Jelajahi seluruh publikasi yang tersedia.
<p> Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap implementasi konsep Islam progresif dalam peraturan Permendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021, selanjutnya realisasi Islam progresif itu juga akan dilihat dari sudut pandang filosofis hukum Islam</p>
Kajian ini berangkat dari perdebatan klasik dalam hukum Islam terkait kepemimpinan keagamaan perempuan sebagai imam dan khatib, yang selama ini didominasi oleh pandangan ulama tafsir dan fiqh klasik yang cenderung membatasi peran perempuan secara normatif dan hierarkis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pandangan Imam al-Ṭabarī mengenai kepemimpinan keagamaan perempuan, khususnya sebagai imam dan khatib. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menganalisis pola ta‘līl al-aḥkām yang digunakan oleh Imam al-Ṭabarī dalam membangun pendapat hukumnya, serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī‘ah yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak-hak manusia. Lebih lanjut, penelitian ini menilai relevansi pemikiran tersebut dalam kerangka ijtihad progresif yang menekankan pembacaan kontekstual terhadap nash, realisasi keadilan substantif, kesetaraan gender, dan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-normatif. Sumber data primer meliputi karya-karya Imam al-Ṭabarī, terutama Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān dan Ikhtilāf al-Fuqahā’ serta literatur klasik dan kontemporer yang relevan. Analisis data dilakukan melalui metode deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan ta‘līl al-aḥkām untuk mengidentifikasi rasionalitas hukum yang mendasari pandangan Imam al-Ṭabarī, serta pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah dan ijtihad progresif untuk menilai relevansi pemikirannya dalam konteks kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebolehan perempuan menjadi imam dan khatib menurut Imam al-Ṭabarī didasarkan pada ketiadaan nash yang secara tegas melarang, serta penekanan pada kompetensi, kapasitas keilmuan, dan kemaslahatan. Analisis ta‘līl al-aḥkām menunjukkan bahwa rasionalitas hukumnya berorientasi pada kelayakan dan tujuan syariat. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, pandangan tersebut selaras dengan perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), pengembangan akal (ḥifẓ al-‘aql), pemenuhan kebutuhan sosial, serta penguatan nilai keadilan dan martabat manusia. Sementara itu, dalam perspektif ijtihad progresif, pemikiran al-Ṭabarī mencerminkan pembacaan kontekstual terhadap nash yang berorientasi pada keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, pemikirannya tetap relevan sebagai landasan pengembangan hukum Islam yang inklusif, berkeadilan gender, dan responsif terhadap perubahan sosial.
Ketentuan Islam dan pembahasan fikih-fikih klasik mengenai status anak yang terlahir dari hubungan di luar perkawinan hanya akan bersambung kepada ibunya saja. Pada tahun 2012 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tentang bersambungnya status anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah dengan bapak biologisnya secara perdata. poin yang menjadi dasar dalam putusan ini adalah bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditional unconstitutional) sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang secara ilmu pengetahuan dapat dibuktikan memiliki hubungan darah atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan ayahnya. Persoalan ini memantik polemik yang cukup pelik, interpretasi dari putusan ini pada dasarnya terkesan membuka jalan untuk melegalkan zina, karena diakuinya hubungan perdata anak tersebut dengan ayahnya dengan syarat dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Polemik ini kemudian membuat MUI menerbitkan fatwa yang menjelaskan status dan kedudukan anak zina serta perlakuan atasnya sebagai respon akan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini. Hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi ini disatu sisi menjadi terobosan hukum baru terkait hubungan keperdataan anak diluar kawin, namun juga memantik diskusi tentang terakomodirnya anak zina dalam ketentuan ini. Dalam melihat putusan Mahkamah Konstitusi dan respon masyarakat akan hadirnya putusan ini, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan yang bersifat kualitatif untuk kemudian menganalisanya menggunakan perspektif maslahah dan hukum Islam progresif sebagai alat utama dalam menganalisis hadirnya putusan ini. Penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat dan memahami lebih jauh lagi sejauh mana interpretasi terhadap putusan ini dapat digunakan dengan melihat sisi kemaslahatan yang tentu juga turut hadir dengan adanya putusan ini serta juga melihat bagaimana putusan ini dapat sejalan dengan semangat hukum Islam progresif yang menjadi salah satu tren pemikiran Islam modern. Analisis yang penulis lakukan kemudian melihat bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dan fawa MUI dapat dikompromikan sehingga dapat memberikan batasan yang jelas sejauh mana keberlakuan putusan ini dalam mengakomodir hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Analisis yang penulis lakukan kemudian menemukan bahwa pemaknaan anak luar perkawinan hanya bisa diberlakukan sebatas pada anak akibat perkawinan siri dan kawin hamil saja, sementara anak yang terlahir akibat hamil tidak kawin tidak dapat diakomodir oleh putusan Mahkamah Konstitusi ini, dalam kacamata hukum Islam progresif pandagan serupa juga muncul bahwa hanya anak akibat perkawinan siri dan anak yan terlahir akibat kawin hamil yang dapat dijalankan sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi, bagaimanapun putusan Mahkamah Konstitusi ini bernilai maslahah dan berdampak besar bagi progresifitas hukum Islam di Indonesia
Abstrak: Permendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam Indonesia. Hal ini karena adanya beberapa pasal yang disinyalir justru memberikan kebebasan seksual di kampus dengan adanya redaksi “kecuali dengan persetujuan korban”. Dilihat dari satu sisi, maka redaksi hukum tersebut sepertinya sangat mengedepankan salah satu prinsip yang diinginkan oleh penggiat Islam Progresif, namun di sisi lain terdapat nilai-nilai filosofis hukum Islam yang tidak terwujudkan, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan (hifz al-nasb). Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap implementasi konsep Islam progresif dalam peraturan tersebut, selanjutnya realisasi Islam progresif itu juga akan dilihat dari sudut pandang filosofis hukum Islam. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan data dari sumber kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Menteri tersebut betul-betul telah mengimplementasikan salah satu konsep Islam progresif dengan mengedepankan HAM Internasional sebagai dasar berpikirnya, dan implementasi Islam progresif yang bersandar pada HAM Internasional tersebut tidak selaras dengan filosofis hukum Islam yang sangat menjunjung tinggi perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan (hifz al-nasb) dari sisi maslahah al-hajiyah. Oleh karena itu redaksi hukum tersebut mesti diubah agar tercapai kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat Islam Indonesia.
ABSTRAK Skripsi ini berjudul: “ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PENGALIHAN TALAK RAJ’I MENJADI TALAK BAIN PERKARA NO. 0067/PDT.G/2016/PA.LK” (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanjung Pati Kab. Lima Puluh Kota). Skripsi ini ditulis oleh NURUL FADILAH, NIM : 1114.032, Jurusan Hukum keluarga Islam, Fakultas Syari’ah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Adapun maksud dari judul ini adalah untuk menguraikan dan menelaah tentang pernyataan atau putusan hakim yang berwenang dalam menyelesaikan perkara cerai talak yang mana permohonan talak raj’i dialihkan menjadi talak bain. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya pengalihan talak raj’i menjadi talak bain pada permohonan cerai yang dilakukan di Pengadilan Agama Tanjung Pati di Kabupaten Limapuluh Kota yang mana pengajuan cerai dilakukan oleh pihak laki-laki. Namun Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut mengabulkan permohonan Pemohon dengan cara mengalihkan permohonan cerai talak raj’inya menjadi talak bain. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut putusan Majelis Hakim tentang Pengalihan Talak Raj’i Menjadi Talak Bain. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian dengan mencari sumber data primer secara langsung ketempat yang menjadi objek penelitian.Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara. Selanjutnya wawancara penulis lakukan secara langsung kepada para pihak yang berperkara dan Majelis Hakim yang menangani putusan 0067/Pdt.G/2016/PA.LK sebagai informan kunci. Maka selanjutnya data tersebut di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian, penulis berkesimpulan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati dalam memutuskan perkara Nomor : 0067/Pdt.G/2016/PA.LK tentang pengalihan talak raj’i menjadi talak bain adalah tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan secara formilnya. Hakim melakukan penemuan hukum baru dengan cara ijtihad. Dalam mengambil keputusan, hakim menerapkan contra legem, yaitu putusan pengadilan yang mengesampingkan, tidak menggunakan undang-undang sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal undang-undang sepanjang pasal undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan. Penjabaran ketentuan ini merupakan pelaksanaan nilai hukum progresif yang mengehendaki hukum yang berkeadilan yang tidak hanya terpaku pada legalistik hukum. Tindakan hakim ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hakim wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
