Abstrak
Skripsi ini disusun oleh Roma Harapan Lubis, NIM 1322125, Program Studi S1 Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dengan judul “Implementasi UU No 3 Tahun 2020 tentang Tambang Emas Ilegal Studi Kasus di Nagari Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih maraknya pertambangan emas ilegal di Nagari Batahan Tengah, Kecamatan Ranah Batahan meskipun telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Aktivitas tersebut menimbulkan berbagai dampak, seperti kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, dan terganggunya mata pencaharian masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam penanganan tambang emas ilegal di Nagari Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan serta menganalisis pelaksanaannya berdasarkan perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pelaku tambang emas ilegal, masyarakat yang terdampak, Wali Nagari Batahan Tengah, dan Ketua Pemuda Nagari Batahan Tengah, observasi langsung ke lapangan, dan dokumentasi berupa foto kegiatan penelitian dan arsip profil Nagari Batahan Tengah. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terhadap penanganan tambang emas ilegal di Nagari Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan belum terlaksana secara optimal. Hal ini ditandai dengan masih berlangsungnya aktivitas pertambangan tanpa izin, lemahnya pengawasan, belum efektifnya penegakan hukum, serta adanya pembiaran terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Faktor ekonomi, terbatasnya lapangan pekerjaan, tingginya ketergantungan masyarakat terhadap hasil tambang, dan sulitnya memperoleh izin pertambangan menjadi penyebab utama aktivitas tersebut terus berlangsung. Ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah pelaksanaan kewenangan pemerintah belum sepenuhnya mencerminkan tugas pemerintahan dalam menjaga kemaslahatan rakyat, menegakkan hukum, melindungi hak masyarakat, dan mencegah kerusakan karena manfaat ekonomi dari pertambangan ilegal masih diikuti oleh kerusakan lingkungan dan dampak sosial. Oleh karena itu, implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Fiqih Siyasah Tanfidziyah.