Lewati ke konten utama
Beranda / Hasil pencarian

Hasil pencarian

Jelajahi seluruh publikasi yang tersedia.

5 hasil
Subjek: Disrupsi
DaftarKartu
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Strategi Bank Syariah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Di Era Disrupsi Digital (Studi Kasus: PT. Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan)

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi yang berjudul “Strategi Bank Syariah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Di Era Disrupsi Digital (Studi Kasus: PT. Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan)” disusun oleh Salsabila Sandioriva, Nim 3322142, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh PT. Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan yang secara aktif melakukan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), namun pencapaian target penghimpunan dana masih belum optimal. Di sisi lain, perkembangan teknologi yang semakin pesat pada era disrupsi digital menuntut perbankan syariah beradaptasi melalui pemanfaatan teknologi digital sebagai upaya meningkatkan minat masyarakat. Oleh karena itu, penelitiaan ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang digunakan oleh Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan dalam menghimpun dana pihak ketiga (DPK) di era disrupsi digital, serta mengkaji berbagai upaya yang dilakukan bank Sumut KCP Syariah Panyabungan dalam meningkatkan literasi dan minat masyarakat terhadap keuangan syariah. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses wawancara melibatkan pihak internal Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan, yang terdiri atas kepala kantor cabang, CS dan nasabah, serta masyarakat Panyabungan. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan dalam penghimpunan DPK dilakukan dengan optimalisasi produk penghimpunan dana, peningkatan mutu pelayanan, kegiatan promosi secara langsung maupun melalui media sosial, pemanfaatan layanan mobile banking dan upaya menjaga hubungan baik dengan nasabah. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan literasi dan minat masyarakat terhadap keuangan syariah, pihak bank juga melakukan berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah hambatan, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah dan belum maksimalnya penggunaan layanan digital. Tetapi berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa semua strategi yang telah di terapkan oleh Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan sudah memberikan kontribusi dalam mendukung penghimpunan dana pihak ketiga (DPK). Namun masih diperlukan peningkatan edukasi serta inovasi digital secara berkelanjutan agar penghimpunan DPK lebih optimal di era disrupsi digital ini.

16 dilihat · 24 unduhanSitasiDetail
ArticleOpen AccessPDF tersedia

Peran Bank Indonesia dalam Mengawasi Penyelenggaraan Uang Elektronik di Indonesia pada Era Disrupsi Digital

2022•Artikel Penelitian dan Pengabdian

Artikel ini bertujuan untuk mengenali pengaturan terkait uang elektronik serta apa saja kewenangan Bank Indonesia dalam mengawasi Penyelenggaraannya. Masalah difokuskan pada kewenangan Bank Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan uang elektronik di era digital. Guna memecahkan permasalahan ini data-data yang dikumpulkan antara lain bersumber dari buku, ketentuan hukum, artikel serta seminar yang menolong pemecahan permasalahan setelah itu informasi yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini merumuskan bahwa Bank Indonesia mlaksanakan reformasi regulasi sistem pembayaran salah satunya mengendalikan penyelenggaraan uang elektronik lewat Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran di mana di dalamnya Bank Indonesia mengkategorisasi Penyedia Jasa Pembayaran dalam penyelenggaraan uang elektronik dalam memperoleh izin Bank Indonesia ataupun menyerahkan laporan aktivitas penyelenggaraan uang elektronik kepada Bank Indonesia. Terhadap penyelenggara uang elektronik store value yang dana floatnya kurang dari satu miliyar rupiah sekadar diminta untuk memberikan laporan kegiatan pada Bank Indonesia. Jenis izin dari bank Indonesia ini diawali dari Jenis Izin Satu yang lebih lengkap sampai jenis Izin Tiga yang lebih simpel.

6 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ArticleOpen AccessPDF tersedia

Peran Bank Indonesia dalam Mengawasi Penyelenggaraan Uang Elektronik di Indonesia pada Era Disrupsi Digital

2022•Artikel Penelitian dan Pengabdian

Artikel ini bertujuan untuk mengenali pengaturan terkait uang elektronik serta apa saja kewenangan Bank Indonesia dalam mengawasi Penyelenggaraannya. Masalah difokuskan pada kewenangan Bank Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan uang elektronik di era digital. Guna memecahkan permasalahan ini data-data yang dikumpulkan antara lain bersumber dari buku, ketentuan hukum, artikel serta seminar yang menolong pemecahan permasalahan setelah itu informasi yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini merumuskan bahwa Bank Indonesia mlaksanakan reformasi regulasi sistem pembayaran salah satunya mengendalikan penyelenggaraan uang elektronik lewat Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran di mana di dalamnya Bank Indonesia mengkategorisasi Penyedia Jasa Pembayaran dalam penyelenggaraan uang elektronik dalam memperoleh izin Bank Indonesia ataupun menyerahkan laporan aktivitas penyelenggaraan uang elektronik kepada Bank Indonesia. Terhadap penyelenggara uang elektronik store value yang dana floatnya kurang dari satu miliyar rupiah sekadar diminta untuk memberikan laporan kegiatan pada Bank Indonesia. Jenis izin dari bank Indonesia ini diawali dari Jenis Izin Satu yang lebih lengkap sampai jenis Izin Tiga yang lebih simpel.

6 dilihat · 2 unduhanSitasiDetail
ArticleOpen AccessPDF tersedia

Peran Bank Indonesia dalam Mengawasi Penyelenggaraan Uang Elektronik di Indonesia pada Era Disrupsi Digital

2022•Artikel Penelitian dan Pengabdian

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan uang elektronik di Indonesia dan apa saja kewenangan Bank Indonesia dalam mengawasi Penyelenggaraannya. Masalah difokuskan pada kewenangan Bank Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan uang elektronik di era digital. Guna memecahkan masalah ini data-data yang dikumpulkan antara lain bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku teks, artikel dan seminar yang dapat membantu pemecahan masalah kemudian data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa Bank Indonesia melakukan reformasi regulasi sistem pembayaran salah satunya mengatur mengenai penyelenggaraan uang elektronik melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran di mana di dalamnya Bank Indonesia mengkategorisasi Penyedia Jasa Pembayaran yang menyelenggarakan uang elektronik untuk mendapatkan izin dari Bank Indonesia atau memberikan laporan kegiatan penyelenggaraan uang elektronik kepada Bank Indonesia. Bagi penyelenggara uang elektronik store value yang dana floatnya kurang dari satu miliar rupiah cukup memberikan laporan terkait penyelenggaraan uang elektronik kepada Bank Indonesia. Kategori izin dari bank Indonesia ini dimulai dari Kategori Izin Satu yang paling lengkap hingga kategori Izin Tiga yang paling sederhana.

7 dilihat · 2 unduhanSitasiDetail