Hasil pencarian

Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan on line

The fraud offense is regulated by Article 378 of the Criminal Code and online fraud by Article 28(1) of Law No. 19 of 2016 amending Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. The Pariaman Resort Police jurisdiction also faces the problem of the large number of reports from the public who have become victims of online fraud, as the case is being processed by the Criminal Investigation Department (Satreskrim) of the Pariaman Police based on the police report number : LP/B/277/XI/2021/SPKT Referat I-Reskrim. Based on the above considerations, the following issues will be discussed: firstly, how is the process of investigating online fraud crimes at the Pariaman Resort Police Investigation and Criminal Unit (Satreskrim) of the Pariaman Resort Police, secondly, what obstacles do investigators encounter in the process of investigating online fraud crimes at the Pariaman Resort Police Criminal and Investigation Unit (Satreskrim) and third, efforts to overcome obstacles to the online fraud investigation process at the Pariaman Resort Police Investigation and Criminal Unit (Satreskrim).This research is descriptive in nature; H. Research detailing the legal process and conduct of criminal fraud investigations online in Pariaman Police Resort satre crime. The approach used in this study represents an empirical-legal approach. The data used are secondary data and primary data, the data collected are analyzed qualitatively and presented descriptively. Based on the research results and discussion, it can be concluded that, firstly, referring to the provisions of the Code of Criminal Procedure and the State Police Commissioner for conducting criminal investigations, the obstacles faced by police investigators are restrictions related to access to investigations, especially special equipment , thirdly, the efforts being made to deal with these obstacles Pariaman police educate the public about the dangers of cybercrime.

Pengaruh Internet Banking dan Cyber Crime Terhadap Kepercayaan Nasabah di Bank Nagari Syariah ( Studi Kasus Pada Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar)

Skripi ini disusun oleh PUTRI RAHMA dengan Nim 3322279 Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, dengan judul ”Pengaruh Internet Banking Dan Cyber Crime Terhadap Kepercayaan Nasabah Di Bank Nagari Syariah (Studi Kasus Pada Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Perkembangan teknologi informasi yang telah mendorong perbankan untuk menghadirkan layanan digital seperti internet banking yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi transaksi. Namun, di sisi lain, layanan ini juga menghadirkan risiko keamanan berupa cyber crime yang dapat memengaruhi rasa aman dan kepercayaan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh internet banking dan cyber crime terhadap kepercayaan nasabah di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan field research. Data dikumpulkan melalui kuesioner kepada 100 responden pengguna internet banking yang dipilih menggunakan rumus Slovin, kemudian dianalisis dengan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internet banking berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan nasabah dengan kontribusi sebesar 12,7 persen, cyber crime juga berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan nasabah dengan kontribusi sebesar 13,3 persen, dan secara simultan internet banking serta cyber crime berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan nasabah dengan kontribusi sebesar 20,9 persen. Dengan demikian, semakin baik layanan internet banking dan semakin kuat perlindungan terhadap cyber crime, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan nasabah.

STRATEGI PERBANKAN DALAM MELINDUNGI NASABAH PENGGUNA M-BANKING DARI KEJAHATAN CYBER CRIME PADA BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) KCS PADANG

Skripsi ini disusun oleh Siti Warahma Nasution, dengan NIM. 3320268 Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi dengan judul skripsi “Strategi Perbankan Dalam Melindungi Nasabah Pengguna M- banking Dari Kejahatan Cyber Crime Pada Bank Tabungan Negara (BTN) KCS Padang.” Penelitian ini dilatarbelakangi dengan kemajuan zaman dan berkembangnya teknologi yang memudahkan kegiatan manusia, kemudahan teknologi tersebut pun masuk kedalam dunia perbankan dan nasabah dengan menggunakan teknologi yan canggih untuk dapat mempermudah kegiatan dan transaksi, namun dibalik kemudahan itu juga terdapat kejathatan cyber crime yang kapan saja dapat dengan mudah mengancam bank dan nasabah hanya dengan melalui kecanggihan teknologi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi perlindungan Bank Tabungan Negara (BTN) KCS Padang dalam melindungi nasabah pengguna m-banking dari kejahatan cyber crime. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan pengamatan langsung ke Bank Tabungan Negara (BTN) KCS Padang untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi dokumen. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT, analisis IFE dan EFE, matriks SWOT serta Tabel bobot skor. Dari hasil penelitian pada Bank Tabungan Negara (BTN) KCS Padang, dapat dikemukakan strategi perbankan dalam melindungi nasabah pengguna m- banking dari kejahatan cyber crime yaitu: 1) Mempertahankan proses pendaftaran akun yang cepat dan mudah secara otomatis oleh CS by Sistem. 2) Memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi nasabah dengan menu fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi BTNS Mobile. 3) Aplikasi BTNS Mobile dapat diakses kapanpun dan dimanapun. 4) Mempertahankan keamanan ekstra dalam aplikasi BTNS Mobile melalui 3 tahap verifikasi. 5) Memberikan pengetahuan kepada nasabah adanya penjaminan dana oleh BUMN. 6) Melakukan kerjasama dengan pihak eksternal. 7) Memberikan himbauan kepada nasabah untuk selalu menjaga keamanan password. 8) Memiliki tim IT khusus untuk menangani bagian IT di BTN Syariah.

The Urgency of Digitizing Islamic Law in the Disturbance 4.0 Era ( Normative Studies on Cybercrime)

This article will identify the study of Islamic Law which has various thoughts that are relevant to all forms of changing realities. Conservatism and liberalism are two patterns of thought that are identified as contradictory. The new world and new media have realized how important digitalization of Islamic law is. Choosing one mode of thought will clarify the position of Islamic law in a global context. The normative and empirical methods used in this research will dialogue Islamic law with conservatism and liberalism in mind with the dynamics of social change and today's digital technology. Dialogue on Islamic Law is always with the modern world, so that it is not stagnant and decadent is a necessity. The global era with the orbit of digital instruments as a tool that can provide anything, can also facilitate and accelerate desires in many aspects of life, both positive and negative. The facts show that digital instruments play a direct role in every aspect of life. Present in various applications and messages for convenience and the benefit of strengthening norms and values. The negative effects of digital transformation also present cyber crimes with their various modus operandi. From the research it was found that the digitization of Islamic law has occurred, for example the digital Koran, digital hadith, digital inheritance law and religious courts with their e-court and e-litigation as well as various other applications that come into contact with Islamic law. However, until now there is no digital application that can be used to make Islamic Law a preventive tool in dealing with cybercrimes. Digitalization of Islamic Criminal Law can be done by creating programs in the form of online applications, such as the Alarm of cyber crime application.

Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencurian Data SIM card Telepon Seluler

Abstrak Skripsi ini berjudul “Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencurian Data Sim Card Telepon Seluler”, yang ditulis oleh Resti Widyasari, NIM 1419058, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena kekurangan dalam bagaimana sumber daya telekomunikasi dan informasi digunakan, terutama dari perspektif penyedia layanan. Misalnya, teknologi sim-swap memungkinkan penjahat dunia maya mencuri data pribadi. Dengan bantuan teknologi sim-exchange, penelitian ini mengkaji masalah perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban pencurian data pribadi, tindakan hukum yang dapat dilakukan pihak terkait, dan faktor-faktor yang menghambat penyelesaian sim-exchange proses. Karya ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif-analitik sebagai metode studi kasus, yang memberikan gambaran tentang peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan teori hukum dan penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. informasi yang dikumpulkan dari temuan penelitian perpustakaan. Data kajian ini bersumber dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal SIM Swap, dan Literasi. Teknik pengumpulan data berdasarkan penelitian kepustakaan Memeriksa informasi secara logis. Konsekuensi dari penelitian ini memperjelas bahwa jaminan sahnya pembeli yang menjadi korban perampokan informasi individu melalui inovasi Sim Trade diatur dalam Pasal 26 Tahun 2016 Peraturan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2016 Pertukaran Data dan Elektronik, dan Pasal 2 Undang-undang Jaminan Pembeli No.8 Tahun 2008. Manfaat perlindungan konsumen, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum menjadi dasar dari peraturan tahun 1999 yang mengamanatkan bank dapat dituntut apabila diketahui adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan sebagai akibat tidak adanya sistem keamanan perbankan online. memberikan santunan kepada korban. Kontribusi yang dilakukan oleh Bank untuk melakukan tindakan preventif. Khususnya, menerapkan kebijakan baru, seperti memperlakukan penyedia layanan sebagai pihak terkait—dalam hal ini melakukan upaya hukum yang represif dengan melapor ke polisi dan mengambil langkah preventif dari penyedia layanan. membuat kebijakan baru untuk mengakomodasi perubahan tersebut. new card Penyelesaian kasus pertukaran sim terkendala sulitnya menemukan pelaku dan mudahnya melacak barang bukti, seperti pencurian sim card yang digunakan untuk meretas rekening bank.

Penyelesaian delik pers secara politis

Government sanctions on press freedom in Indonesia.

Tinjauan hukum tentang kasus-kasus delik kesusilaan yang dilakukan kaum laki-laki, khususnya mengenai pasal 284, 285 dan 293 KUHP

Delik-delik tertentu (speciale delicten) di dalam KUHP

Legal analysis on special offenses as mentioned in Indonesian Criminal Code.

Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan

On crimes against property according to Indonesian Criminal Code.

Delik politik di Indonesia

Political offences in Indonesia.

Polisi Indonesia dalam era reformasi

Socio-psychological viewpoint on social problems and criminal analysis in Indonesia; cases.

Kapita selekta sistem peradilan pidana

Criminal justice system, Indonesia.

Kapita selekta kejahatan bisnis dan hukum pidana

On implementation of criminal law provisions on white collar crimes in Indonesia; collection of articles.

Perdagangan perempuan dalam jaringan pengedaran narkotik

Trafficking of women in drugs trade syndicate in Indonesia.

Osama bin Laden

Naskah akademik revisi Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Academic draft of a bill on revision of Indonesian law concerning witnesses and victims protection.

Kebijakan perlindungan sosial korban tindak kekerasan

Sudut pandang peran LPSK dalam perlindungan saksi dan korban

Role of Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban in protecting witness and victim of crimes in Indonesia.

Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi

Legal protection for victims and witneses of crimes in Indonesia.

Beberapa aspek patologi sosial