ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Implementasi Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri Tahun 2022 Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilu Tahun 2024 Di Pemerintahan Kabupaten Pasaman Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”. Yang ditulis oleh Helni Vella Santika NIM 1320056, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Pembahasan dalam Skripsi ini dilatarbelakangi oleh Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dapat memicu pemanfaatan birokrasi untuk kepentingan politik dalam Pemilu. Di berbagai daerah, bakal calon pasangan hampir selalu memobilisasi ASN untuk memenangkan dirinya. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi pemerintah melalui 5 Menteri menandatangai surat keputusan bersma (SKB) tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk Implementasi Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri dalam menjaga Netralitas ASN dalam menghadapi Pemilu 2024 di Pemerintahan Kabupaten Pasaman dan bagaimana Implementasi Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri tentang Netralitas ASN dilihat dalam Prespektif Fiqih Siyasah di Pemerintahan Kabupaten Pasaman. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research), yaitu mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan hasil penelitian sesuai dengan hasil penelitian secara jelas dengan fakta di lapangan. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan implementasi atau pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri tentang Netralitas ASN di Pemerintahan Kabupaten Pasaman telah berjalan dengan baik dan bisa dikatakan sesuai dengan tujuan dari dikeluarkannya aturan tersebut. Indikator atau bukti dari diterapkannya aturan tersebut adalah dengan adanya kebijakan atau regulasi tambahan Peraturan Bupati yang sosialisasikan di lingkungan ASN Kabupaten Pasaman untuk memperkuat skb 5 menteri. Adanya koordinasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemda Kabupaten Pasaman. Namun dalam pelaksanaan Implementasi skb 5 menteri ini masih terdapat kekurangan. Dari perspektif fiqih siyasah, Implementasi SKB 5 Menteri tentang Netralitas ASN di Kabupaten Pasaman sesuai dengan prinsip keadilan karena ini bertujuan untuk menjaga netralitas asn agar tidak terjadi ketidakadilan dalam proses pemilu. SKB 5 Menteri mendorong ASN untuk tetap amanah dalam tugasnya dan tidak tergoda untuk memanfaatkan jabatan demi kepentingan politik pribadi atau kelompok.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Yang ditulis oleh Legista Mariance NIM 1319041, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dapat memicu pemanfaatan birokrasi untuk kepentingan politik dalam Pilkada. Di berbagai daerah, calon kepala daerah petahana hampir selalu memobilisasi ASN untuk memenangkan dirinya. Padahal seharusnya birokrasi dibebaskan dari pengaruh dan keterjalinan ikatan politik dengan kekuatan-kekuatan politik, sehingga pelayanan kepada masyarakat diberikan oleh birokrasi netral tidak memihak dan obyektif. Birokrasi yang memihak atau tidak netral dapat melahirkan korupsi politik yang justru mengubah proses Pilkada diwarnai tindakan-tindakan tidak terpuji. Namun, pada kenyataannya hampir setiap diadakannya Pilkada kasus tentang netralitas ASN ini tidak pernah hilang dan selalu ada yang melanggarnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Netralitas ASN dalam Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota, bagaimana Netralitas ASN dalam Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini digolongkan pada penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat menggambarkan serta cenderung menggunakan analisis, datanya bersumber dari kata-kata yang dituliskan sebagai bentuk pemahaman dari data-data yang didapat berupa ucapan, tulisan. Adapun sumber datanya berasal dari dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam hal ini, sumber data primer adalah wawancara langsung dengan pihak Bawaslu dan ASN. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari undang-undang yang berhubungan dengan netralitas ASN dan juga buku-buku yang berkaitan dengan fiqh siyasah, serta berhubungan dengan netralitas ASN dalam Pilkada. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat ditemukan bahwa selama tahapan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menemukan empat dugaan pelanggaran Netralitas ASN berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan. Berkaca dari pengawasan yang dilakukan, adapun permasalahan dalam pengawasan netralitas ASN ini adalah sulitnya mengenali ASN jika yang bersangkutan sedang tidak menggunakan atribut kedinasannya. Selain itu dengan adanya plat nomor polisi yang berwarna hitam memudarkan bahwa kendaraan tersebut merupakan fasilitas negara yang tidak dapat digunakan dalam kegiatan pemilihan salah satunya saat kampanye. Pandangan fiqh siyasah dusturiyah tanfidziyyah, dalam membuat peraturan tentang netralitas ASN, masyarakat harus tunduk kepada pemerintah jika aturan yang di buat oleh pemerintah tidak bertentangan dengan kemaslahatan masyarakat. Karena aturan yang dibuat oleh pemerintah pasti memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Seperti halnya undang-undang yang mengatur tentang pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Netralitas Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten pasaman Pada Pemilu 2019 di Tinjau Dari Pespektif Fiqih Siyasah” ditulis dan diselesaikan oleh Huzil Afwa Nim: 1315004 jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara) fakultas syariah IAIN Bukittinggi. Netralitas adalah suatu keadaan dimana tidak memihak kepada siapa pun. Netralitas Aparatur Sipil Negara adalah sebuah tanggung jawab yang harus ditunaikan oleh oknum-oknum Aparatur Sipil Negara supaya bisa mewujudkan birokrasi yang bersih serta pemerintahan yang bebas dari Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN). Permasalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pandangan Aparatur Sipil Negara dikecamatan Mapat Tunggul Selatan terhadap tuntutan hukum supaya bersikap netral ketika proses pemilihan umum berlansung dan juga berupa sejauh mana penerapan azas netral tersebut dikalangan Aparatur Sipil Negara dikecamatan Mapat Tunggul Selatan. Kemudian pandangan fiqih siyasah terhadap sikap netral yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dikecamatan Mapat Tunggul Selatan. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) bersifat deskriptif normatif dilakukan dikecamatan Mapat Tunggul Selatan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini adalah para Aparatur Sipil Negara yang ada dikecamatan Mapat Tunggul Selatan dan teknik pengumpulan datanya adalah teknik wawancara serta observasi. Sedangkan teknik analisa datanya adalah dengan metode deduktif. Yaitu pembahasan atau penganalisaan yang bersifat umum, kemudian diarahkan ke yang bersifat khusus. Setelah menggunakan metode penelitian seperti yang telah dijelaskan diatas, maka didapatkan hasil penelitian bahwa dalam proses pemilihan umum tahun 2019 berlansung seluruh Aparatur Sipil Negara yang ada dikecamatan Mapat Tunggul Selatan bersikap netral tanpa ada memihak kepasangan calon atau partai politik manapun. Mereka melakukan berbagai cara untuk mewujudkan azas netral tersebut. Mereka juga berpandangan bahwa menjaga netralitas tersebut sudah sebuah keharusan bagi seorang aparatur sipil negara, karena mereka branggapan bahwa ketika tidak netral maka sudah melanggar sumpah yang telah diucapkan ketika akan dilantik sebagai seorang Aparatur Sipil Negara. Secara kajian fiqih siyasah (al-urriyah) juga dijelaskan bahwa sesuatu yang dilakukan harus mempertimbangkan mudharatnya. Ketika mudharatnya banyak, maka perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan atau pu dikerjakan
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini ditulis karena adanya kasus pelanggaran netralitas ASN pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bukittinggi pada tahun 2020.Pada kasus ini laporan yang masuk melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bukittinggi ada satu laporan yang masuk dan kemudian diproses oleh pihak Bawaslu Kota Bukittinggi. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa dijelaskan salah satu asas yang harus ada dalam diri ASN adalah Netralitas. Maknanya adalah ASN dimanapun berada harus netral dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon dengan cara apapun dan dalam situasi manapun. Karna ASN bertanggung jawab dalam melayani negara sehingga netralitas merupakan asas yang wajib dipegang setiap pegawai ASN di manapun berada. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi langsung ke lapangan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah pimpinan dan anggota Bawaslu Kota Bukittinggi dengan melalui proses dokumentasi, wawancara dan observasi. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis historis dan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa selama proses Pilkada Kota Bukittinggi tahun 2020 ditemukan adanya kasus pelanggaran netralitas ASN dalam bentuk ikut berkampanye mendukung salah satu pasangan calon. Hal ini merupakan kasus pertama selama pelaksanaan Pilkada Kota Bukittinggi. Mengingat sebelumnya pada Pilkada Kota Bukittinggi tahun 2010 dan 2015 tidak ditemukan adanya kasus pelanggaran netralitas ASN. Sehingga pada kasus di Pilkada Kota Bukittinggi tahun 2020 sudah di proses dan telah disampaikan melalui Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk diproses lebih lanjut.
