Abstrak
Skripsi ini berjudul “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV 2016 terkait Hak Konstitusional Aliran Kepercayaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia”, yang ditulis oleh Muhammad Safe’i, NIM 1317.052, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukitinggi. Skripsi ini ditulis karena adanya perselisihan dari umat beragma terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV 2016 yang mana sejauh putusan ini diucapkan masih menyisihkan ketegangan-ketegangan, khususnya pada pemaknaan agama dan aliran kepercayaan atau dengan makna lain bahwa Mahkamah Konstitusi telah memposisikan agama dan aliran kepercayaan menjadi sama/setara. Maka dari itu penulis ingin mengetahui scara utuh bagaimana penetpan dasar/konsideran serta materi Putusan Mahkamah Konstitusional terhadap Aliran Kepercayaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan tinjauan Fiqih Siyasah. Penelitian ini mengunakan metode keperpustakaan. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari perundang-undangan dan putusan Hakim. Dalam hal ini juga meliputi Al-Qur’an. Hadits sebagai masdhar hukum dalam ajaran Islam, dan sumber hukum positif, sedangkan untuk sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan (library research), semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, berita, majalah atau komentar atas putusan pengadilan. Adapun dalam menganalisis data penulis mengunakan metode deskriptif analisis yaang selanjutnya dianalisis dengan pola pikir deduktif dan induktif Berdasarkan peneletian ini, penulis menyimpulkan pertama, Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan Nomor 97/PUU-XIV 2016 di dasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu, sosiologis, filosofis dan yuridis, di dalam islam hal tersebut juga dijelaskan baik secara urf, filsafat hukum Islam dan siyasah Dusturah. Kedua terkait pencantuman Kepercayaan dalam kolom Agama di KTP Elektronik yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ini adalah mengembalikan hak-hak sipil bagi penghayat kepercayaan sesuai UUD NRI tahun 1945. Putusan Maahkamah Konstitusi tersebut telah memberikan jaminan kebebasan beragama sebagaimana pernah diatur dalam Piagam Madinah.