Abstrak
Good Governance merupakan pemerintah yang baik. Tentang bagaimana suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumber daya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Governance banyak melibatkan pelaku-pelaku yang berkepentingan atau stakeholder yang pada dasarnya terdiri atas pemerintah, pihak swasta dan masyarakat madani. Ketiga pilar tersebut akan menjadi penentu apakah finansial kebijakan dapat memberikan arah baru dalam kehidupan publik. Karena tanggung jawab untuk menentukan keberhasilan tercapainya tujuan good governance bukan saja tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab semua komponen yang terlibat untuk mewujudkan good governance. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penentuan penerima bantuan sosial PKH di Nagari Aie angek dan tinjauan fiqh siyasah terhadap kinerja Pemerintah yang baik dalam mewujudkan good governance. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan Teknik deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data yang didapat melalui wawancara dan dokumentasi kemudian dilakukan uji keabsahan data untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data dengan metode triangulasi. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penentuan penerima bantuan sosial PKH di Nagari Aie angek sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, persoalan kurang tetap sasaran yang sering dijadikan masalah utama dalam penyaluran bantuan sosial PKH di Nagari aie angek bukan karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah melainkan karena kebanyakan KPM memiliki perilaku yang tidak mencerminkan sebagai penerima bantuan sosial, seperti gaya hidup mereka yang seakan-akan layaknya masyarakat mampu, hal seperti itulah menggiring opini bahwa penyaluran bantuan sosial PKH ini selalu salah sasaran tiap tahunnya. Terkait kinerja pemerintah dalam mewujudkan good governance di nagari aie angek sudah dipandang baik hal ini dapat dilihat dari penerapan prinsip good governance yang sudah dijalankan atau diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Namun tidak dipungkiri bahwa menjadi sesuatu baik itu tidak akan luput dari sedikit banyak kesalahan.