Abstrak
ABSTRAK Skripsi atas nama Mulia Vandini Nim 3520063 dengan judul “ Peran Pemerintah Nagari Dalam Pengelolaan Wisata Religi Ikan Larangan Lubuk Landur Kabupaten Pasaman Barat Menurut Perspektif Islam” Program Studi Sarjana (S1) Pariwisata Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi. Peran Pemerintah dalam pengelolaan Wisata Religi Ikan Larangan Lubuk Landur Kabupaten Pasaman Barat menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam memotivasi masyarakat dan pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pengembangan destinasi wisata religi. Pengelolaan wisata religi membutuhkan peran pemerintah yang signifikan, terutama dalam implementasi fatwa DSN/MUI Nomor 108/DSN/MUI/X/2016. Pengelolaan ini didasarkan pada prinsip syariah yang mengarah pada kemaslahatan umum, kebersihan, kelestarian alam, fasilitas ibadah yang memenuhi syarat syariah, serta penghindaran dari perbuatan terlarang seperti maksiat, zina, dan narkoba. Pasaman Barat memiliki potensi wisata yang menarik seperti wisata ikan larangan, yang merupakan bagian dari tradisi masyarakat Minangkabau. Namun, terjadi penurunan kunjungan wisatawan pada tahun 2019 di Lubuk Lundur, akibat kurangnya kepercayaan pihak swasta terhadap peran pemerintah dalam pengelolaan wisata religi. Hal ini menyebabkan wisatawan melanggar aturan syariat Islam, memicu ketidakpercayaan pihak swasta, dan kurangnya kerjasama dengan pemerintah eran pemerintah nagari Lubuk Landur dalam pengelolaan wisata religi ikan larangan menunjukkan upaya merangkul pihak swasta, memberdayakan masyarakat, dan menjalin kerjasama. Meskipun terdapat kendala dalam pengarahan dan pengendalian, pemerintah nagari telah menunjukkan perkembangan yang positif. Melalui peran koordinator, fasilitator, regulator, motivator. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis bagaimana peran pemerintah nagari dalam pengelolaan wisata religi ikan larangan lubuk landur kabupaten pasaman barat menurut perspektif islam dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa adanya peran pemerintah nagari mempengaruhi pengelolaan wisata religi ikan larangan lubuk landur kabupaten pasaman barat menurut perspektif islam. Peran Koordinator pemerintah bertujuan untuk merangkul masyarakat dalam pembangunan, peran fasilitator menciptakan kondisi kondusif, peran stimulator menciptakan strategi objek wisata, dan peran motivator memastikan kelangsungan usaha pariwisata. Dengan demikian, peran pemerintah nagari Lubuk Landur dalam pengelolaan wisata religi ikan larangan menunjukkan kesuksesan dalam merangkul semua komponen masyarakat, memberdayakan potensi lokal, dan menjaga keberlangsungan wisata religi sesuai dengan prinsip syariah Islam.