Abstrak
ABSTRAK Skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Menciptakan Peluang Kerja Bagi Penyandang Disabilitas”. Disusun oleh AIDIL PUTRA NIM 3217011 Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Dibimbing oleh Jon Kenedi, SE., MM. Standar satu sisi untuk menuju dunia kerja bagi penyandang disabilitas sebenarnya sudah diamanatkan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas dan Peraturan daerah. Meskipun demikian, pada kenyataannya masih banyak penyandang disabilitas, terutama orang-orang penyandang disabilitas tuna daksa yang tidak memiliki kesempatan untuk memasuki dunia kerja. Kondisi saat ini merupakan fenomena hukum yang menarik untuk disimak. Selanjutnya, dalam penelitian ini penulis akan menguraikan peran pemerintah daerah dalam menciptakan peluang kerja bagi penyandang disabilitas. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang menjelaskan eksplorasi untuk menggambarkan peran pemerintah daerah dalam membuka pintu kerja bagi penyandang disabilitas. Strategi pengumpulan informasi dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang meliputi kutipan langsung dan tidak langsung serta penelitian lapangan termasuk pertemuan persepsi dan dokumentasi. Informasi diselidiki melalui pemeriksaan yang tidak salah lagi. Penulis akan menganalisis peran pemerintah setempat dalam membuka pintu kerja bagi para penyandang disabilitas, terutama orang-orang disabilitas tuna daksa di Nagari Kinari dan memimpin wawancara dengan pihak terkait. Dalam penelitian ini, yang diwawancarai adalah Ibu Pika Yulia Ningsih, A.Md selaku sekretariat Nagari Kinari dan Rido Ilahi, salah satu penyandang disabilitas di Nagari Kinari. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah Nagari Kinari dalam menciptakan peluang kerja bagi penyandang disabilitas tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Berdasarkan data dari hasil penelitian yang didapat oleh penulis, banyak orang dengan disabilitas yang sebenarnya di Nagari Kinari ternyata tidak bekerja. Hal ini dikarenakan belum adanya upaya sinergis yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Kinari untuk memberikan kebebasan berusaha kepada individu yang tidak mampu sehingga perlu diatur undang-undang dan pedomannya.