ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tesis ini berjudul “Studi Komparatif Pemberhentian Pejabat Administrasi Negara antara Hukum Positif di Indonesia dan Maqasid Syariah”, ditulis oleh Nadya Fransiska NIM 1012017, Program Studi Magister Hukum Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, tahun 2025. Penelitian ini mengangkat problematika pemberhentian pejabat administrasi negara yang dalam praktiknya sering menimbulkan ketegangan antara ketentuan hukum formal dan tuntutan keadilan substantif. Fenomena ini tampak nyata dalam beberapa kasus aktual, seperti pemberhentian Camat Payakumbuh Timur dan Camat Lengayang di Kabupaten Pesisir Selatan, yang menjadi kontroversial baik karena alasan substansi maupun prosedur. Kondisi ini mengindikasikan perlunya tinjauan ulang terhadap mekanisme pemberhentian, baik dari perspektif hukum positif Indonesia maupun Maqasid Syariah. Permasalahan utama dalam penelitian ini mencakup: (1) Bagaimana regulasi pemberhentian pejabat administrasi negara dalam sistem hukum positif di Indonesia? (2) Bagaimana prinsip Maqasid Syariah memandang tindakan administratif tersebut? (3) Bagaimana titik temu dan ketegangan normatif antara keduanya dalam penerapan konkret di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan metode analisis komparatif dan pendekatan tekstual terhadap regulasi dan literatur Islam klasik maupun kontemporer. Studi ini mengungkap bahwa meskipun hukum positif telah memberikan kerangka normatif dan prosedural yang jelas, dalam praktiknya seringkali terjadi penyimpangan dari asas keadilan prosedural. Sementara itu, perspektif Maqasid Syariah memberikan kerangka etis dan teleologis yang menekankan bahwa pemberhentian harus diarahkan untuk menjaga kemaslahatan umum dan menghindari kerusakan sosial serta birokratis (mafsadah). Temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa ketidakhadiran mekanisme klarifikasi dan pembelaan diri dalam proses pemberhentian dapat menjadikan keputusan tersebut tidak hanya cacat secara hukum, tetapi juga bertentangan dengan tujuan-tujuan utama syariah. Oleh karena itu, integrasi antara pendekatan normatif-hukum positif dan pendekatan maqasid sangat penting untuk menjamin keadilan yang utuh dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Sanksi Tindak Pidana Sodomi Anak Pada Putusan PN Payakumbuh Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Pyh Dalam Perspektif Keadilan Hukum”, yang ditulis oleh Hidayatul Qalby, NIM 14.18.026, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena dilatarbelakangi oleh adanya Putusan Pengadilan Negeri Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Pyh tentang seorang pendidik yang melakukan perbuatan amoral terhadap banyak murid-muridnya yang terjadi di SD Negeri Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, berdasarkan hal ini maka penelitian ini akan terfokus pada deskripsi putusan dan bagaimana dalam perspektif keadilan hukum terhadap sanksi tindak pidana sodomi tersebut dalam Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Pyh. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah kepustakaan (library research) yakni mengumpulkan data-data dari literature kepustakaan. Dan sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumen Putusan No. 68/Pis.Sus/2019/PN Pyh, sedangkan sumber sekunder adalah berupa literatur-literatur buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Kemudian dari data-data yang didapat dianalisis menggunakan metode induktif. Setelah melakukan penelitian secara komprehensif dengan teori keadilan due process of law yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, dapat disimpulkan: pertama, bahwa terdakwa Fiski Yori ditangkap berdasarkan Surat Perintah tertanggal 23 Maret hingga perpanjangan penahan tanggal 30 Oktober 2019, sidang dilakukan sebanyak tiga kali dari tanggal 3 juli sampai dibacakannya putusan tanggal 2 Oktober 2019 yang menghukum terdakwa dengan 20 tahun penjara dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas perbuatan pidananya. Kedua, bahwa putusan hakim Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Pyh sudah mencerminkan keadilan, karena sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu proses peradilan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan berkasnya diserahkan kepada penuntut umum yang akan dilanjutkan ke pengadilan hingga tercapainya sebuah putusan dan sudah menggunakan sekurang-kurangnya asas-asas yang diperlukan ketika berlangsungnya peradilan yaitu hearing (tersangka atau terdakwa didengar pendapatnya), counsel didampingi oleh penasehat hukum), defense (pembelaan), evidence (berdasarkan bukti), and a fair and mpartial court (sidang pengadilan harus adil dan tidak memihak) untuk terpenuhinya due process of law.
