Abstrak
Tesis ini berjudul “Studi Perbandingan Putusan PA Bukittinggi Dengan Putusan PTA Padang Tentang Hak Asuh Anak Perspektif Mashlahah” ditulis oleh Sidiq Siadio, NIM 10122015 Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil DJambek Bukittinggi. Sengketa hak asuh anak sering terjadi di Indonesia, termasuk di kalangan artis seperti Virgoun dan Inara, Larissa Chou dan Alvin Faiz, serta lainnya, dengan faktor-faktor seperti ketidakstabilan ekonomi ibu akibat pandemi Covid-19 turut berperan. Sengketa ini kadang berlanjut hingga ke Mahkamah Agung, seperti kasus Diana Malayanti. Di Minangkabau, hak asuh anak biasanya diberikan kepada ibu sesuai sistem matrilineal, seperti yang tercermin dalam putusan PTA Padang yang berbeda dengan putusan PA Bukittinggi. Dalam hukum Islam, pemeliharaan anak setelah perceraian umumnya menjadi hak ibu sampai anak mencapai usia tamyiz. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga mengatur kewajiban pemeliharaan anak oleh kedua orang tua setelah perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan PA Bukittinggi dan PTA Padang dari perspektif mashlahah, melihat mana yang lebih menguntungkan bagi anak. Metode penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada masalah hukum dalam yurisdiksi tertentu, dengan tujuan untuk mendeskripsikan penerapan hukum positif dan norma hukum melalui analisis hukum. Data primer dalam penelitian ini mencakup sumber asli seperti putusan PTA Padang No 62/Pdt.G/2022/PTA.Pdg dan PA Bukittinggi No 621/Pdt.G/2022/PA.Bkt serta wawancara dengan hakim terkait. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode library research, yaitu studi pustaka yang mencakup buku, jurnal, dan dokumen hukum. Data dianalisis secara sistematis dengan metode deskriptif analitis komparatif, yang melibatkan perbandingan antara dua atau lebih objek penelitian dari berbagai aspek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan putusan Hakim PA Bukittinggi dan PTA Padang dalam perkara hak asuh anak disebabkan oleh pendekatan hukum yang berbeda dan interpretasi terhadap kepentingan terbaik anak. PA Bukittinggi memutuskan Tergugat sebagai pemegang hak asuh berdasarkan kesepakatan mediasi dan pertimbangan ketidakrukunan rumah tangga, sementara PTA Padang membatalkan putusan tersebut dengan merujuk pada Pasal 105 KHI dan hukum adat Minangkabau yang mengharuskan anak di bawah 12 tahun diasuh oleh ibunya, serta mempertimbangkan kepentingan terbaik anak menurut UU Perlindungan Anak. PTA Padang juga menetapkan nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat. Dalam perspektif mashlahah, PA Bukittinggi lebih menekankan pada kebutuhan dasar, stabilitas emosional, dan hasil mediasi, sedangkan PTA Padang menekankan kepatuhan terhadap ketentuan hukum Islam dan adat setempat. Perbedaan ini mencerminkan bagaimana kedua pendekatan tersebut dapat menghasilkan keputusan yang berbeda dalam konteks yang sama.