Abstrak
Abstrak Skripsi ini berjudul “Implementasi Perda Kota Bukittinggi No 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Siyasah Tasyri’iyah (Studi Tentang Perlindungan Terhadap Anak dari Kekerasan Seksual)”, yang ditulis oleh Siti Nurhalizah Pasaribu, NIM. 1318075, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena begitu banyak instansi yang berwenang melindungi anak dan sudah banyak peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak, terutama Perda Kota Bukittinggi No 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan terhadap anak akan tetapi kekerasan seksual terhadap anak masih saja terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Perda Kota Bukittinggi No 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dan tinjauan siyasah tasyri’iyah terhadap implementasi Perda Kota Bukittinggi No 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di P2TP2A, LBH, unit PPA Polres, dan rumah sakit. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang berwenang dan orang tua korban, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku literature, jurnal, dan sumber-sumber lain yang terkait. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan Perda Kota Bukittinggi No 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dilakukan oleh beberapa lembaga terkait yaitu P2TP2A, Unit PPA Polres, Lembaga Bantuan Hukum, dan Rumah Sakit Pemerintah. Penyelenggaraan perlindungan anak dapat dilakukan melalui perlindungan preventif, represif dan posremedial. Keberhasilan implementasi dapat dilihat dari empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pelaksanaan atau implementasi Perda No 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak sejalan dengan konsep dalam fiqih siyasah yaitu meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Hal ini sesuai dengan unsur siyasah tasyri’iyah, yaitu pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.