Abstrak
ABSTRAK Tesis ini berjudul Wacana Afirmasi Aliran Ahmadiyah Dalam Tinjauan Maqashid Syariah, disusun oleh Gustria, NIM. 1011.9009. Pokok masalah penelitian dijabarkan dalam beberapa sub masalah yaitu : 1) Bagaimana pertimbangan politik negara Indonesia dalam mengafirmasi Ahmadiyah sebagai bagian dari agama-agama yang diafirmasi di Indonesia ?, 2) Bagaimana analisis wacana afirmasi aliran Ahmadiyah dalam konteks bernegara di Indonesia dalam tinjuan maqashid syariah ? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat kepustakaan (library reseach), menggunakan data dengan metode deskriptif analitis, penulis akan mendeskripsikan serta menganalisis sumber-sumber yang diperoleh dari berbagai sumber referensi, agar diperoleh makna yang mendalam dari suatu fenomena secara kualitatif, kemudian mengambil kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan tersebut. Adapun seumber data dalam menelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan dari bahan kepustakaan dan sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan dari karya ilmiyah berupa buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah maupun internet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Pertimbangan politik negara Indonesia dalam mengafirmasi Ahmadiyah sebagai bagian dari agama-agama yang diafirmasi di Indonesia sudah sesuai dengan amanat konstitusi RI UUD 1945 yang sejatinya menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan seluruh warga Indonesia dalam memeluk agama, menganut kepercayaan dan beribadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Pasca runtuhnya rezim Orde Baru perlindungan terhadap hak kebebasan beragama mengalami fase kekerasan. Kelompok mayoritas sering intoleran kepada kelompok minoritas sehingga menyebabkan banyak terjadinya pelanggaran hak sipil, kejahatan kemanusian dan hak asasi manusia. Berbagai kasus marak terjadi dalam pelanggaran HAM sebagaimana yang dialami oleh kelompok minoritas aliran Ahmadiyah. tindakan anarki, perusakan, pembakaran, pembubaran, sikaf main hakim sendiri sering terjadi terhadap suatu kelompok yang dianggap sesat dan menyimpang. Regulasi kebijakan dari pemerintah juga sering dianggap sebagai tindakan diskriminatif, karena tidak menyelesaikan kasus kekerasan tersebut dengan sungguh-sungguh dan seringkali melakukan pembiaran terhadap kasus pelanggaran tersebut. 2) Menurut tinjauan maqashid syariah, wacana afirmasi aliran Ahmadiyah dalam konteks bernegara merupakan suatu spirit dari tujuan politik dalam norma menegakkan kemaslahatan manusia didunia maupun diakhirat. Tujuan dari maqashid syariah adalah melindungi hak-hak dasar manusia, maka dari itu negara menjadi alat untuk mencapai tujuan tersebut. Bahkan kemaslahatan umum ( al-maslahah al-‘ammah) harus diutamakan dalam menentukan kebijakan negara, sebab kebijakan itu harus melahirkan kemaslahatan umum bagi setiap warga negaranya (tasharruf al-imam ala ar-ra’iyah manutun bi al-maslahah). Apabila ditinjau dari aspek maqashid syariah wacana afirmasi hak keberagamaan aliran Ahmadiyah oleh menteri agama Yaqud Cholid dianggap sebagai perwujudan akan keindahan dan kewibawaan dalam memenuhi kemaslahatan dalam kerukunan umat beragama di Indonesia. ia ingin meminimalisir aksi kekerasan dan perenggutan hak-hak kebebesan beragama warga Ahmadiyah untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Wacana yang di lontarkan oleh menteri agama Yaqud Cholid menurut penulis tergolong pada tingkatan al-tahsiniyyah. Bahwa jika hak keberagaman warga Ahmadiyah diafirmasi maka kemurniaan agama Islam tidakkan pernah runtuh. Hal ini disebabkan karena ajaran Islam sudah sempurna dan di Indonesia sendiri sudah lahir para ulama-ulama besar dan terkemuka dalam menyiarkan agama Islam.