Jelajahi seluruh publikasi yang tersedia.
Sistematika : 1. Pendahuluan 2. Negara Ideal dan Pemimpin Ideal 3. Demokrasi : Peluang dan Tantangannya 4. Demagog : Narsisme dan Tirani Kekuasaan 5. Plato dan Hannah Arendt : Peluang dan Tantangan Demagog 6. Demagog dalam Konstestasi Politik Indonesia 7. Refleksi
Skripsi ini berjudul “Pembagian Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan Menurut Abul A’la Al-Maududi” yang ditulis oleh Reza Rahmayanda, NIM 4517018, Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Bukittinggi Tahun 2021 M/ 1442 H. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan Islam menurut Abul A’la Al-Maududi. Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pemerintahan dalam Islam dan bagaimana pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan Islam menurut Abu A’la Al-Maududi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research), dengan menggunakan metode studi pemikiran tokoh. Sumber penelitian ini adalah sumber primer berupa karya-karya Al-Maududi terkhusus tentang sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan. Sumber sekunder dari penelitian ini yaitu tulisan-tulisan orang lain tentang Abul A’la Al-Maududi atau referensi-referensi yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: pertama mengumpulkan karya-karya yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dan literatur lain yang relevan. Kedua, menentukan sumber pokok dan sumber pendukung yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Ketiga, melakukan telaah atau analisis terhadap pemikiran Al-Maududi serta sumber-sumber pendukung lainnya. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu deskripsi analitik, interpretasi data, pendekatan historis dan pendekatan filosofis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pemerintahan Islam menurut Al-Maududi adalah teo Demokrasi yaitu sistem pemerintahan demokrasi Ilahi, pada sistem pemerintahan Teo Demokrasi ini umat Islam telah diberi kedaulatan rakyat yang terbatas di bawah pengawasan Allah SWT. Dalam sistem pemerintahan ini terdapat kekuasaan Negara yang terbagi kepada tiga bidang yang disebut dengan Trias Politika yaitu: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif yang merupakan produk dari pertumbuhan politik di Barat dan merupakan bagian dari sistem demokrasi Barat
ABSTRAK Skripsi ini berjudul: Islam Dan Demokrasi Menurut Dosen IAIN Bukittinggi Jurusan Hukum Tata Negara. Skripsi ini ditulis oleh ZURNITA, NIM. 1316.021, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Adapun maksud dari judul ini ditulis karena ingin menjelaskan pandangan dari beberapa dosen IAIN Bukittingg Jurusan Hukum Tata Negara mengenai Islam dan Demokrasi di Indonesia pada saat sekarang ini. Walaupun antara Islam dan Demokrasi tidak dapat digabungkan karena dua hal, berbeda filosofinya dan tujuannya sulit untuk disatukan. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin mengetahui secara utuh tentang Islam dan Demokrasi menurut pendapat dosen. Latar belakang masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah mengenai hubungan antara Islam Dan Demokrasi menurut Dosen IAIN Bukittinggi Jurusan Hukum Tata Negara yang telah di wawancara oleh penulis sendiri. Islam dan Demokrasi sendiri secara istilah keduannya berasal dari masyarakat yang berbeda. Islam sendiri berasal dari bangsa Arab dengan kultur sosial masyarakat yang sangat tinggi dan kuat. Sedangkan demokrasi lahir dari bangsa barat yang semangat individualisme cukup tinggi dan dominan. Jika nilai-nilai syura yang dipraktekkan oleh masyarakat Islam itu tidak berarti Demokrasi,tetapi itu merupakan bagian dari nilai-nilai demokrasi. Syura itu sendiri secara doktrin selalu menempatkan bahwa pusat kekuasaan mutlak itu hanya pada Allah SWT. Sementara Demokrasi Indonesia atau demokrasi pancasila sudah sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama khususnya Islam. Dalam islam sendiri ada namanya majelis syura yaitu suatu cara yang di tempuh oleh seseorang dalam mengambil keputusan bersama, sedangkan dalam Demokrasi dengan cara musyawarah. Walaupun antara Islam dan demokrasi lembaganya berbeda dalam mengambil keputusan namun tujuannya sama untuk mencapai kata mufakat. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara Field research yaitu melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara kepada beberapa dosen IAIN Bukittinggi Jurusan Hukum Tata Negara, serta metode pengolahan data yaitu seleksi data dan analisis data. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Demokrasi merupakan suatu model Pemerintahan atau sistem sosial yang bertumpu pada kepentingan rakyat dari, oleh, dan untuk rakyat yang diselenggarakan melalui musyawarah perwakilan berdasarkan kepada nilai-nilai luhur pancasila. sedangkan Demokrasi Pancasila mengandung makna bahwa dalam penyelesaian masalah yang menyangkut kepada kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dan ditempuh dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat bagi kepentingan rakyat.
Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka oleh Andrial Putra dengan judul “PARTAI POLITIK MENURUT HASAN AL-TURABI. Partai politik selalu menjadi kendaraan dalam mencapai hasrat politik siapapun di setiap negara, termasuk di negara muslim. Namun di negara muslim hal itu berkelindan dengan diskursus yang tidak pernah selesai tentang demokrasi. Padahal sulit membayangkan partai politik tanpa demokrasi. Salah satu yang menarik tentang diskursus ini adalah pemikiran Hasan al-Turabi. Al-Turabi merupakan salah satu tokoh muslim yang mempersoalkan demokrasi, tapi mendirikan partai politik di Negara Sudan. Maka untuk mengetahui akar pemikiran al-Turabi lebih jauh, penulis meneliti pemikirannya dalam skripsi ini. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif menggunakan normatif hukum Islam. Karena penelitian ini berkaitan dengan tokoh, sehingga penulis memakai pendekatan historis-deskriktif. Dimana penulis akan memaparkan lingkungan yang membentuk pemikiran al-Turabi sebelum kemudian memaparkan hasil pemikirannya. Untuk kepentingan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data pustaka (library research). Dari hasil penelitian ini penulis menemukan bahwa al-Turabi dalam mengurai hasil-hasil pemikirannya selalu menyentil barat. Dari sini, tidak mengherankan jika al-Turabi menolak demokrasi. Karena demokrasi merupakan produk politik dari barat. Adapun terkait shura yang lebih didukung al-Turabi, tidak jelas juga beda perlembagaannya dengan demokrasi dalam sistem politik sebuah negara. Sementara memilih partai politik, yang merupakan salah satu produk demokrasi, untuk diadopsi dalam negara-negara muslim, bagi al-Turabi adalah guna menguasai parlemen terlebih dahulu. Kemudian akan digunakan dengan baik untuk kepentingan mendidrikan lembaga-lembaga sesuai syariat Islam. Sebab negara-negara muslim hari ini menurut al-Turabi dikuasai oleh kaum nasionalis yang loyal kepada barat dan sekutunya.
Abstrak Skripsi ini berjudul Demokrasi dalam pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan perbandingannya dengan demokrasi di Indonesia, ditulis oleh Abdul Latif, Nim 1314.004 Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syari’ah IAIN Bukittinggi. Adapun yang dimaksud dengan judul yang diatas : Yusuf Al-Qaradhawi merupakan salah satu tokoh dari begitu banyak tokoh pemikir yang memeberikan kontribusi pemikiran tentang Negara Islam. Perhatiannya terhadap politik dan kenegaraan. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, demokrasi merupakan alternative terbaik untuk melawan diktatorisme dan pemerintahan yang bersifat tirani. Beliau berpendapat bahwa demokrasi adalah sisiliberalisme yang baik karena tercermin dalam perwakilan kehidupan yang memerankan kekuasaan legislative dalam satu atau dua majelis. Latar belakang penulis mengangkat permasalahan ini, perlu kita ketahui bahwa demokrasi sebagai suatu sistem yang telah dijadikan dalam berbagai tatanan aktifitas masyarakat dan bernegara di beberapa Negara. Adanya dipilihnya demokrasi sebagai system bermasyarakat dan bernegara. Pertama hamper semua Negara didunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara essensial telah member arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertinggi. Dalam skripsi ini, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library Reseach (Penelitian Kepustakaan). Dengan membaca literature yang membahas tentang demokrasi secara umum dan demokrasi dalam islam secara khususnya. Dengan metode ini penulis berusaha mengumpulkan data yang relevan dengan pokok permasalahan yang terdapat di dalam skripsi ini. Hasil dari penelitian ini bahwa menurut Yusuf al-Qaradhawi adalah kedaulatan dalam demokrasi bukanlah kedaulatan Tuhan yang direalisasikan oleh rakyat dalam kehidupan rakyat, tapi adalah kedaulatan Tuhan yang direalisasikan oleh rakyat dalam kehidupannya mulai dari skop yang terkecil sampai skop yang terbesar. Tidak terpisahnya kekuasaan majelis syura dengan lembaga kekhalifahan kerena dalam konsepsi ketatanegaraan Islam tidak ada yang dinamakan lembaga pembuat hokum dan undang-undang sebagaimana yang berlaku dalam konseptrias politika. Sedangkan demokrasi Indonesia adanya pemisahan kekuasaan yang bertujuan agar kekuasaan tidak hanya dipegang oleh satu tangan, di Indonesia terdapat lembaga yang berwenang dalam menetapkan hokum yakninya Dewan Perwaklian Rakyat.
ABSTRAK Tesis ini berjudul “Strategi Taqnin Al Ahkam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam sistem demokrasi di Kabupaten Agam.” Taqnin Al Ahkam yaitu; usaha menjadikan hukum syar’i menjadi hukum positif kemudian menetapkannya sebagai perundang-undangan yang disahkan pemerintah sehingga wajib bagi para penegak hukum menerapkannya di tengah masyarakat. Penelitian ini berangkat dari fakta di lapangan yang penulis lihat bahwa PKS di satu sisi sebagai partai dakwah secara konsep semestinya berjalan sesuai rambu-rambu syariah sementara di sisi lain PKS mesti masuk ke dalam sistem demokrasi agar keberadaannya diakui dan bisa ikut serta bertarung dalam perpolitikan di Indonesia dalam visi mewujudkan Islam rahmatanlilalamin. Dalam merealisasikan visi dan misinya mewujudkan Islam rahmatan lilalamin PKS mesti masuk ke dalam sistem demokrasi. Dengan masuknya PKS ke dalam sistem demokrasi PKS bisa mewarnai pemerintahan dengan nilai-nilai keIslaman salah satunya melalui legalisasi perda syariah yang deperjuangkan melalui proses taqnin al ahkam. Kesempatan ini dimanfaat oleh PKS Agam dalam usaha melahirkan perda-perda syariah di Kab. Agam. Usaha ini sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Agam yaitu ‘’Agam madani, berprestasi dan mandiri’’. Madani dalam artian pemerintahan dijalankan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah di Madinah sebagai pusat peradapan Islam di saat itu. Komitmen ini sebagai wujud pengokohan filsafah adat minang kabau yang dikenal dengan semboyan; adat basandi sarak sarak basandi kitabul (ABS SBK ) Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana Strategi Taqnin al Ahkam PKS dalam sistem demokrasi di Kabupaten Agam dan apa produk Taqnin al Ahkam yang telah dihasilkan PKS dalam agenda dakwah siyasinya di Kab. Agam?. Untuk menjawab permasalahan ini, maka penulis mengumpulkan data dengan turun langsung ke lapangan (fiel Research) untuk mengadakan wawancara dengan anggota DPRD PKS Agam fraksi PKS. Metode analis data yang penulis lakukan yaitu analisa secara kualitatif dengan metode deduktif, induktif dan komperatif untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat mengenai masalah yang penulis bahas Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa strategi Taqnin Al Ahkam yang dilakukan anggota DPRD PKS Agam dalam melahirkan perda syariah di Kab. Agam adalah; mengusulkan perda, meresume perda yang diusulkan, mementuk tim, tim perda melobi anggota dewan dan DPRD Agam bersidang untuk mensahkan perda. Saat ini (tahun 2017) Kab. Agam telah melahirkan tiga perda syariah yaitu; perda tentang baca tulis Al Quran, perda tentang pakaian, perda zakat dan hasilnya cukup memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan Agam yang madani.
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “SISTEM DEMOKRASI DALAM PANDANGAN MOHAMMAD NATSIR KAJIAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM”. Oleh RATNA WILIS, NIM. 1313.012 Pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Adapun yang dimaksud dengan judul skripsi ini ialah untuk mengetahui sistem demokrasi dalam paradigma/ pandangan Mohammad Natsir Kajian Pemikiran Politik Islam. Motivasi penulis dalam membahas permasalahan ini karena adanya perbedaan pendapat dari berbagai kalangan tokoh yang terdapat di Indonesia mengenai dasar negara Indonesia. Partai Islam terbesar di Indonesia, Masyumi yang saat itu diketuai oleh Mohammad Natsir mendapat kritikan yang tajam dari pemerintah dimana masa itu kepemerintahan Soekarno. Dengan demikian, penulis tertarik dan menuangkan judul ini ke dalam bentuk skripsi untuk mengetahui sistem demokrasi dalam paradigma/ pandangan Mohammad Natsir kajian pemikiran politik Islam. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (Library Research) yang mana penelitian itu merupakan penelitian analisa kualitatif dengan cara berpikir deduktif, induktif dan komperatif. Dengan cara mencari buku-buku yang berkenaan dengan Mohammad Natsir dan buku-buku penunjang lainnya yang tentunya berkaitan dengan pokok permasalahan yang penulis angkatkan dan kemudian dinyatakan dalam bentuk kalimat atau uraian. Setelah penulis membahas dan menganalisa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkatkan, maka penulis berkesimpulan bahwa sistem demokrasi yang ingin diterapkan oleh Mohammad Natsir ialah sistem demokrasi yang sesungguhnya bisa mewujudkan apa yang diinginkan dari Al-Qur’an dan Sunnah. Mohammad Natsir menilai bahwa sistem demokrasi yang banyak dianut/ dipakai dari berbagai negara-negara dunia atau Barat yang tentunya berbeda dengan sistem demokrasi yang dianut di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan Muslim terbesar di dunia. Walaupun demikian Indonesia bukanlah negara yang menerapakan sistem pemerintahanya yang berdasarkan pada agama yang berlandaskan pada Al-Quran maupun Sunnah. Maka dari itu, Mohammad Natsir justru lebih menekankan pada sistem pemerintahan harus sesuai dan tidak menyimpang dari apa yang dicita-citakan dan diinginkan dari agama. Sehingga agama (Islam) menjadi patokan atau landasan/ pedoman dalam menjalankan roda kepemerintahan terhadap negara. Dan negara ialah suatu alat yang nantinya akan merealisasikan atau untuk menfasilitasi apa yang dibutuhkan dan diimpikan/ dicitakan oleh agama atau dalam hal ini untuk mencapai tujuan dari agama itu sendiri.
