prinsip ini diantaranya untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam politik pada pilkada atau pemilu.

4 dilihat · 2 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Analisis Kampanye Politik Paslon 03 Pada Pilkada Tahun 2024 Berdasarkan Strategi Tie In Publicity Di Kabupaten Lima Puluh Kota Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Tanfidziyah

2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Analisis Kampanye Politik Paslon 03 Pada Pilkada Tahun 2024 Berdasarkan Strategi Tie In Publicity Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Kabupaten Lima Puluh Kota” yang ditulis oleh Nurfida Fauziah NIM. 1321046, Program Studi Hukum Tata Negara (Syari’ah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini dilatar belakangi oleh Pilkada serentak yang di lakukan pada tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan mengusung empat Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati. Ke empat pasang calon bersaing ketat untuk mendapatkan perolehan suara tebanyak. Persaingan itu ditandai dengan adanya kampanye politik. Dari keempat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, cuma Paslon 03 yang tidak pernah menjabat sebagai anggota Legislatif sebelumnya, berdasarkan hal tersebut akan menjadi tantangan bagi paslon 03 untuk meraih dukungan masyarakat dan menarik publisitas dalam memperoleh kemenangannya. Untuk memperoleh kemenangannya paslon 03 melakukan kampanye politik dengan menggunakan salah satu strategi Tie In Publicity untuk menciptakan eksistensi di masyarakat dan membagun citra positif sehingga masyarakat dapat memberikan suaranya kepada paslon 03. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis kampanye politik yang dilakukan oleh paslon 03 pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Tim Relawan Paslon 03 (Tim Sukses), dan juga Partai Pengusung Paslon 03 (Partai PKS), sementara data sekunder penelitian ini adalah masyarakat kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan hasil pelaksanaan kampanye politik Paslon 03 dengan menggunakan strategi tie in publicity di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah membuahkan hasil yang memuaskan, pelaksanaan kampanye menggunakan strategi tie in publicity dilakukan dengan cara membentuk tim relawan yang bekerja sama dengan partai pengusung. Mereka melakukan pendekatan ke masyarakat melalui tetua-tetua adat, memanfaatkan media sosial, publik figur yang terkenal di masyarakat, dan juga memanfaatkan momen-momen penting atau isu-isu yang terjadi di masyarakat, agar dapat dikenal sehingga mendapatkan citra positif dari masyarakat. Adapun tantangan, hambatan, dan ancaman yang dihadapi paslon 03 seperti dana yang lamban cair dan juga ada 3 paslon lain yang ikut berkampanye sehingga mempersempit peluang untuk menang, selain itu ancaman yang mereka hadapi adalah penyebaran berita hoaks tentang paslon 03 yang dapat merusak nama baik mereka. Sementara itu dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah adalah paslon 03 melakukan kampanye telah sesuai dengan kampanye bersadarkan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah diantaranya prinsip melakukan kampanye secara jujur dan transparan, tidak mencemarkan lawan politik, dan kampanye mengajak kepada kebaikan (amar ma’ruh nahi mungkar).

9 dilihat · 4 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Fenomena Golput Di Kalangan Pemilih Lansia Pada Pilkada Tahun 2024 Di Nagari Muaro Kiawai Barat Pasaman Barat Di Tinjau Dari Fikih Siyasah

2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Fenomena Golput Dikalangan Pemilih Lansia Pada Pilkada Tahun 2024 Di Nagari Muaro Kiawai Barat Pasaman Barat Ditinjau Dari Fikih Siyasah”. Yang ditulis oleh Rori Armanda, Nim; 1321060, Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syari’ah Universitas islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya Pemilihan Kepala Daerah merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatan. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses Pilkada untuk menentukan siapa yang harus menjalankan pemerintahan suatu wilayah. Begitupun dengan seseorang yang sudah lanjut usia penting untuk dapat berperan pada kegiatan politik, sebab di dalam kegiatan suatu pemilihan umum ada hak dan kewajiban lanjut usia untuk memilih pemimpin yang akan datang. Jika lanjut usia ini tidak ikut serta dalam pesta demokrasi, maka haknya sebagai warga negara tidak terlaksana, yaitu hak suara dalam pemilu. Maka dari itu penting peranan lanjut usia untuk ikut berpatisipasi dalam pesta demokrasi. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan jenis kualitatif dengan sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan pihak-pihak tertentu yang menjawab penelitian ini, dan sumber data sekunder dari buku-buku, jurnal, skripsi terkait dengan tema penelitian. Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil yang penulis peroleh dari penelitian ini dapat disimpulkan pertama: faktor yang menyebabkan terjadinya Golput pada Lansia adalah terkendala di Pendidikan, faktor kurangnya sosialisasi dan juga faktor fisik. Kedua: Tinjauan Fiqih Siyasah dijelaskan bahwa masyarakat yang tinggal di suatu daerah dengan seorang pemimpin memiliki tanggung yang wajib (syar'i) untuk mengangkat atau memilih seorang pemimpin.

7 dilihat · 5 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Yang ditulis oleh Legista Mariance NIM 1319041, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dapat memicu pemanfaatan birokrasi untuk kepentingan politik dalam Pilkada. Di berbagai daerah, calon kepala daerah petahana hampir selalu memobilisasi ASN untuk memenangkan dirinya. Padahal seharusnya birokrasi dibebaskan dari pengaruh dan keterjalinan ikatan politik dengan kekuatan-kekuatan politik, sehingga pelayanan kepada masyarakat diberikan oleh birokrasi netral tidak memihak dan obyektif. Birokrasi yang memihak atau tidak netral dapat melahirkan korupsi politik yang justru mengubah proses Pilkada diwarnai tindakan-tindakan tidak terpuji. Namun, pada kenyataannya hampir setiap diadakannya Pilkada kasus tentang netralitas ASN ini tidak pernah hilang dan selalu ada yang melanggarnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Netralitas ASN dalam Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota, bagaimana Netralitas ASN dalam Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini digolongkan pada penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat menggambarkan serta cenderung menggunakan analisis, datanya bersumber dari kata-kata yang dituliskan sebagai bentuk pemahaman dari data-data yang didapat berupa ucapan, tulisan. Adapun sumber datanya berasal dari dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam hal ini, sumber data primer adalah wawancara langsung dengan pihak Bawaslu dan ASN. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari undang-undang yang berhubungan dengan netralitas ASN dan juga buku-buku yang berkaitan dengan fiqh siyasah, serta berhubungan dengan netralitas ASN dalam Pilkada. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat ditemukan bahwa selama tahapan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menemukan empat dugaan pelanggaran Netralitas ASN berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan. Berkaca dari pengawasan yang dilakukan, adapun permasalahan dalam pengawasan netralitas ASN ini adalah sulitnya mengenali ASN jika yang bersangkutan sedang tidak menggunakan atribut kedinasannya. Selain itu dengan adanya plat nomor polisi yang berwarna hitam memudarkan bahwa kendaraan tersebut merupakan fasilitas negara yang tidak dapat digunakan dalam kegiatan pemilihan salah satunya saat kampanye. Pandangan fiqh siyasah dusturiyah tanfidziyyah, dalam membuat peraturan tentang netralitas ASN, masyarakat harus tunduk kepada pemerintah jika aturan yang di buat oleh pemerintah tidak bertentangan dengan kemaslahatan masyarakat. Karena aturan yang dibuat oleh pemerintah pasti memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Seperti halnya undang-undang yang mengatur tentang pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

5 dilihat · 5 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Golput Bagi Lansia Pada Pilkada Tahun 2020 dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan Fikih Siyasah di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota

2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Faktor Golput Bagi Lansia Pada Pilkada Tahun 2021 Serta Perspektif Hukum Tata Negara dan Fiqih Siyasah di Kecamatan Situjuah Limo Nagari”. Yang ditullis oleh Sri Rahma Putri, NIM 1317.037, Program Studi Hukum Tata Nagari. Motivasi penulis dalam memilih judul ini ialah penulis ingin mengetahui apakah faktor golput yang menyebabkan masyrakat lanjut usia memilih golput pada Pilkada tahun 2020 di Kecamatan Situjuah Limo Nagari dan bagaimana tinjauan Hukum Tata Negara dan Fiqih Siyasah terhadap golput pada Pilkada tahun 2020. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang bersifat induktif, objektif dan ilmiah dimana data yang diperoleh berupa data-data yang diperoleh dari wawancara dengan informan, sehingga dari data yang diperoleh tersebut terdapat informasi yang bisa menjawab persoalan yang sedang penulis teliti dalam karya ilmiah ini. Hasil yang penulis peroleh dari penelitian ini dapat disimpulkan pertama : faktor yang menyebabkan terjadinya Golput pada Lansia adalah terkendala di Pendidikan, faktor kurangnya sosialisasi dan juga faktor fisik. Kedua: Tinjauan Hukum Tata Negara adalah meskipun golput sebenarnya adalah hak yang dimilki seseorang untuk dapat menggunakan hak suara nya atau tidak menggunakan hak suaranya, namun dengan memilih tidak menggunakan hak suaranya (golput) berarti masyarakat tersebut tidak ikut berpatisipasi dalam menentukan seorang pemimpin. Dan di dalam Fiqih Siyasah dijelaskan bahwa masyarakat yang tinggal di suatu daerah dengan seorang pemimpin memiliki tanggung yang wajib (syar’i) untuk mengangkat atau memilih pemimpin tersebut.

12 dilihat · 14 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19 di Desa Kedemangan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi Covid-19 di Desa Kedemangan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi” yang disusun oleh M. Bayu Praja (1317.039) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi. Maksud judul tersebut adalah bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Desa Kedemangan dalam memberikan hak suaranya pada Pilkada serentak 2021 yang diadakan saat Indonesia dilanda wabah bencana Covid-19. Motivasi dalam membahas judul ini adalah karena penulis ingin mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat Desa Kedemangan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2020 pemilihan Gurbernur dan Wakil Gurbernur Jambi. Pilkada serentak 2020 diadakan ditengah wabah Covid-19 masyarakat sedang dilanda bencana nasional banyak sektor yang terkena dampak Covid-19 seperti ekonomi, sosial, politik, agama dan budaya. Salah satu sektor Politik dan Pemerintahan, pemerintah harus berupaya keras untuk mewujudkan Pemilihan Umum tahun 2020 berjalan lancar yang membedakan dengan Pemilhan Umum sebelumnya yaitu dengan adanya aturan kesehatan yang harus dipatuhi seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi keramaian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, objek penelitian kualitatif adalah masyarakat Desa Kedemangan dari seluruh latar belakang pekerjaan seperti perangkat desa, ibu rumah tangga, wiraswasta, dan mahasiswa. Data yang penulis dapatkan menghasilkan data deskriptif yaitu kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang penulis wawancara. Sedangkan data yang bersifat kuantitatif berupa angka-angka, objek penelitian nya adalah hasil rekapitulasi suara Pilkada 2020 di Desa Kedemangan dari Komisi Pemilihan Umum Muaro Jambi dan Bawaslu Muaro Jambi. Dari hasil penelitian dapat penulis simpulkan bahwa partisipasi politik masyarakat Desa Kedemangan dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Gurbernur dan Wakil Gurbernur Jambi 2020 sangat turun yaitu hanya 56.11% dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 1.868 orang. Angka yang cukup sedikit dibandingkan dengan pemilihan Gurbernur dan Wakil Gurbernur Jambi tahun 2015 yaitu sebanyak 83.22% dari 1.299 daftar pemilih tetap. Kurangnya partisipasi politik masyarakat Desa Kedemangan pada Pilkada serentak 2020 dikarenakan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 dilaksanakan ditengah wabah Covid-19. Masyarakat malas menggunakan hak suaranya karena aturan protokol kesehatan yang banyak dan ribet serta krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin yang akan datang sudah kurang.

4 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Pengawasan BAWASLU Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2020

2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini ditulis karena adanya kasus pelanggaran netralitas ASN pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bukittinggi pada tahun 2020.Pada kasus ini laporan yang masuk melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bukittinggi ada satu laporan yang masuk dan kemudian diproses oleh pihak Bawaslu Kota Bukittinggi. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa dijelaskan salah satu asas yang harus ada dalam diri ASN adalah Netralitas. Maknanya adalah ASN dimanapun berada harus netral dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon dengan cara apapun dan dalam situasi manapun. Karna ASN bertanggung jawab dalam melayani negara sehingga netralitas merupakan asas yang wajib dipegang setiap pegawai ASN di manapun berada. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi langsung ke lapangan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah pimpinan dan anggota Bawaslu Kota Bukittinggi dengan melalui proses dokumentasi, wawancara dan observasi. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis historis dan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa selama proses Pilkada Kota Bukittinggi tahun 2020 ditemukan adanya kasus pelanggaran netralitas ASN dalam bentuk ikut berkampanye mendukung salah satu pasangan calon. Hal ini merupakan kasus pertama selama pelaksanaan Pilkada Kota Bukittinggi. Mengingat sebelumnya pada Pilkada Kota Bukittinggi tahun 2010 dan 2015 tidak ditemukan adanya kasus pelanggaran netralitas ASN. Sehingga pada kasus di Pilkada Kota Bukittinggi tahun 2020 sudah di proses dan telah disampaikan melalui Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk diproses lebih lanjut.

4 dilihat · 3 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

TINDAK PIDANA POLITIK UANG DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN DITINJAU MENURUT SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Nagari Lubuk Padan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman)

2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Skripsi ini berjudul : “Tindak Pidana Politik Uang di Kabupaten Padang Pariaman Ditinjau Menurut Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman). Skripsi ini disusun oleh Yolla Elfi Riswanda, Nim. 1417.018. Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah). Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 1442 H/2021 M. Skripsi ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena politik yang menyimpang di Nagari Lubuk Pandan dalam melaksanakan pentas demokrasi PILKADA 2020 yaitu adanya tindakan politik uang. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap tindak pidana politik uang di Kabupaten Padang Pariaman khususnya di Nagari Lubuk Pandan. Dalam membahas persoalan ini, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (Fiel Research), yang berangkat dari fenomena politik uang yang dilakukan oleh kandidat, calo atau tim sukses paslon tertentu di Nagari Lubuk Pandan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi langsung dilapangan. Sumber data premier dalam dalam penelitian ini adalah masyarakat Nagari Lubuk Pandan. Sedangkan data sekunder didapat dari hasil wawancara bersama Tokoh Masyarakat, Alim ulama dan Niniak Mamak. Adapun dalam menganalisis data penulis menggunakan metode induktif, deduktif dan komperatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa tindak pidana politik uang terjadi ditengah-tengah masyarakat nagari lubuk pandan dengan berbagai macam strategi yaitu berupa pembagian sembako dan uang tunai yang dilakukan oleh tim sukses kandidat hal ini merupakan perilaku suap yang mana didalam hukum islam suap dapat disebut dengan Risywah. Akan tetapi hal ini tidak menjadi patokan masyarakat dalam memilih. Dengan begitu dapat ditarik kesimpulan bahwa politik uang tidaklah menjamin seseorang dalam memenangkan sebuah PILKADA.

4 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail