Abstrak
Skripsi ini ditulis oleh MIFTAHUL FATHON, NIM 1318009, Program Studi Hukum Ketatanegaraan Islam, Fakaultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri Sjech Djamil Djambek Bukittinggi Skripsi yang berjudul “Kepemimpinan Wali Nagari pada Masyarakat Multikultural dalam Persfektif Fiqh Siyasah di Nagari Tanjung Betung Timur Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.” Wali nagari dalam menjalankan kepemimpinannya di dalam masyarakat yang multikultural harus mampu memposisikan dirinya sebagai orang yang mengayomi masyrakat sehingga pembangunan berjalan dengan adil dan merata di dalam masyarakat yang multikultural, namun pada kenyataanya wali nagari dalam kepemimpinannya menjalankan pembangunan dalam masyrakat kurang merata tetapi hanya menumpuk pada satu titik atau lokasi yang merupakan masyarakat atau golongannya saja serta belum sepenuhnya menjunjung tinggi prinsip keadilan dan keterbukaan sesuai dengan pandangan fiqh siyasah. Penulis merasa tertarik untuk meneliti hal tersebut yang bertujuan untuk mengetahui jawaban tentang bagaimana kepemimpinan Wali Nagari dalam pelaksanaan pembangunan di dalam masyarakat multikultural di Nagari Tanjung Betung Timur dan untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap kepemimpinan Wali Nagari dalam masyarakat multikultural di Nagari Tanjung Betung Timur. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menguraikan data yang bersumber dari data primer melalui wawancara, observasi maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen dan data sekunder dengan mengadakan studi pustaka (library research) yang berupa sumber-sumber hukum Islam dan peraturan perundang-undamgan, dokumen dan buku karya ilmiah lainnya, data-data yang dapat diambil sebagai rujukan untuk selanjutnya dianalisa secara sistematis untuk menunjang dalam pembahasan.. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kepemimpinan Wali Nagari dalam Pelaksanaan Pembangunan di dalam Masyarakat Multikultural di Nagari Tanjung Betung Timur belum mampu menjalankan kepemimpinannya dalam menjalankan pembangunan di dalam masyarakat yang multikultutal, hal ini di tandai dengan pembangunan yang lebih baanyak dilakukan terhadap masyarakat Minang saja sedangkan masyarakat suku lainnya belum memperoleh apa yang mereka usulkan untuk dibangun di daerahnya. Pandangan Fiqh siyasah terhadap kepemimpinan Wali nagari pada masyarakat multikultural di Nagari Tanjung Betung Timur belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam fiqh siyasah karena pengambilan keputusan yang dilakukan oleh wali nagari masih kurang menerapkan prinsip musyawarah dan belum mengefektifkan prinsip transparansi seperti sosialisasi dana nagari melalui pemasangan baliho atau sarana lainnya sehingga berpengaruh pada tingkat parstisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan di dalam nagari.