Abstrak
Skripsi ini berjudul "Implementasi Peraturan Nagari (Perna) No 2 Tahun 2023 tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Data Presisi Ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah (Studi di Nagari Panampuang, Kecamata Ampek Angkek, Kabupaten Agam)", yang ditulis oleh Azzahra Madinatul Fitri, NIM 1321002 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena adanya Peraturan Nagari (Perna) No 2 Tahun 2023 tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Data Presisi di Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. Nagari Panampuang merupakan nagari pertama yang memiliki sistem. penyelenggaraan pemerintahan berbasis data presisi. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin mengetahui secara utuh tentang pelaksanaan Peraturan Nagari (Perna) No 2 Tahun 2023 tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis data presisi. Kemudian akan mengukur pelaksanaan peraturan Nagari Panampuang no 2 tahun 2023 tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Berbasis Data Presisi tersebut berdasarkan tinjauan Fikih siyasah tanfidzivah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan (field research). Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Wali Nagari, Bamus Nagari, Kasi Pemerintahan, dan tokoh masyarakat, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dan deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa implementasi Perna No 2 Tahun 2023 telah laksanakan dengan baik di Nagari Panampuang hal itu dibuktikan dengan kebijakan kebijakan yang telah diberikan kepada masyarakat misalnya Bansos, KIP, dan pembangunan fisik di setiap jorong seperti: rehab rumah, saluran irigasi dan jalan. Namun, terdapat kendala seperti kurangnya personil pendata, belum optimalnya pembaruan data, dan keterbatasan sumber daya manusia dalam pengolahan data. Dari perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah, implementasi Perna No 2 Tahun 2023 tidak bertentangan dengan Fiqih Siyasah Tanfidziyah karena telah sesuai dengan konsep amanah dan tanggung jawab pemimpin dalam Islam, sebagaimana. tercantum dalam Q.S. An-Nisa (4): 58. Hal dibuktikan dengan kebijakan pemerintah dalam memberi bantuan tepat sasaran kepada masyarakat seperti: Bansos, KIP, dan pembangunan fisik di setiap jorong seperti: rehab rumah, saluran irigasi dan jalan. Dengan demikian data presisi memudahkan pemerintahan nagari dalam memberi bantuan tepat sasaran ke masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kata Kunci: Implementasi, Data Presisi, Fiqih Siyasah Tanfidziyah. Nagari Panampuang.