Abstrak
Abstrak: Permendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam Indonesia. Hal ini karena adanya beberapa pasal yang disinyalir justru memberikan kebebasan seksual di kampus dengan adanya redaksi “kecuali dengan persetujuan korban”. Dilihat dari satu sisi, maka redaksi hukum tersebut sepertinya sangat mengedepankan salah satu prinsip yang diinginkan oleh penggiat Islam Progresif, namun di sisi lain terdapat nilai-nilai filosofis hukum Islam yang tidak terwujudkan, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan (hifz al-nasb). Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap implementasi konsep Islam progresif dalam peraturan tersebut, selanjutnya realisasi Islam progresif itu juga akan dilihat dari sudut pandang filosofis hukum Islam. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan data dari sumber kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Menteri tersebut betul-betul telah mengimplementasikan salah satu konsep Islam progresif dengan mengedepankan HAM Internasional sebagai dasar berpikirnya, dan implementasi Islam progresif yang bersandar pada HAM Internasional tersebut tidak selaras dengan filosofis hukum Islam yang sangat menjunjung tinggi perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan (hifz al-nasb) dari sisi maslahah al-hajiyah. Oleh karena itu redaksi hukum tersebut mesti diubah agar tercapai kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat Islam Indonesia.