Lewati ke konten utama
Beranda / Publikasi / Thesis
ThesisOpen AccessTerbit 2026Versi 1

PERAN PEMERINTAH NAGARI KOTO LAWEH KECAMATAN LEMBANG JAYA KABUPATEN SOLOK DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DITINJAU DARI SIYASAH TANFIDZIYAH

Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir•Hukum Tatanegara (siyasah)•6 dilihat · 5 unduhan

Abstrak

Skripsi ini berjudul "Peran Pemerintah Nagari Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok Dalam Mengimplementasikan Wajib Belajar 9 Tahun Ditinjau Dari Siyasah Tanfidziyah” yang ditulis oleh Fitri Yunita, NIM 1322026, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya anak usia sekolah yang putus sekolah di Nagari Koto Laweh meskipun Program Wajib Belajar 9 Tahun telah diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. yang mewajibkan setiap anak usia 7–15 tahun menempuh pendidikan dasar. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan pelaksanaannya di lapangan. Yang menyesebabkan anak putus yaitu faktor ekonomi, rendahnya kesadaran dan perhatian orang tua, rasa malas pada anak, pengaruh lingkungan dan teknologi, serta praktek pernikahan dini. Berdasarkan hal ini penulis ingin mengetahui yaitu upaya Pemerintah Nagari Koto Laweh dalam mengimplementasikan program wajib belajar, kendala yang dihadapi, serta tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Pemerintah Nagari Koto Laweh dalam mengimplementasikan program wajib belajar, kendala yang dihadapi, serta tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di nagari koto laweh. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan Wali Nagari, pihak sekolah, bapak jorong, dan Masyakarat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, literatur, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan deduktif, induktif, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Koto Laweh telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung program wajib belajar, antara lain melalui penyediaan sarana pendidikan, sekolah paket, bantuan perlengkapan sekolah, serta kerja sama dengan pihak sekolah dalam pendataan anak usia sekolah. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya perhatian dan partisipasi orang tua terhadap pendidikan anak, faktor ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, serta masih adanya anak yang memilih bekerja atau menikah pada usia dini. Ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, Implementasi program wajib belajar di Nagari Koto Laweh belum terlaksana secara optimal karena meskipun pemerintah telah berupaya menjalankan tanggung jawabnya, prinsip-prinsip kemaslahatan, keadilan, tanggung jawab pemerintah, musyawarah, serta keseimbangan hak dan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat belum sepenuhnya terwujud.

Kata kunci

Implementasi; wajib belajar; Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003; Fiqh Siyah Tanfidziyah

Informasi bibliografis

Versi dan riwayat publik

  1. Versi 1PERAN PEMERINTAH NAGARI KOTO LAWEH KECAMATAN LEMBANG JAYA KABUPATEN SOLOK DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DITINJAU DARI SIYASAH TANFIDZIYAH2026 · oai:ais:skripsi:20572

Publikasi terkait