Abstrak
ABSTRAK Skripsi ini berjudul: “ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PENGALIHAN TALAK RAJ’I MENJADI TALAK BAIN PERKARA NO. 0067/PDT.G/2016/PA.LK” (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanjung Pati Kab. Lima Puluh Kota). Skripsi ini ditulis oleh NURUL FADILAH, NIM : 1114.032, Jurusan Hukum keluarga Islam, Fakultas Syari’ah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Adapun maksud dari judul ini adalah untuk menguraikan dan menelaah tentang pernyataan atau putusan hakim yang berwenang dalam menyelesaikan perkara cerai talak yang mana permohonan talak raj’i dialihkan menjadi talak bain. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya pengalihan talak raj’i menjadi talak bain pada permohonan cerai yang dilakukan di Pengadilan Agama Tanjung Pati di Kabupaten Limapuluh Kota yang mana pengajuan cerai dilakukan oleh pihak laki-laki. Namun Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut mengabulkan permohonan Pemohon dengan cara mengalihkan permohonan cerai talak raj’inya menjadi talak bain. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut putusan Majelis Hakim tentang Pengalihan Talak Raj’i Menjadi Talak Bain. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian dengan mencari sumber data primer secara langsung ketempat yang menjadi objek penelitian.Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara. Selanjutnya wawancara penulis lakukan secara langsung kepada para pihak yang berperkara dan Majelis Hakim yang menangani putusan 0067/Pdt.G/2016/PA.LK sebagai informan kunci. Maka selanjutnya data tersebut di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian, penulis berkesimpulan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati dalam memutuskan perkara Nomor : 0067/Pdt.G/2016/PA.LK tentang pengalihan talak raj’i menjadi talak bain adalah tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan secara formilnya. Hakim melakukan penemuan hukum baru dengan cara ijtihad. Dalam mengambil keputusan, hakim menerapkan contra legem, yaitu putusan pengadilan yang mengesampingkan, tidak menggunakan undang-undang sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal undang-undang sepanjang pasal undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan. Penjabaran ketentuan ini merupakan pelaksanaan nilai hukum progresif yang mengehendaki hukum yang berkeadilan yang tidak hanya terpaku pada legalistik hukum. Tindakan hakim ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hakim wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.