Abstrak
Skripsi ini berjudul “Netralitas Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten pasaman Pada Pemilu 2019 di Tinjau Dari Pespektif Fiqih Siyasah” ditulis dan diselesaikan oleh Huzil Afwa Nim: 1315004 jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara) fakultas syariah IAIN Bukittinggi. Netralitas adalah suatu keadaan dimana tidak memihak kepada siapa pun. Netralitas Aparatur Sipil Negara adalah sebuah tanggung jawab yang harus ditunaikan oleh oknum-oknum Aparatur Sipil Negara supaya bisa mewujudkan birokrasi yang bersih serta pemerintahan yang bebas dari Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN). Permasalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pandangan Aparatur Sipil Negara dikecamatan Mapat Tunggul Selatan terhadap tuntutan hukum supaya bersikap netral ketika proses pemilihan umum berlansung dan juga berupa sejauh mana penerapan azas netral tersebut dikalangan Aparatur Sipil Negara dikecamatan Mapat Tunggul Selatan. Kemudian pandangan fiqih siyasah terhadap sikap netral yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dikecamatan Mapat Tunggul Selatan. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) bersifat deskriptif normatif dilakukan dikecamatan Mapat Tunggul Selatan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini adalah para Aparatur Sipil Negara yang ada dikecamatan Mapat Tunggul Selatan dan teknik pengumpulan datanya adalah teknik wawancara serta observasi. Sedangkan teknik analisa datanya adalah dengan metode deduktif. Yaitu pembahasan atau penganalisaan yang bersifat umum, kemudian diarahkan ke yang bersifat khusus. Setelah menggunakan metode penelitian seperti yang telah dijelaskan diatas, maka didapatkan hasil penelitian bahwa dalam proses pemilihan umum tahun 2019 berlansung seluruh Aparatur Sipil Negara yang ada dikecamatan Mapat Tunggul Selatan bersikap netral tanpa ada memihak kepasangan calon atau partai politik manapun. Mereka melakukan berbagai cara untuk mewujudkan azas netral tersebut. Mereka juga berpandangan bahwa menjaga netralitas tersebut sudah sebuah keharusan bagi seorang aparatur sipil negara, karena mereka branggapan bahwa ketika tidak netral maka sudah melanggar sumpah yang telah diucapkan ketika akan dilantik sebagai seorang Aparatur Sipil Negara. Secara kajian fiqih siyasah (al-urriyah) juga dijelaskan bahwa sesuatu yang dilakukan harus mempertimbangkan mudharatnya. Ketika mudharatnya banyak, maka perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan atau pu dikerjakan