ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran stakeholder dalam pengembangan Geopark Ranah Minang Silokek di Kabupaten Sijunjung menuju UNESCO Global Geopark (UGGp). Pengembangan Geopark Ranah Minang Silokek melibatkan berbagai stakeholder yang memiliki peran sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Keterlibatan stakeholder diperlukan dalam pengelolaan kawasan, pelestarian lingkungan dan budaya, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan pariwisata yang berkelanjutan sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark (UGGp). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling yang terdiri atas pemerintah daerah dan Badan Pengelola Geopark Ranah Minang Silokek, masyarakat lokal, pelaku usaha/UMKM, dan wisatawan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholder telah menjalankan perannya dalam pengembangan Geopark Ranah Minang Silokek. Pemerintah daerah dan pengelola berperan sebagai regulator, fasilitator, koordinator, dan pengawas melalui penyusunan kebijakan, penyediaan sarana dan prasarana, koordinasi antarstakeholder, serta pengawasan terhadap pengelolaan kawasan. Masyarakat lokal berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan budaya serta mendukung kegiatan pariwisata melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan di kawasan geopark. Pelaku usaha/UMKM berperan dalam menyediakan produk dan jasa wisata serta mendukung peningkatan perekonomian masyarakat. Wisatawan berperan sebagai pengguna destinasi sekaligus memberikan masukan terhadap pengelolaan kawasan serta mendukung pelestarian lingkungan dan budaya. Dalam pengembangannya, Geopark Ranah Minang Silokek masih menghadapi kendala berupa kondisi akses jalan menuju kawasan yang memiliki beberapa titik rawan longsor dan banjir serta perlunya penguatan koordinasi dan kolaborasi antarstakeholder. Oleh karena itu, penguatan peran dan kolaborasi antarstakeholder diperlukan untuk mendukung pengembangan Geopark Ranah Minang Silokek secara berkelanjutan menuju UNESCO Global Geopark (UGGp).
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini berjudul “Analisis Efektivitas Pentahelix Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Sarasah Sitalang, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam” yang disusun oleh Nurul Aulianisa dengan NIM 3521006, Mahasiswa Program Studi Pariwisata Syariah S1, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Dibawah Bimbingan Bapak Cahya Agung Mulyana, S.T., MPPar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena distribusi kunjungan wisata di kabupaten agam yang tidak merata akibat masih banyaknya tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan kolaboratif untuk mewujudkan destinasi wisata yang tidak hanya menarik tetapi juga berkelanjutan seperti penerapan konsep pentahelix. Penelitian ini mengkaji efektivitas model Pentahelix dalam pengembangan Destinasi Wisata Sarasah Sitalang, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, serta mengidentifikasi faktorfaktor yang memengaruhi kolaborasi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologis, dimana data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan unsur pentahelix (pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media). Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yakni Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian Data (Data Display), Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification) yang berpedoman pada indikator efektivitas pemangku kepentingan dari teori Freeman (stakeholder approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun seluruh aktor Pentahelix telah terlibat, kolaborasi yang terbangun belum optimal. Partisipasi pemangku kepentingan belum merata dan masih didominasi oleh pemerintah dan kelompok sadar wisata, sementara peran akademisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat luas masih terbatas dan bersifat insidental. Lemahnya koordinasi dan sinergi, rendahnya tingkat kepuasan pemangku kepentingan, terbatasnya legitimasi dan kepercayaan publik, belum terjaminnya keberlanjutan program, serta belum optimalnya penciptaan nilai bersama menjadi kendala utama. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya komitmen pemangku kepentingan, minimnya mekanisme koordinasi, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, serta belum adanya perencanaan jangka panjang yang terintegrasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas dan peran pemangku kepentingan, peningkatan koordinasi yang berkelanjutan, serta penyusunan perencanaan strategis yang inklusif dan berorientasi jangka panjang guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penerapan model Pentahelix.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini di tulis oleh Anggi Syahputri Situmeang Nim 3521058 Program Studi Pariwisata Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Tahun 2025. Skripsi ini erjudul “Analisis Peran Stakeholder Dalam Pengelolaan Pantai Binasi Kab.Tapanuli Tengah Sumatera Utara”. Dengan pembimbing Bapak Ali Rahman, SH.MH. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran stakeholder dalam pengelolaan destinasi wisata Pantai Binasi, Kabupaten Tapanuli Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pemerintah, masyarakat, pengelola wisata, serta pengunjung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Pantai Binasi telah melibatkan berbagai stakeholder, namun belum terlaksana secara optimal. Pemerintah berperan dalam regulasi dan penyediaan fasilitas dasar, masyarakat berkontribusi dalam menjaga kebersihan dan keamanan, sedangkan pengelola wisata berfokus pada pelayanan pengunjung. Akan tetapi, koordinasi antar-stakeholder masih lemah sehingga menghambat keberlanjutan pengelolaan destinasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kerja sama dan komunikasi antar-stakeholder, serta penerapan pengelolaan berbasis partisipasi masyarakat dengan mengintegrasikan nilai-nilai pariwisata syariah. Hal ini diharapkan mampu menjadikan Pantai Binasi tidak hanya sebagai destinasi bahari unggulan, tetapi juga sebagai destinasi wisata syariah yang ramah, berdaya saing, dan berkelanjutan di Kabupaten Tapanuli Tengah.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran berbagai pihak dalam mempromosikan serta meningkatkan kunjungan wisatawan ke kawasan budaya seribu rumah gadang yang memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata budaya. Namun, kunjungan wisatawan ke kawasan ini mengalami penurunan signifikan akibat pandemi COVID-19, sehingga diperlukan upaya kolaboratif dari stakeholder terkait untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah, dinas pariwisata, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mempromosikan serta menjaga keberlanjutan pariwisata di kawasan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran stakeholder sangat penting dalam peningkatan kunjungan wisatawan melalui upaya perbaikan infrastruktur, promosi budaya, dan peningkatan fasilitas wisata. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat lokal juga terbukti mampu menciptakan pengalaman wisata yang autentik, yang memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Good Governance merupakan pemerintah yang baik. Tentang bagaimana suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumber daya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Governance banyak melibatkan pelaku-pelaku yang berkepentingan atau stakeholder yang pada dasarnya terdiri atas pemerintah, pihak swasta dan masyarakat madani. Ketiga pilar tersebut akan menjadi penentu apakah finansial kebijakan dapat memberikan arah baru dalam kehidupan publik. Karena tanggung jawab untuk menentukan keberhasilan tercapainya tujuan good governance bukan saja tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab semua komponen yang terlibat untuk mewujudkan good governance. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penentuan penerima bantuan sosial PKH di Nagari Aie angek dan tinjauan fiqh siyasah terhadap kinerja Pemerintah yang baik dalam mewujudkan good governance. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan Teknik deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data yang didapat melalui wawancara dan dokumentasi kemudian dilakukan uji keabsahan data untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data dengan metode triangulasi. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penentuan penerima bantuan sosial PKH di Nagari Aie angek sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, persoalan kurang tetap sasaran yang sering dijadikan masalah utama dalam penyaluran bantuan sosial PKH di Nagari aie angek bukan karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah melainkan karena kebanyakan KPM memiliki perilaku yang tidak mencerminkan sebagai penerima bantuan sosial, seperti gaya hidup mereka yang seakan-akan layaknya masyarakat mampu, hal seperti itulah menggiring opini bahwa penyaluran bantuan sosial PKH ini selalu salah sasaran tiap tahunnya. Terkait kinerja pemerintah dalam mewujudkan good governance di nagari aie angek sudah dipandang baik hal ini dapat dilihat dari penerapan prinsip good governance yang sudah dijalankan atau diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Namun tidak dipungkiri bahwa menjadi sesuatu baik itu tidak akan luput dari sedikit banyak kesalahan.
