PENGUATAN MATERI SEJARAH LOKAL ISLAM MINANGKABAU DALAM MATA PELAJARAN SKI BAGI GURU-GURU MADRASAH ALIYAH BUKITTINGGI
<p> UNTUK MEMBERI MATERI TENTANG SEJARAH LOKAL ISLAM MINANGKABAU KEPADA GURU-GURU MADRASAH ALIYAH DI BUKITTINGGI</p>
Profil penulis
MA
5.551 karya publik ditemukan.
2026: 6512025: 6022024: 6132023: 240
RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini untuk mengetahui bagaimana prespektif hukum Islam dalam menangani perkara penganiayaan oleh anak di bawah umur dan menjadi masukan bagi pihak terkait dalam merumuskan kebijakan berkaitan dengan tinak pidana oleh anak di bawah umur.
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Index Pembangunan Manusia (Ipm) Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat)
<p style="margin-left:.75in;"> 1. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi</p> <p style="margin-left:.75in;"> 2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi</p> <p style="margin-left:.75in;"> 3. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi</p> <p style="margin-left:.75in;"> 4. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia</p> <p style="margin-left:.75in;"> 5. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia</p> <p style="margin-left:.75in;"> 6. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia</p> <p style="margin-left:.75in;"> 7. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia</p> <p style="margin-left:.75in;"> 8. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel intervening</p> <p style="margin-left:.75in;"> 9. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel intervening</p> <p style="margin-left:.75in;"> 10. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel intervening </p> <p> </p>
Pengaruh Tingkat pendidikan dan Jumlah Tanggungan keluarga terhadap perempuan bekerja sebagai ASN dipemko Bukittinggi
<p> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat pendidikan dan jumlah tanggungan keluarga terhadap perempuan bekerja sebagai ASN di Pemko Bukittinggi</p>
HUBUNGAN INDEKS PRESTASI KOMULATIF (IPK) DAN LAMA STUDI MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA IAIN BUKITTINGGI
<p> Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat hubungan yang signifikan antara Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan lama studi. </p>
ANALISIS KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIS SISWA PADA MATERI ARITMATIKA SOSIAL BERDASARKAN PERBEDAAN GENDER
<p> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Open Sans", sans-serif; font-size: 12.6px;">This research begins with the results of interviews and observations which show that the value of students' mathematical critical thinking skills in class VII SMP Negeri 1 Sungai Lala is still low and there are differences between female students and male students in the process of solving the exercises given by the teacher. The purpose of this study was to determine whether there is a difference between critical thinking skills based on gender differences. This type of research is descriptive qualitative research. The subjects in this study were four students consisting of two female students and two male students, in which the four students were selected based on their critical thinking ability scores. The research instruments were questionnaire sheets and test questions. The data obtained will be analyzed by means of data reduction, data presentation, and data verification. Based on the results of the study showed that the results of the questionnaire percentage of critical thinking skills for female students were higher than for male students. The percentage results obtained were 50.77% for female students and 49.23% for male students. The completion of critical thinking ability test questions between female students and male students has differences. Female students have been able to master the five indicators of critical thinking skills in solving test questions, while for male students there are two indicators of critical thinking abilities that they have not yet mastered. In terms of conclusion, that female students have excellent critical thinking skills while male students have good critical thinking skills.</span></p>
EVALUASI PROGRAM PENERAPAN PROSES PEMBELAJARAN HYBRID MODEL PADA PRODI PTIK IAIN BUKITTINGGI DI MASA NEW NORMAL
<p> Melakukan evaluasi program penerapan proses pembelajaran hybrid model pada prodi PTIK IAIN Bukittinggi di masa new normal, untuk membantu memberikan rekomendasi apakah program ini dilanjutkan, dihentikan, direvisi atau disebarluaskan.</p>
STUDENTS AWARENESS IN PERFORMING CONGREGATIONAL PRAYERS TO PREVENT RADICALISM , A Study at IAIN Bukittinggi, STKIP Adzkia Padang, STAI YDI Lubuk Sikaping and STAIN Gadjah Putih Takengon Nanggroe Aceh Darussalam
<p> This Reseach was titled STUDENTS AWARENESS IN PERFORMING CONGREGATIONAL PRAYERS TO PREVENT RADICALISM , (A Study at IAIN Bukittinggi, STKIP Adzkia Padang, STAI YDI Lubuk Sikaping and STAIN Gadjah Putih Takengon Nanggroe Aceh Darussalam) The research was done on students who regularly performed congregational prayers and had no Islamic aducation backround before entering the universities. Related to the issued of radicalism arround the campuses.</p>
Teori al-'Urf dan Relevansinya dengan Persoalan Fikih Kontemporer
<p align="center"> </p> <p style="margin-left: 14.2pt; text-align: justify;"> Salah satu dalil syar’i dalam kajian ushul fikih adalah dalil al-‘urf. Dalam buku-buku ushul fikih klasik, dalil al-‘urf cenderung tidak menjadi bab pembahasan khusus, namun ia masuk dalam berbagai kajian ushul fikih ketika seorang mujtahid melakukan istinbath hukum. Artinya al-‘urf menjadi faktor eksternal penentu dalam proses istinbath hukum. Karena itu seorang mujtahid, sebagaimana disyaratakan Imam Syatibi, harus menguasai dua perangkat ijtihad; (1) Memahami dan menguasai dalil (<em>fiqh al-nash</em>), dan (2) Memahami situasi kondisi dimana nash atau dalil akan diterapkan (<em>fiqh al-waqi’</em>). Kajian al-‘urf sangat berkaitan dengan poin kedua, yaitu memahami situasi dan kondisi ketika melakukan istinbath hukum. Disinilah, terlihat urgensi dalil al-‘urf dalam proses istinbath hukum. Dari rumusan-rumusan masalah yang dikemukakan, maka ditemukan kesimpulan penelitian ini sebagai berikut: (a)Agar hukum yang ditetapkan menemukan tujuan dan kemaslahatannya, maka seorang mujtahid harus mempertimbangkan dalil al-‘urf sebagai dalil dari luar teks (nash) yang ada atau sebagai dalil pendamping bagi dalil-dalil lainnya. (b) Dalam perkembangan selanjutnya (era modern) perubahan hukum tidak saja ditentukan oleh perubahan kondisi (<em>al-ahwal</em>), zaman (<em>al-azminah</em>) dan tempat (<em>al-amkinah</em>)saja, namun pada perkembangan selanjutnya juga dipicu oleh perubahan-perubahan lainnya seperti perubahan informasi, perubahan tingkat kebutuhan manusia terhadap objek tertentu, perubahan kadar kemampuan manusia, perubahan dalam soal ‘umum al-balwa (kebutuhan yang tak terelakkan). Semua ini adalah faktor-faktor lain diluar faktor-faktor yang umumnya dikenal. (c) Persoalan-persoalan baru (kontemporer) yang muncul karena perkembangan sains dan teknologi (ilmu pengetahuan) mengharuskan seorang mujtahid untuk memahami berbagai persoalan baru yang ada terutama dalam bidang kemajuan kedokteran, ekonomi dan teknologi. Dengan memahami berbagai perubahan, disamping perubahan situasi, kondisi dan tempat, maka diharapkan hukum-hukum baru yang diistinbathkan menemukan tujuan (kemaslahatan) dan hikmahnya. Semua persoalan yang ada dalam penelitian ini dikaji dengan pendekatan kajian kepustakaan (library research) sembari melakukan kontekstual terhadap persoalan-persoalan baru kontemporer.[]</p>
Membimbing Pelatihan Olimpiade Matematika di SD
melakukan pembimbingan kepada Guru Pembina pelatihan olimpiade siswa siswa SD
Indeks Kesalehan Sosial Tahun 2022
<p> <span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, "sans-serif";">1. Mengetahui Indeks Kesalehan Sosial<o:p></o:p></span></p> <p> <span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, "sans-serif";">2. Mengetahui tentang keberperanan umat beragama dalam membangun dimensi sosialnya<o:p></o:p></span></p> <p> <span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, "sans-serif";">3. Mengukur tentang seberapa besar nilai-nilai dan ajaran agama yang dianut oleh umat beragama<o:p></o:p></span></p> <p> </p>
Pembimbing pembuatan soal pada lomba cerdas cermat matematika se sumatera barat
<div> Peningkatan mutu, minat, dan bakat dalam seni bermatematika salah satu diantaranya diasah dengan mengikuti perlombaan atau kompetisi. Khususnya dikalangan siswa, kegiatan ini penting dilakukan dari usia dini baik tingkat Sekolah Dasar, Menengah Pertama, maupun Menengah Atas dan sederajat. Mengasah kemampuan siswa di bidang matematika tentunya menyumbang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang matematika kedepannya. Di lingkungan sekolah islam, kompetisi di bidang matematika juga sudah dikembangkan, diantaranya adalah lomba cerdas cermat. Kegiatan ini bertujuan selain mengasah kemampuan matematika siswa. </div> <div> </div> <div> Prodi Pendidikan Matematika IAIN Bukittinggi dalam rangka mendukung peningkatan mutu, minat, dan bakat siswa khususnya di bidang matematika maka perlu dalam kegiatan pengabdian masyarakat berupa bimbingan bagi mahasiswa IAIN Bukittinggi dalam pembuatan soal matematika seperti olimpiade, cerdas cermat dan lain-lain. Tentunya hal ini untuk mendukung mahasiswa di lingkungan IAIN Bukittinggi agar dapat mengembangkan ilmunya. Dengan ikut sertanya dosen-dosen di prodi pendidikan matematika dalam membimbing pembuatan soal dapat memberi penguatan baik secara materi maupun secara mental bagi mahasiswa pendidikan matematika IAIN Bukittinggi sehingga diharapkan memperoleh hasil yang memuaskan.</div> <div> </div>
Analisis Sistem Pengambilan Keputusan Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP Kuliah IAIN Bukittinggi Tahun 2020
<p> Membuat analisis dan penentuan Analisis Sistem Pengambilan Keputusan Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP Kuliah IAIN Bukittinggi Tahun 2020metode yang tepat dalam pengambilan keputusan mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah IAIN Bukittinggi Tahun 2020</p>
Supervisor Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata dari Rumah (KKN_DR) Tahun 2022 (Ragam Sosial Perekonomian Masyarakat)
<p> Ragam Sosial Perekonomian Masyarakat<br /> Deskripsi Perekonomian Masyarakat</p>
PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN: ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Padang Pariaman yang memerlukan peran pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam memberikan perlindungan dan penanganan terhadap anak korban kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Padang Pariaman serta menganalisis peran tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan Kepala DP3A Kabupaten Padang Pariaman, Kepala UPTD PPA, penyidik PPA, dan orang tua korban, serta melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan hasil wawancara dengan teori peran, fungsi kelembagaan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3A Kabupaten Padang Pariaman telah menjalankan perannya dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak melalui kegiatan pencegahan, penerimaan laporan, pendampingan korban, pelayanan hukum dan psikologis, fasilitasi pengobatan, pemulihan sosial, serta koordinasi dengan UPTD PPA, kepolisian, rumah sakit, sekolah, pemerintah nagari, dan lembaga terkait lainnya. Berdasarkan teori peran, pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan dan kewajiban DP3A telah diwujudkan melalui tindakan nyata dalam memberikan perlindungan kepada anak. Berdasarkan fungsi kelembagaan, DP3A menjalankan fungsi pemberian pedoman melalui aturan dan SOP, pelayanan kepada korban, pemenuhan kebutuhan korban, pencegahan dan pengendalian sosial, serta koordinasi antarinstansi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap anak. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, pelaksanaan peran DP3A sejalan dengan prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab sosial, kemaslahatan, ta'awun, dan amar ma'ruf nahi munkar karena diarahkan untuk memberikan perlindungan, mencegah kemudaratan, memenuhi hak anak, dan mewujudkan kemaslahatan bagi korban.
PELAKSANAAN ZAKAT SASUKU DI NAGARI KAMANG HILIR PERSPEKTIF FIQIH ZAKAT
Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Zakat Sasuku di Nagari Kamang Hilir Perspektif Fiqih Zakat”, yang ditulis oleh Sevilla Maharani Putri, NIM 1222.051, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini berangkat dari adanya praktik zakat sasuku yang dilaksanakan oleh masyarakat Suku Sikumbang Tali Kincia di Nagari Kamang Hilir sebagai bentuk kepedulian sosial dan solidaritas antaranggota suku. Zakat sasuku dihimpun dan dikelola secara mandiri oleh pengurus suku tanpa keterlibatan lembaga amil zakat resmi. Dalam pelaksanaannya ditemukan bahwa penghimpunan zakat belum didasarkan pada perhitungan nisab dan haul secara menyeluruh, belum dilakukan pencatatan secara rinci mengenai jenis zakat yang diterima, serta terdapat kemungkinan tercampurnya zakat, infak, dan sedekah. Di samping itu, pendistribusian zakat difokuskan kepada anggota suku yang dianggap membutuhkan, seperti orang miskin dan anak sekolah dari keluarga kurang mampu. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian pelaksanaan zakat sasuku dengan ketentuan fikih zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan zakat sasuku di Nagari Kamang Hilir serta menganalisisnya berdasarkan perspektif fikih zakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap kepala jorong, pengurus zakat sasuku, muzakki, mustahik, serta tokoh masyarakat. Data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab fikih zakat, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, pemeriksaan data (editing), penyajian data (display), dan penarikan kesimpulan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pelaksanaan zakat sasuku dilakukan melalui penghimpunan zakat fitrah dan zakat mal dari anggota Suku Sikumbang Tali Kincia, baik di kampung maupun di perantauan, yang kemudian dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Zakat fitrah dihimpun dalam bentuk uang melalui mekanisme wakalah, kemudian dikonversikan menjadi beras untuk disalurkan kepada mustahik. Adapun zakat mal diberikan berdasarkan kesadaran dan inisiatif masyarakat. Kedua, berdasarkan perspektif fikih zakat, pelaksanaan zakat sasuku pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip syariat. Penggunaan uang dalam zakat fitrah yang dikonversikan menjadi beras melalui wakalah dapat dibenarkan karena bentuk akhir yang diterima mustahik berupa makanan pokok. Adapun harta yang belum mencapai nisab belum menimbulkan kewajiban zakat mal sehingga pemberiannya lebih tepat dikategorikan sebagai sedekah. Penyaluran kepada orang miskin telah sesuai dengan ketentuan mustahik, sedangkan pemberian kepada anak sekolah harus didasarkan pada kondisi ekonominya. Namun, pendistribusian zakat sasuku belum maksimal karena masih terbatas pada penerima tertentu dan belum mencakup mustahik lainnya.
PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYAH TERHADAP HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI, PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “ Perspektif Siyasah Syar’iyah Terhadap Hak Prerogatif Presiden Dalam Pemberian Grasi Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi” yang di tulis oleh Muhammad Alkautsar, NIM 1322132, Program Studi Hukum Tatanegara ( Siyasah ), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.Penelitian ini mengkaji kewenangan hak prerogatif Presiden dalam memberikan grasi kepada pelaku tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan Siyasah Syar’iyah. Grasi merupakan kewenangan konstitusional yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, yang berupa pengampunan berupa perubahan jenis pidana, peringanan hukuman, atau penghapusan pelaksanaan pidana terhadap terpidana yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Dalam praktiknya, pemberian grasi sering menimbulkan polemik terkait rasa keadilan masyarakat, khususnya dalam kasus korupsi yang merugikan keuangan negara dan hak kolektif masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data meliputi bahan hukum primer seperti Al-Qur’an, Hadis, peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa kitab fikih, karya ilmiah, dan pendapat ahli. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dan komparatif untuk membandingkan ketentuan hukum positif dengan prinsip-prinsip Siyasah Syar’iyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa grasi merupakan kewenangan konstitusional Presiden sesuai Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 dan UU No.22 Tahun 2002 jo. UU No.5 Tahun 2010, berupa pengampunan atau peringanan pidana yang tidak bersifat mutlak, melainkan wajib memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung demi menjaga keseimbangan kekuasaan dan prinsip negara hukum, dengan prosedur yang diatur secara berurutan. Khusus untuk tindak pidana korupsi, pemberian grasi memerlukan kehati-hatian yang lebih tinggi karena berkaitan dengan kerugian keuangan negara dan hak kolektif masyarakat. Ditinjau dari perspektif siyasah syar’iyah, kewenangan memberikan grasi diakui sepanjang sejalan dengan kemaslahatan umum, namun memiliki syarat mutlak yang wajib dipenuhi: pelaku mengembalikan seluruh kerugian negara secara utuh, menunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh, serta pemberian grasi tidak menimbulkan kemudaratan yang lebih besar dan tidak merusak rasa keadilan masyarakat. Tanpa pemenuhan syarat tersebut, pemberian grasi bertentangan dengan prinsip keadilan, amanah, serta maqashid asy-syari’ah, sehingga siyasah syar’iyah memberikan kerangka etis dan yuridis agar kewenangan grasi digunakan secara bertanggung jawab dan berpihak pada kepentingan rakyat.
HUBUNGAN INTENSISTAS BERMAIN GAME ROBLOX DENGAN PENGUASAAN KOPETENSI DIGITAL MAHASISWA PTIK UIN BUKITTINGGI ANGKATAN 2022
Penguasaan kompetensi digital merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki mahasiswa dalam menghadapi perkembangan teknologi. Namun, berdasarkan hasil observasi awal dan penyebaran angket pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (PTIK) UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Angkatan 2022, masih ditemukan penguasaan kompetensi digital yang belum optimal. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan intensitas bermain game Roblox. Secara teoritis, semakin tinggi intensitas bermain game dapat mendukung peningkatan kompetensi digital, tetapi pada kenyataannya tidak semua mahasiswa yang sering bermain Roblox memiliki kompetensi digital yang tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara intensitas bermain game Roblox dengan penguasaan kompetensi digital mahasiswa PTIK UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Angkatan 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional. Sampel penelitian berjumlah 50 mahasiswa yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui angket skala Likert yang telah memenuhi uji validitas dan reliabilitas, kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji normalitas, uji linearitas, dan uji korelasi Pearson Product Moment dengan bantuan IBM SPSS Statistics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara intensitas bermain game Roblox dengan penguasaan kompetensi digital mahasiswa. Hasil uji Pearson Product Moment memperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,343 dengan nilai signifikansi 0,015 ( 0,05). Nilai tersebut menunjukkan tingkat hubungan yang rendah, sehingga hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nol (H₀) ditolak. Dengan demikian, semakin tinggi intensitas bermain game Roblox cenderung diikuti oleh peningkatan penguasaan kompetensi digital, meskipun hubungan yang diperoleh masih tergolong rendah
Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang Diversifikasi Harta Zakat Kontemporer dan Relevansinya terhadap Pembaruan Hukum Zakat di Indonesia
Ahmad Budiman. NIM 10323004. “Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi Tentang Diversifikasi Harta Zakat Kontemporer dan Relevansinya Terhadap Pembaruan Hukum Zakat di Indonesia”. Program Studi Ilmu Syariah, Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep diversifikasi harta zakat kontemporer menurut Yusuf al-Qaradhawi dengan menyoroti urgensi, metodologi ijthad, serta relevansinya terhadap pembaruan hukum zakat di Indonesia. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah keterbatasan objek zakat dalam fikih klasik yang belum sepenuhnya mampu menjangkau bentuk kekayaan baru dan belum bisa menjawab tantangan ekonomi di era modern. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan ijtihad yang mampu menghadirkan solusi tanpa terlepas dari landasan normatif syariat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), melalui analisis konten (content analysis) terhadap pemikiran al-Qaradhawi dalam perluasan harta zakat. Data dianalisis dengan pendekatan normatif-analitis dan konseptual untuk mengkaji dasar epistemologis diversifikasi zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi diversifikasi harta zakat menurut al-Qaradhawi didasarkan pada kebutuhan menjaga relevansi zakat sebagai sarana distribusi kekayaan. Pembatasan objek zakat pada bentuk klasik dinilai tidak memadai, sehingga perluasan objek zakat menjadi keniscayaan untuk mewujudkan keadilan sosial. Metodologi ijtihad al-Qaradhawi dalam diversifikasi objek zakat dibangun atas tiga landasan utama, yaitu keumuman dalil (ʿumūm al-naṣ), qiyas berbasis ‘illat al-namā’ (sifat berkembangnya harta), serta pendekatan maqashid syariah. Penelitian juga menemukan bahwa ‘illat al-namā’ dapat dijadikan prinsip utama dalam menentukan kewajiban zakat, dengan tetap memperhatikan syarat lain seperti nisab, kepemilikan penuh, dan kelebihan dari kebutuhan pokok. Dalam konteks Indonesia, penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran al-Qaradhawi memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap pembaruan hukum zakat di Indonesia, seperti dalam UU Zakat, Fatwa MUI, KHES dan Perda, serta merekomendasikan integrasi konsep ‘illat al-namā’ ke dalam kerangka hukum nasional sebagai dasar filosofis perluasan objek zakat. Sebagai pengembangan di luar gagasan al-Qaradhawi, penelitian menawarkan beberapa rumusan konsep, seperti konsep dualisme norma zakat antara dimensi tauqīfī dan ijtihādī, kemudian teori objek zakat yang bersifat dinamis (Dynamic Zakat Objects), dan juga klasifikasi baru harta zakat kontemporer menjadi tiga kategori, yaitu harta produktif berbasis usaha, harta simpanan dan kekayaan pasif, serta harta berbasis pendapatan. Dibandingkan penelitian lain, studi ini memiliki perbedaan dimana pembahasannya tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menawarkan pengembangan teoritis dan model integratif yang menghubungkan antara pemikiran al-Qaradhawi dengan sistem hukum nasional.
Rasionalitas Hukum Imam al-Tabari tentang Kepemimpinan Perempuan sebagai Imam dan Khatib: Telaah Ta'lil al-Ahkam dan Maqasid al-Syari'ah dalam Ijtihad Progresif
Kajian ini berangkat dari perdebatan klasik dalam hukum Islam terkait kepemimpinan keagamaan perempuan sebagai imam dan khatib, yang selama ini didominasi oleh pandangan ulama tafsir dan fiqh klasik yang cenderung membatasi peran perempuan secara normatif dan hierarkis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pandangan Imam al-Ṭabarī mengenai kepemimpinan keagamaan perempuan, khususnya sebagai imam dan khatib. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menganalisis pola ta‘līl al-aḥkām yang digunakan oleh Imam al-Ṭabarī dalam membangun pendapat hukumnya, serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī‘ah yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak-hak manusia. Lebih lanjut, penelitian ini menilai relevansi pemikiran tersebut dalam kerangka ijtihad progresif yang menekankan pembacaan kontekstual terhadap nash, realisasi keadilan substantif, kesetaraan gender, dan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-normatif. Sumber data primer meliputi karya-karya Imam al-Ṭabarī, terutama Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān dan Ikhtilāf al-Fuqahā’ serta literatur klasik dan kontemporer yang relevan. Analisis data dilakukan melalui metode deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan ta‘līl al-aḥkām untuk mengidentifikasi rasionalitas hukum yang mendasari pandangan Imam al-Ṭabarī, serta pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah dan ijtihad progresif untuk menilai relevansi pemikirannya dalam konteks kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebolehan perempuan menjadi imam dan khatib menurut Imam al-Ṭabarī didasarkan pada ketiadaan nash yang secara tegas melarang, serta penekanan pada kompetensi, kapasitas keilmuan, dan kemaslahatan. Analisis ta‘līl al-aḥkām menunjukkan bahwa rasionalitas hukumnya berorientasi pada kelayakan dan tujuan syariat. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, pandangan tersebut selaras dengan perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), pengembangan akal (ḥifẓ al-‘aql), pemenuhan kebutuhan sosial, serta penguatan nilai keadilan dan martabat manusia. Sementara itu, dalam perspektif ijtihad progresif, pemikiran al-Ṭabarī mencerminkan pembacaan kontekstual terhadap nash yang berorientasi pada keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, pemikirannya tetap relevan sebagai landasan pengembangan hukum Islam yang inklusif, berkeadilan gender, dan responsif terhadap perubahan sosial.