Abstrak
Skripsi ini berjudul “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No 27./Pid.Sus/2023/Pn.Bkt Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Fiqh Jinayah” yang ditulis oleh Muhammad Alwi Firmansyah Parinduri, NIM 1420.031 Program studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini dilatar belakangi banyaknya perdagangan orang yang dikaitkan dengan praktik mucikari dan prostitusi online semakin meningkat seiring perkembangan teknologi. Meskipun mucikari dan praktik prostitusi lebih tepat diproses sebagai pelanggaran kesusilaan dalam KUHP, banyak kasus seperti Putusan No. 27/Pid.Sus/2023/PN.Bkt justru dijerat dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Hal ini menimbulkan pertanyaan, apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman dan bagaimana perspektif fiqh jinayah tentang pertimbangan hakim tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dokumen peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam isi putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Bkt dari perspektif hukum positif dan fiqh jinayah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Al-Qur’an dan Hadis, serta putusan pengadilan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku fiqh jinayah dan referensi ilmiah lainnya, dan bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Hasil penelitian ini Pertama, menunjukkan bahwa dalam perkara Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Bkt, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan mempertimbangkan dua jenis pertimbangan, yaitu aspek hukum dan non hukum. Dari sisi hukum, hakim mengacu pada ketentuan hukum pidana formil dan materiil serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Sedangkan dari aspek non hukum, pertimbangan diberikan berdasarkan kondisi pribadi terdakwa, seperti usia yang masih muda, belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, serta sikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan. Kedua, Selanjutnya, menurut perspektif fiqh jinayah, perbuatan mucikari termasuk dalam kategori jarimah ta’zir, yaitu tindak pidana yang tidak memiliki ketentuan sanksi yang jelas dalam nash, sehingga penetapan hukumannya diserahkan kepada hakim. Dalam menjatuhkan sanksi, hakim memperhatikan aspek syar’i seperti dalil-dalil dari syariat Islam, alat bukti yang sah menurut ketentuan agama, serta penerapan kaidah ushul fiqh dan fiqhiyah. Di samping itu, terdapat pula pertimbangan non syar’i, seperti kondisi pelaku, prinsip sadd al-dzari’ah sebagai upaya pencegahan terhadap kejahatan, serta penggunaan ijtihad dalam menentukan bentuk hukuman yang sesuai dengan konteks sosial yang dihadapi.