Abstrak
Skripsi ini berjudul Implementasi Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2015 pasal 15 di kota Bukittinggi tentang Tata Tertib Pedagang Asongan di sekitar kawasan Taman Jam Gadang Bukittinggi ditinjau dari Fiqih Siyasah Dusturiyah”, ditulis oleh Mawaddatul Afifah, Nim. 1319055, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Pembahasan dalam skripsi ini dilatarbelakangi Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2015 di Kota Bukittinggi tentang tata tertib pedagang asongan di sekitar kawasan taman Jam Gadang Bukittinggi, yang mana di dalam Perda tersebut disebutkan bahwa pedagang asongan dilarang berjualan di jalan, trotoar, taman, tempat umum, jenjang umum dan atau tempat lainnya atau di luar tempat yang khusus diperuntukkan untuk berjualan, sedangkan pada kenyataannya masih banyak pedagang asongsan yang berkeliaran untuk menawarkan jualannya disekitaran taman Jam Gadang Kota Bukittinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi serta tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah terkait dengan ketentuan berjual- beli bagi Pedagang Asongan di sekitar kawasan taman Jam Gadang Bukittinggi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di sekitaran taman jam gadang. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung dengan beberapa pihak terkait yang berada di Kantor Satuan Pamong Praja Kota Bukittinggi yang terkait dengan Penerapan Perda Nomor 3 tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, sedangkan untuk sumber sekundernya adalah sumber-sumber yang telah ada dalam bentuk dokumen berupa Undang-undang, buku, skripsi terdahulu, jurnal dan artikel yang relevan untuk dibahas. Adapun menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif dan metode deskriptif. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan menunjukkan bahwa, Tata tertib Pedagang Asongan di sekitar kawasan taman Jam Gadang Bukittinggi sudah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya optimal, dalam pandangan fiqh siyasah dusturiyah pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2015 oleh Pemerintah Kota Bukittinggi belum sesuai dengan ketentuan syari’at hukum Islam khususnya Fiqh Siyasah, dilihat dari banyaknya pedagang asongan yang berjualan di sekitar Jam Gadang kota Bukittinggi dengat tidak tertib membuktikan bahwa pemerintah kota Bukittinggi belum menjalankan tugasnya sebagai Khalifah Allah dengan baik.