Abstrak
Skripsi ini disusun oleh Afrillia Puja Islami, NIM 3221069, Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini berjudul “Analisis Peran Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Campago Ipuh Mandiangin Kota Selayan Kota Bukittinggi”. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya masyarakat yang menyalahgunakan dana bantuan PKH dan masih belum sepenuhnya masyarakat KPM yang sudah mampu namun tidak mau mengundurkan diri dari PKH. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Campago Ipuh Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi Negara berkembang, termasuk Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field research), dengan pendekatan kualitatif. Data-data dikumpulan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan utama dalam penelitian ini adalah pendamping PKH dan informan pendukungnya adalah masyarakat penerima bantuan PKH. Data tersebut dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data secara narasi, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan akses pendidikan, dan layanan kesehatan bagi keluarga miskin. Serta PKH efektif dalam mengatasi persoalan kemiskinan SDM yang dimana PKH menyediakan pelatihan dan keterampilan yang relevan. Selain itu, persoalan kemiskinan budaya melalui edukasi dan pelatihan yang memberikan materi penting untuk menghargai pendidikan dan kesehatan, serta mengubah pola pikir yang sering menghambat upaya keluar dari kemiskinan. Sedangkan persoalan kemiskinan struktural dengan memberikan akses kepada KPM terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Untuk pendamping PKH berperan sebagai pedorong utama, memberikan bimbingan dan dukungan yang diperlukan oleh KPM. Namun, terdapat tantangan terkait besaran bantuan yang dirasa belum mencukupi kebutuhan dasar.