Abstrak
ABSTRAK Skripsi ini berjudul Sistem Sewa Menyewa Tanah Di Nagari Ujung Gading Perspektif Ijarah dan Hukum Positif (Studi Kasus di Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat), ditulis oleh Delfia Nora, NIM. 1219059 pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2023/1444 H. Pembahasan skripsi Ini dilatar belakangi oleh adanya suatu kegiatan transaksi muamalah yaitu sewa menyewa tanah yang dilakukan dengan sistem batombak oleh pemilik tanah dan penyewa yang mana dalam pelaksanaan transaksinya dilakukan secara lisan. Terjadinya sewa menyewa tanah tersebut disebabkan karena tidakadanya lahan untuk digarap dan maka dengan hal itu si penyewa menyewa lahan tersebut dengan jangka sewa pertahun dengan perjanjian yang dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis dan tanpa adanya seorang saksi sehingga dengan hal tersebut sering menimbulkan konflik antar keduanya terutama oleh ahli waris. Dalam hukum islam dikenal dengan konsep ijarah seperti Sewa tanah ini yang merupakan akad pengambilan hak manfaat atas tanah tersebut dengan memberi wewenang kepada sipenyewa untuk menggunakan tanah tersebut dengan kewajiban yang telah ditentukan diawal perjanjian antara kedua belah pihak dan dalam hukum positif yang ada diindonesia dalam sewa tanah yang terjadi dilakukan dengan perjanjian secara lisan ialah perjanjian yang hanya dilakukan saling percaya tanpa adanya bukti tertulis maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam hal pembuktian. Dalam skripsi ini penulis mengunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat diskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan para pihak yang bersangkutan seperti pemilik tanah dan pihak penyewa. Teknik analisis data yang dilakukan melalui teknik analisa data kualitatif seperti editing dan organizing. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditemukan. Pertama, akad yang dilakukan di Nagari Ujung Gading tersebut bahwa pelaksanaan sewa menyewa dilakukan dengan sistem batombak dalam akad perjanjian dilakukan secara lisan. Kedua, Pelaksanaan sewa tanah di Nagari Ujung Gading bila dilihat dari perspektif ijarah secara umum sudah terpenuhi dalam rukunya tetapi dalam pelaksanaan masih belum memenuhi syarat-syarat yang ada dalam ijarah. Ketiga, Pelaksanaan sewa tanah di Nagari Ujung Gading bila dilihat dari hukum positif belum sepenuhnya sesuai karena dinagari tersebut melakukan perjanjian secara lisan sedangkan menurut hukum positif perjanjian harus dilakukan secara tertulis.