Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Padang Pariaman yang memerlukan peran pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam memberikan perlindungan dan penanganan terhadap anak korban kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Padang Pariaman serta menganalisis peran tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan Kepala DP3A Kabupaten Padang Pariaman, Kepala UPTD PPA, penyidik PPA, dan orang tua korban, serta melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan hasil wawancara dengan teori peran, fungsi kelembagaan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3A Kabupaten Padang Pariaman telah menjalankan perannya dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak melalui kegiatan pencegahan, penerimaan laporan, pendampingan korban, pelayanan hukum dan psikologis, fasilitasi pengobatan, pemulihan sosial, serta koordinasi dengan UPTD PPA, kepolisian, rumah sakit, sekolah, pemerintah nagari, dan lembaga terkait lainnya. Berdasarkan teori peran, pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan dan kewajiban DP3A telah diwujudkan melalui tindakan nyata dalam memberikan perlindungan kepada anak. Berdasarkan fungsi kelembagaan, DP3A menjalankan fungsi pemberian pedoman melalui aturan dan SOP, pelayanan kepada korban, pemenuhan kebutuhan korban, pencegahan dan pengendalian sosial, serta koordinasi antarinstansi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap anak. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, pelaksanaan peran DP3A sejalan dengan prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab sosial, kemaslahatan, ta'awun, dan amar ma'ruf nahi munkar karena diarahkan untuk memberikan perlindungan, mencegah kemudaratan, memenuhi hak anak, dan mewujudkan kemaslahatan bagi korban.