Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Perspektif Fiqh Siyasah
Skripsi ini berjudul Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Yang ditulis oleh Legista Mariance NIM 1319041, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dapat memicu pemanfaatan birokrasi untuk kepentingan politik dalam Pilkada. Di berbagai daerah, calon kepala daerah petahana hampir selalu memobilisasi ASN untuk memenangkan dirinya. Padahal seharusnya birokrasi dibebaskan dari pengaruh dan keterjalinan ikatan politik dengan kekuatan-kekuatan politik, sehingga pelayanan kepada masyarakat diberikan oleh birokrasi netral tidak memihak dan obyektif. Birokrasi yang memihak atau tidak netral dapat melahirkan korupsi politik yang justru mengubah proses Pilkada diwarnai tindakan-tindakan tidak terpuji. Namun, pada kenyataannya hampir setiap diadakannya Pilkada kasus tentang netralitas ASN ini tidak pernah hilang dan selalu ada yang melanggarnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Netralitas ASN dalam Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota, bagaimana Netralitas ASN dalam Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini digolongkan pada penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat menggambarkan serta cenderung menggunakan analisis, datanya bersumber dari kata-kata yang dituliskan sebagai bentuk pemahaman dari data-data yang didapat berupa ucapan, tulisan. Adapun sumber datanya berasal dari dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam hal ini, sumber data primer adalah wawancara langsung dengan pihak Bawaslu dan ASN. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari undang-undang yang berhubungan dengan netralitas ASN dan juga buku-buku yang berkaitan dengan fiqh siyasah, serta berhubungan dengan netralitas ASN dalam Pilkada. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat ditemukan bahwa selama tahapan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menemukan empat dugaan pelanggaran Netralitas ASN berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan. Berkaca dari pengawasan yang dilakukan, adapun permasalahan dalam pengawasan netralitas ASN ini adalah sulitnya mengenali ASN jika yang bersangkutan sedang tidak menggunakan atribut kedinasannya. Selain itu dengan adanya plat nomor polisi yang berwarna hitam memudarkan bahwa kendaraan tersebut merupakan fasilitas negara yang tidak dapat digunakan dalam kegiatan pemilihan salah satunya saat kampanye. Pandangan fiqh siyasah dusturiyah tanfidziyyah, dalam membuat peraturan tentang netralitas ASN, masyarakat harus tunduk kepada pemerintah jika aturan yang di buat oleh pemerintah tidak bertentangan dengan kemaslahatan masyarakat. Karena aturan yang dibuat oleh pemerintah pasti memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Seperti halnya undang-undang yang mengatur tentang pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.