Abstrak
Dalam proses rekrutmen calon PNS di Indonesia, banyak orang yang menempuh segala cara agar bisa lolos seleksi CPNS. Masyarakat beranggapan dengan bekerja sebagai PNS maka masa depannya hingga tua nanti terjamin jika bekerja sebagai PNS, sehingga banyak masyarakat yang mengambil jalan pintas salah satunya dengan menggunakan jasa joki. Oleh karena itu, dalam penelitian ini terdapat tiga permasalahan pokok yaitu: bagaimana meninjau hukum positif dan hukum pidana Islam mengenai perjokian dalam seleksi CPNS, serta perbandingan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dalam memandang perjokian dalam seleksi CPNS. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dengan mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku perpustakaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses rekrutmen CPNS memiliki persyaratan dan prosedur yang diikuti, antara lain pendaftaran, penyaringan, tes tertulis, tes wawancara, dan pengumuman kelulusan. Sanksi yang dijatuhkan kepada peserta yang menggunakan joki adalah sanksi administratif berupa sanksi blacklist dimana peserta tidak dapat mendaftar tes CPNS seumur hidup, dan hukuman pidana yang dijatuhkan adalah ketentuan Pasal 378 KUHP mengenai penipuan, dengan ancaman penjara paling lama empat tahun. serta Pasal 55 KUHP mengenai keikutsertaan dalam tindak pidana. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, perbuatan tersebut diserahkan kepada Ulil Amri yang hukumannya berupa ta'zir.