Abstrak
Penelitian ini dilatar belakangi oleh Kasus kekosongan jabatan di Nagari Sungayang yang bermula dari pemberhentian Nofri Edison pada tangal 30 juli 2024 karena mecoreng nama baik Nagari Sungayang, namun masyarakat setempat bermusyarawah untuk menentukan Penangung Jawab (PJ) sementara waktu, Pelaksanaan PAW Wali Nagari di Nagari Sungayang pada tahun 2025 yang kemudian diikuti penunjukan Penjabat Wali Nagari dan proses pemilihan melalui mekanisme musyawarah perwakilan. Meskipun mekanisme tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, pelaksanaannya menimbulkan beragam persepsi di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat menilai sistem musyawarah telah sesuai dengan adat dan ketentuan yang berlaku, sedangkan sebagian lainnya beranggapan sebaliknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat Nagari Sungayang terhadap Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu Dalam Perspektif Fiqih Siyasah. Penelitin ini menggunakan pendekatan kwalitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Infroman. Informan kunci dalam penelitian ini meliputi Wali Nagari atau Penjabat Wali Nagari, Ketua dan Anggota Bamus, tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat yang memahami mekanisme pemilihan Wali Nagari Antar Waktu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan pendekatan induktif dan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menerima pelaksanaan PAW karena dianggap mampu menjaga keberlangsungan pemerintahan nagari. Namun, sebagian masyarakat masih mengharapkan keterlibatan langsung seluruh warga dalam proses pemilihan. Temuan ini sejalan dengan teori persepsi yang menyatakan bahwa persepsi individu dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, dan lingkungan sosial tempat individu berinteraksi. Dalam perspektif Fiqih Siyasah, mekanisme PAW yang dilaksanakan melalui musyawarah perwakilan mencerminkan prinsip syura, yaitu penyelesaian persoalan melalui musyawarah untuk mencapai kemaslahatan bersama. Selain itu, keterlibatan Badan Musyawarah Nagari (Bamus), tokoh adat, dan tokoh agama menunjukkan adanya implementasi konsep ahl al-hall wa al-'aqd, yaitu kelompok yang memiliki kewenangan memberikan legitimasi terhadap pemimpin.