Abstrak
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Keterlambatan Pengambilan Jasa Laundry (Studi Jasa Laundry Kota Bukittinggi)”. Disusun oleh Fitri Ayu Pamanda, NIM. 1219089, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Sjech Djamail Djambek Bukittinggi. Skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya suatu sistem penerapan denda yang diterapkan oleh beberapa pelaku usaha jasa laundry Kota Bukittinggi. Dari yang telah penulis teliti serta wawancarai sistem penerapan denda harus adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Denda ini ditujukan kepada konsumen yang wanprestasi dalam kegiatan sewa-menyewa jasa laundry. Bentuk wanprestasi yang terjadi adalah berupa keterlambatan pengambilan jasa laundry. Menyebabkan kerugian pada pihak pelaku usaha karena terbenamnya modal dan terjadinya komplain diluar waktu yang ditentukan. Dalam meminimalisir kerugian yang terjadi, beberapa para pelaku usaha jasa laundry menerapkan denda keterlambatan sebagai sanksi denga membayar sejumlah uang yang telah disepakati. Dana denda disalurkan untuk dana cadangan resiko, dana khusus dan sumbangan untuk kepentingan sosial. Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan denda keterlambatan pengambilan jasa laundry dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Feld research) yang bersifat kualitatif deskriptif. Penulis berusaha mencari informan atau narasumber yang terkait dengan masalah penelitian. Penelitian ini juga memakai penelitian kepustakaan (library research). Penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan baik berupa buku, catatan, jurnal maupun laporan penelitian terdahulu sebagai pendukung dalam melakukan penelitian ini. Dalam penulisan ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ada beberapa metode yaitu dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Setelah dilakukan penelitian dan pengkajian secara konfrehensif dapat ditemukan hasil penelitian bahwa, Pertama: praktek penerapan denda keterlambatan pengambilan jasa laundry diperbolehkan berdasarkan prinsip-prinsip Fiqh muamalah serta ketentuan hukum yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 43/VIII/2004 dan Fatwa DSN-MUI No. 17/IX/2000 yang juga layak dipedomani untuk menganalisis dan menentukan duduk hukum dari praktek penerapan denda dan penggunaan dana denda. Kedua: mengenai penggunaan dana denda sudah jelas bahwa dana denda harus dimasukkan pada dana sosial yang dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan sosial. Dengan demikian jasa laundry belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI tersebut, karena pada jasa laundry dana yang berasal dari denda tidak sepenuhnya dipergunakan untuk kepentingan sosial sebagaimana mestinya.