ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Penggunaan Alat Bukti Elektronik Di Pengadilan Agama Bukittinggi” yang ditulis oleh Khairunnisa Bugofa, Nim 1121.155 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pembuktian di peradilan Indonesia, termasuk dalam lingkungan peradilan agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara di Pengadilan Agama Bukittinggi, khususnya pada perkara cerai gugat. Fokus penelitian diarahkan pada dasar hukum, bentuk-bentuk alat bukti elektronik yang digunakan, serta tingkat efektivitas dan kendala penerapannya di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Bukittinggi, serta studi dokumen terhadap putusan perkara yang menggunakan alat bukti elektronik. Data primer dan sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori pembuktian dan ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti elektronik telah diakui dan digunakan sebagai bukti yang sah di Pengadilan Agama Bukittinggi, terutama dalam bentuk pesan singkat (chat), rekaman digital, dan tangkapan layar (screenshot) yang diajukan oleh para pihak dalam perkara perceraian. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada keaslian, relevansi, dan kejelasan sumber data elektronik, serta kemampuan hakim dalam menilai validitas bukti digital tersebut. Hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sarana teknologi, kurangnya literasi digital aparat peradilan, dan belum optimalnya pedoman teknis terkait pembuktian elektronik di lingkungan peradilan agama.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tinjsuan hukum islsm dan hukum poditif terhadap kekuatan prmbuktian saksi ahli di prngadilan skiripsi yang di tuli oleh Afid kurniawan nim 1418034 fakultas sahruah potodi hukum pidana islam penekitian ini bertujuan mengkaji kekuatan pembuktian di pengadila berdasarksn hasil prneoitian bahwa menurut hukum positif dab hukum islam bahwa kekuatan pembukruan saksi ahli sagat prnting
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pembuktian dalam hukum pidana memiliki peran krusial dalam memastikan keadilan dan menegakkan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, sistem pembuktian yang dianut adalah sistem negatif menurut undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana jika terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan meyakinkan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, perlu diketahui bahwa bagaimana Pertimbangan keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara tanpa adanya Bukti langsung dengan tidak terpenuhinya dua alat bukti yang Sah tetapi mendasarkan pada alat bukti tidak langsung atau alat bukti qarinah. Berdasarkan beberapa uraian di atas yang telah dipaparkan oleh Penulis, maka Penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dengan judul Analisis Yuridis Alat Bukti Qarinah Dalam Keyakinan Hakim Memutus Perkara Pidana Perspektif Fiqh Muqaran Fi Jinayah. (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso). Metode yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan yaitu data kepustakaan yang diperoleh atau didapatkan melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Penelitian ini mengacu pada data atau bahan-bahan yang berkaitan langsung dengan topik permasalahan yang diangkat.Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach).keberadaan dan penggunaan qarinah terhadap pembuktian perkara pidana dalam hukum positif tergambar dalam penggunaan alat bukti petunjuk yang disebutkan dalam pasal 184 KUHP, Hanya saja tidak secara tegas dirumuskan dalam hukum pidana sebagai alat bukti qarinah. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim tersebut, ternyata justru Hakim tidak menggunakan teori ini dalam mengadili perkara ini, Hakim malah hanya menggunakan asumsi dan praduganya saja, tanpa menggunakan alat bukti dan teori ini oleh karenanya Hakim dianggap telah salah menerapkan hukum.Dalam hukum pidana Islam maupun hukum positif, hakim diberikan kewenangan untuk menilai qarinah atau petunjuk berdasarkan ijtihad dan keyakinannya. Namun, dalam hukum Islam, kehati-hatian lebih diutamakan untuk menghindari hukuman yang salah, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan hudud dan qisas.Putusan Jessica Wongso menunjukkan bagaimana keyakinan hakim dapat berperan besar dalam menentukan kesalahan terdakwa, meskipun tidak ada bukti langsung yang mengarah pada perbuatannya. Dari perspektif Fiqh Muqaran Fil Jinayah, pendekatan ini dapat menimbulkan kontroversi karena prinsip dalam Islam mengutamakan kehati-hatian dalam menjatuhkan hukuman, terutama jika masih terdapat unsur keraguan dalam pembuktian.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penggunaan Rekaman Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan No. 30/Pid.B/2023/PN Bkt)”, yang ditulis oleh Lusi Rahma Yuni, NIM 1420028, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Syeh M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh Putusan Nomor 30/Pid. B/2023/PN Bkt mengenai rekaman CCTV sebagai barang bukti tidak dinyatakan sebagai alat bukti. Akan tetapi, dalam kasus kopi sianida yang mana Jessica Kumalaa Wongso dinyatakan bersalah oleh hakim dan menetapkan rekaman CCTV sebagai alat yang bukti sah. Penggunaan rekaman CCTV sebagai bukti di persidangan tidak terdapat ketentuannya dalam hukum acara pidana Indonesia (Pasal 184 KUHAP), karena pasal tersebut belum mengatur secara tegas mengenai kedudukan penggunaan rekaman CCTV sebagai bukti di persidangan sehingga eksistensinya diragukan. Keberadaan rekaman CCTV ini juga tidak terdapat referensinya dalam hukum pidana Islam. Jenis penelitian ini adalah gabungan antara penelitian lapangan (empiris) dengan penelitian kepustakaan (field research). Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Bukittinggi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Bukittinggi dan sumber lainnya berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), buku-buku, jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqih, hadist serta rujukan lainnya dalam hukum pidana Islam. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penggunaan bukti rekaman CCTV dalam hukum positif bisa menjadi alat bukti sah yang berdiri sendiri jika terpenuhi syarat formil dan materil yang telah disyaratkan dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 sekaligus sebagai penguat Pasal 184 KUHAP tentang penggunaan bukti elektronik. Sedangkan penggunaan rekaman CCTV sesuai dengan Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat sebagai rujukan peraturan perundang-undangan hukum pidana Islam pada penelitian ini dapat menjadi alat bukti sah yang berdiri sendiri apabila juga terpenuhi syarat formil dan materil. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa rekaman CCTV dapat digolongkan sebagai alat bukti qarinah (alat bukti petunjuk) yang dapat digunakan dalam perkara lain tetapi kecuali perkara hudud. Eksistensi (kedudukan) bukti rekaman CCTV pada putusan No. 30/Pid.B/2023/PN. Bkt baik dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam adalah tidak bisa menjadi alat bukti sah yang berdiri sendiri karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materil sebagai alat bukti elektronik. Sehingga penggunaan rekaman pada putusan No. 30/Pid.B/2023/PN Bkt adalah sebagai barang bukti pelengkap atau pendukung bukti lainnya yang bersifat menguatkan keyakinan hakim saja.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Lili Purnama Sari NIM: 1417011, Jurusan Syariah Prodi Hukum Pidana Islam, dalam penulisan skripsi yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI. Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang perekaman video CCTV yang digunakan sebagai barang bukti, diantaranya adalah penggunaan CCTV sebagai media pemantauan dan perekaman aktivitas di suatu lokasi. Tentunya penggunaan CCTV sebagai alat bukti telah menjadi sumber informasi yang besar dalam kasus suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sebagai tindak pidana seiring dengan perkembangan zaman, dan teknologi perekaman CCTV sudah mulai masuk ke ranah hukum. Sebagai sumber informasi jika terjadi kejahatan. Tapi masalahnya adalah kebenaran rekaman CCTV. Melihat syariat Islam terkait literasi, CCTV tidak dapat ditemukan sebagai alat bukti dan hanya dapat dikaitkan dengan upaya mengejar persamaan di depan hukum. Penggunaan rekaman CCTV begitu meluas sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa rekaman CCTV dapat dibangun untuk tujuan tertentu, maksud dan tujuan tertentu, sehingga menarik bagi penulis untuk meneliti dan mempertanyakannya Bagaimana Membuktikan CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Islam dan Bagaimana Menganalisis CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Islam. Metode yang penulis gunakan dalam tugas akhir ini adalah metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan alat bukti dalam hukum Islam (CCTV) merupakan sarana untuk membantu proses pembuktian dan sebagai sarana untuk memberikan kepercayaan kepada hakim di pengadilan. CCTV sebagai alat bukti dalam hukum Islam, setelah ditelaah dan diteliti dengan seksama, memiliki peran atau kedudukan sebagai alat bukti yang sah jika digunakan sebagai alat bukti dalam suatu persidangan dengan ketentuan harus diperiksa terlebih dahulu dengan alat yang lebih canggih. Cara penggunaan CCTV sebagai alat bukti dalam syariat Islam dapat dilihat dengan menggunakan metode Istimbath yang sah melalui metode Qiyas sehingga ditemukan petunjuk (Qarinah) pada rekaman CCTV tersebut.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2017•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Kekuatan Kesaksian Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang Panjang)”. Maksud dari judul secara keseluruhan adalah bagaimana kekuatan alat bukti saksi tersebut dalam persidangan perkara perceraian, hal tersebut terkait dengan nilai serta fungsi alat bukti saksi dalam membantu proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara perceraian di persidangan. Faktor utama yang mendorong penulis dalam memilih judul ini karena dalam KUH Perdata, pembuktian menggunakan saksi diatur dalam pasal 1895-1912 KUH Perdata. Dalam uraian mengenai saksi pada pasal tersebut ada beberapa syarat agar orang dapat dikatakan sebagai saksi. Salah satu syarat materil saksi tersebut adalah menerangkan apa yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri. Akan tetapi berdasarkan realita yang terjadi, banyak ditemukan saksi yang diajukan oleh para pihak dalam proses pembuktian tidak melihat, mendengar dan mengalami langsung permasalahan yang diperselisihkan oleh para pihak yang berperkara. Terdapat 88 perkara perceraian terhitung dari bulan September-Desember 2016. Salah satu faktor penyebab banyaknya ditemukan saksi yang demikian itu dikarenakan sulit untuk mendatangkan saksi yang memang benar-benar melihat dan mengalami langsung pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Selain itu, juga tidak semua orang yang terbuka mengenai rumah tangga mereka kepada orang lain dan lebih memilih tertutup untuk tidak menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada karib kerabat maupun orang-orang terdekat. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yang dilakukan di kantor Pengadilan Agama Padang Panjang. Dengan menggunakan metode kualitatif, Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, digunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara secara langsung. Dalam penelitian kualitatif data bersifat deskriptif, setelah data tersebut terkumpul kemudian dilakukan analisis data dengan cara induktif, yakni dalam mengambil kesimpulan berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Setelah penulis melakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa alat bukti utama yang terlebih dahulu diperiksa dalam proses persidangan perceraian dalah alat bukti surat (tulisan). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa alat bukti saksi bukanlah alat bukti yang utama karena berdasarkan aturan pasal 1902 KUH Perdata yang mengatakan bahwa pembuktian dengan saksi sangat diperbolehkan setelah alat bukti surat diajukan. Oleh karena itu, dalam hal pembuktian dengan saksi ini walaupun dalam syaratnya disebutkan saksi tersebut haruslah yang melihat, mendengar dan mengalami langsung kejadian tersebut, maka jika tidak ditemukan saksi yang seperti itu akan tetapi saksi yang diajukan mengetahui bahwa suami istri tersebut memang sudah pisah rumah dengan waktu yang lama, menurut Menurut Yuresprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 hal tersebut merupakan suatu indikator bahwa memang sudah terjadi perselisihan antara suami istri tersebut dan kesaksiannya dapat diterima serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna.