ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi atas nama Hamdi Febrian, Nim 1322049, Yang Berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 8 Poin A Tentang Pemenuhan Hak Masyarakat Pasca Bencana Dalam Fase Tanggap Darurat Di Kelurahan Lubuk Minturun Kota Padang Tahun 2025 Perspektif Siyasah Tanfidziah”, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya berbagai persoalan dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat pasca bencana di Kelurahan Lubuk Minturun Kota Padang, khususnya pada fase tanggap darurat. Padahal pemenuhan hak masyarakat saat bencana merupakan kewajiban negara yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya Pasal 8 poin a. Namun dalam implementasinya masih ditemukan sejumlah kendala seperti keterbatasan sumber daya, keterlambatan distribusi bantuan, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 8 poin a UU No 24 Tahun 2007, mengidentifikasi kendala-kendala yang terjadi, serta meninjau pelaksanaannya berdasarkan prinsip-prinsip Siyasah Tanfidziah. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian Hukum Tata Negara Islam, khususnya di bidang Siyasah Tanfidziah, serta menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih efektif, adil, dan berpihak kepada kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilaksanakan di Kelurahan Lubuk Minturun Kota Padang. Data penelitian terdiri dari data primer melalui wawancara dengan narasumber dari BPBD Kota Padang, Pemerintah Kelurahan Lubuk Minturun, Dinas Sosial Kota Padang, dan masyarakat terdampak bencana, serta data sekunder berupa dokumen, peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan Siyasah Tanfidziah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 8 poin a tentang pemenuhan hak masyarakat pasca bencana pada fase tanggap darurat di Kelurahan Lubuk Minturun telah dilaksanakan oleh BPBD Kota Padang bersama Pemerintah Kelurahan. Pemenuhan hak dasar berupa makanan, air bersih, tempat tinggal sementara, dan layanan kesehatan telah diupayakan, namun pelaksanaannya masih belum optimal. Beberapa kendala yang ditemukan di lapangan antara lain keterbatasan sumber daya manusia, keterlambatan armada distribusi bantuan, belum validnya data korban, dan kurang optimalnya koordinasi antar lembaga. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziah, implementasi pemenuhan hak masyarakat pasca bencana tersebut mencerminkan upaya pemerintah sebagai pelaksana untuk memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, amanah, efisiensi, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan sumber daya, dan komitmen pemerintah daerah agar pemenuhan hak masyarakat pasca bencana dapat terlaksana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan nilai-nilai Siyasah Tanfidziah.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
“Peran Syekh Buya Ungku Saliah Dalam Kegiatan Sosial Pada Masa Darurat di Nagari Sungai Sariak 1952-1972”. Latar belakang penelitian ini adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa sebuah Masjid yang memiliki fungsi sama dengan Masjid lainnya tetapi ada sisi lain dan unik dari Masjid ini, Masjid tersebut bernama Masjid Koperasi Islam Syekh Buya Ungku Saliah, tempat ini membawa misi sosial penyelematan bagi para pengungsi pada gejolak PRRI dan G30S/PKI yang menjadi pembeda dari Masjid lainnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif naratif. Data dalam penelitian ini bersumber primer (surat cukuik, kuali besar dan tempat sanitasi kejadian) dan sekunder hasil observasi lapangan, wawancara dengan Buya Kaciak, Ungku Malik, Burahin Narsid dan dokumentasi benda bersejarah kuali besar dan tempat sanitasi pengungsian, surat wakaf, serta penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan melalui beberapa langkah yaitu heuristik atau pengumpulan sumber, verifikasi atau penyeleksian sumber, interprestasi atau penafsiran sumber dan juga historiografi atau tahap penulisan. Penulisan skripsi ini sesuai dengan buku Pedoman Penulisan Skripsi pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam SPI, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pasa Panjang, Nagari Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman maka penulis menyimpulkan bahwa Masjid Koperasi Islam Syekh Buya Ungku Saliah didirikan pada tahun 1952 yang langsung melakukan peletakan batu pertama oleh Syekh Buya Ungku Saliah salah satu ulama di Pariaman dan terkenal dengan kiramatullah, beliau gemar mendirikan tempat ibadah seperti musholla tetapi hanya satu Masjid beliau dirikan yakninya Masjid Koperasi Islam yang terletak di Pasa Panjang Nagari Sungai Sariak dengan dana dari sedekah masyarakat berupa uang tunai hingga tanah yang diwakafkan dan tahap pembangunan yang bertahap. Pengurus Masjid diantaranya dari anak, cucu hingga murid Ungku saliah. Sejak awal berdirinya Masjid ini sudah mulai berbagai kegiatan sosial tempat perlindungan saat terjadinya pergolakan masa PRRI dan G30S/PKI menjadi tempat aman bagi para warga setempat hingga luar daerah mulai dari orangorang terlantar seperti orang gila dan para janda, tempat logistik, musyawarah, tempat ibadah dan gotong royong.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penulisan skripsi ini di latar belakangi oleh perkembangan penyebaran virus covid 19. Dan penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumen langsung dari lapangan. Dan hasil penelitian yang telah dilakukan, tanggung jawab pemerintahan dalam pemberlakuan ppkm di nagari simpang kapuak pada dasarnya sudah memenuhi unsur-unsur yang sudah diatur di dalam pandangan islam pada hakikatnya pemerintahan tetap mengedepankan kemaslahatan masyarakat.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2020•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Saripathu Rahmi, 3215.090, Jurusan Ekonomi Islam Skripsi ini berjudul “ANALISIS TRANSAKSI PULSA DARURAT OLEH KARTU PERDANA XL DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus PT. Berkah Trijaya Indonesia Cabang Bukittinggi )”. Penelitian ini di latar belakangi oleh adanya persaingan bisnis dalam teknologi komunikasi, yang memudahkan konsumen berkomunikasi jarak jauh antara satu dengan yang lainnya. Kemajuan dalam bidang komunikasi disini berupa telepon genggam, untuk menggunakan telepon genggam ini diperlukan adanya pulsa. Dalam layanan produk ini perlu dipertimbangkan lagi apakah produk yang yang kita gunakan sudah sesuai dengan ketentuan islam atau tidak, sehingga kita bisa mengambil keputusan untuk tetap menggunakan atau mencari produk lain yang sesuai syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan islam mengenai adanya transaksi pulsa darurat oleh kartu perdana XL. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, sedangkan teknik analisa data yaitu melalui reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan melalui hasil wawancara menggunakan sampel 83 mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam semester III dan V dan Branch Manager serta SPV PT. BTI. Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang didapat dari hasil wawancara kepada Branch Manager dan SPV PT. BTI sebagai penyedia layanan pulsa darurat dan hasil wawancara dari mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam semester III dan V IAIN Bukittinggi, serta data sekunder dari buku- buku dan referensi yang terkait dengan penelitian ini Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh hasil bahwa transaksi pulsa darurat oleh kartu perdana XL ini dengan memberikan pinjaman pulsa sebesar Rp. 5.000 kemudian ketika pengembalian dikenakan biaya admin sebesar Rp.1.500 melanggar prinsip Ekonomi Islam tentang keadilan, tolong menolong dan kesejahteraan dalam ekonomi. Serta dalam hal pengembalian pinjaman pulsa darurat ini ada ketidakjelasan yang terjadi karena tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan di awal, hal ini terjadi karena ketika kita mengembalikan pinjaman pulsa sebesar Rp.5.000 ditambah biaya admin sebesar Rp. 1.500 sehingga menjadi Rp.6.500 , kita butuh biaya Rp. 12.000 untuk isi ulang pulsa yang tidak terfikirkan oleh konsumen sebelumnya.
