Lewati ke konten utama
Beranda / Publikasi / Thesis
ThesisOpen AccessTerbit 2026Versi 1

Perkembangan Konsep Istitha’ah Haji dalam Aturan Perundang-Undangan Indonesia dan Implikasinya terhadap Kewajiban Badal Haji Perspektif Mazhab Syafi’i

Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir•Hukum Islam•4 dilihat · 1 unduhan

Abstrak

ABSTRAK Tesis ini berjudul “Perkembangan Konsep Istitha’ah Haji dalam Aturan Perundang-Undangan Indonesia dan Implikasinya Terhadap Kewajiban Badal Haji Perspektif Mazhab Syafi’i”, oleh Ade Fatma NIM 10123027 Program Studi Magister Hukum Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2026. Tesis ini membahas perkembangan konsep istitha’ah haji dalam aturan perundang-undangan Indonesia serta implikasinya terhadap kewajiban badal haji dalam perspektif mazhab Syafi’i. Seiring berkembangnya zaman dan kondisi saat ini sehingga munculnya pergeseran makna dan konsep istitha’ah dari rumusan fikih klasik menuju pengaturan administratif modern dalam regulasi haji Indonesia. Istitha’ah perspektif mazhab Syafi’i membagi kemampuan tersebut kepada dua macam, yaitu istitha’ah mubsyarah dan ghairu mubasyarah. Dalam perspektif mazhab Syafi’i, badal haji tetap wajib bagi orang yang secara syar’i pernah mencapai kriteria istitha’ah namun kemudian mengalami uzur permanen atau wafat sebelum berhaji. Perkembangan konsep istitha’ah dalam hukum positif Indonesia justru menguatkan dan memperjelas parameter fiqhiyah tentang mampu/tidak mampu secara medis, keuangan dan administratif, sehingga menjadi dasar penting dalam penetapan kewajiban badal haji pada konteks kekinian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) terhadap literatur fikih Syafi’i, peraturan perundang undangan, dan kajian akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istitha’ah dalam konteks aturan perundang-undangan Indonesia tidak lagi semata-mata dipahami sebagai mampu secara syar’i, melainkan mampu menurut standar negara yang mencakup kuota, pendaftaran, pembiayaan (BPIH), pemeriksaan kesehatan, keamanan perjalanan, dan tata kelola penyelenggaraan haji. Dimensi fisik yang sebelumnya bersifat subjektif dan hanya penilaian individu saja kini diukur melalui standar medis nasional. Aspek finansial ditentukan melalui sistem setoran dan biaya resmi yang jumlahnya ditentukan oleh pemerintah dan keamanan bertransformasi menjadi jaminan sistemik yang menjadi tanggung jawab negara. Perkembangan ini berimplikasi pada penyempitan ruang kewajiban badal haji, karena status wajib tidaknya badal sangat bergantung pada terpenuhinya istitha’ah menurut ukuran formal negara. Dengan demikian, perkembangan konsep istitha’ah dalam aturan perundang-undangan Indonesia merupakan hasil integrasi antara konstruksi fikih klasik dan regulasi penyelenggaraan haji yang berorientasi pada kepastian hukum dan kemaslahatan kolektif jamaah.

Kata kunci

Haji, Istitha'ah, Badal Haji

Informasi bibliografis

Versi dan riwayat publik

  1. Versi 1Perkembangan Konsep Istitha’ah Haji dalam Aturan Perundang-Undangan Indonesia dan Implikasinya terhadap Kewajiban Badal Haji Perspektif Mazhab Syafi’i2026 · oai:ais:skripsi:19859

Publikasi terkait