Abstrak
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Kebutuhan Pedagang Di Pasar Kuliner Stasiun Lambung Kota Bukittinggi” Disusun oleh Risky Hendriko Putra NIM 3221076 Mahasiswa Program Studi S1 Ekonmi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Kebijakan pemerintah merupakan serangkaian keputusan, aturan, dan tindakan strategis yang dibuat oleh lembaga atau institusi pemerintahan dalam rangka mengatur, mengelola, serta mengarahkan kegiatan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu yang dianggap bermanfaat bagi kepentingan publik. Kebijakan pemerintah dapat berbentuk regulasi, program, atau kebijakan teknis yang memengaruhi aktivitas pelaku usaha, seperti pedagang di pasar kuliner. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan pedagang, seperti penetapan tarif sewa lapak yang tinggi dan ketimpangan fasilitas antara blok A dan blok B, telah memicu berbagai permasalahan. Persaingan tidak sehat antar pedagang, penurunan omset, serta kebingungan pengunjung turut memperburuk kondisi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mendalam terhadap dampak kebijakan tersebut agar dapat ditemukan solusi kebijakan yang adil dan berkelanjutan, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat sesuai nilai-nilai Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara semi terstruktur serta tidak terstruktur terhadap pedagang dan konsumen di Pasar Kuliner Stasiun Lambuang, Kota Bukittinggi. Data dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memahami kebutuhan pedagang dan dampak kebijakan pengelolaan pasar secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang di Stasiun Lambung menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan fasilitas berjualan, minimnya dukungan modal, hingga ketidakpastian pengelolaan pasca tidak aktifnya peran pemerintah daerah. Sementara itu, konsumen menilai fasilitas publik cukup memadai. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dari pihak pengelola untuk meningkatkan sarana pendukung, keamanan, serta memberikan kepastian regulasi demi menciptakan lingkungan usaha yang nyaman, aman, dan berkelanjutan bagi para pedagang.. Kata Kunci: Kebijakan, Pemerintah, Pedagang