Abstrak
Skripsi ini berjudul “Sanksi Tindak Pidana Sodomi Anak Pada Putusan PN Payakumbuh Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Pyh Dalam Perspektif Keadilan Hukum”, yang ditulis oleh Hidayatul Qalby, NIM 14.18.026, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena dilatarbelakangi oleh adanya Putusan Pengadilan Negeri Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Pyh tentang seorang pendidik yang melakukan perbuatan amoral terhadap banyak murid-muridnya yang terjadi di SD Negeri Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, berdasarkan hal ini maka penelitian ini akan terfokus pada deskripsi putusan dan bagaimana dalam perspektif keadilan hukum terhadap sanksi tindak pidana sodomi tersebut dalam Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Pyh. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah kepustakaan (library research) yakni mengumpulkan data-data dari literature kepustakaan. Dan sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumen Putusan No. 68/Pis.Sus/2019/PN Pyh, sedangkan sumber sekunder adalah berupa literatur-literatur buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Kemudian dari data-data yang didapat dianalisis menggunakan metode induktif. Setelah melakukan penelitian secara komprehensif dengan teori keadilan due process of law yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, dapat disimpulkan: pertama, bahwa terdakwa Fiski Yori ditangkap berdasarkan Surat Perintah tertanggal 23 Maret hingga perpanjangan penahan tanggal 30 Oktober 2019, sidang dilakukan sebanyak tiga kali dari tanggal 3 juli sampai dibacakannya putusan tanggal 2 Oktober 2019 yang menghukum terdakwa dengan 20 tahun penjara dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas perbuatan pidananya. Kedua, bahwa putusan hakim Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Pyh sudah mencerminkan keadilan, karena sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu proses peradilan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan berkasnya diserahkan kepada penuntut umum yang akan dilanjutkan ke pengadilan hingga tercapainya sebuah putusan dan sudah menggunakan sekurang-kurangnya asas-asas yang diperlukan ketika berlangsungnya peradilan yaitu hearing (tersangka atau terdakwa didengar pendapatnya), counsel didampingi oleh penasehat hukum), defense (pembelaan), evidence (berdasarkan bukti), and a fair and mpartial court (sidang pengadilan harus adil dan tidak memihak) untuk terpenuhinya due process of law.