Abstrak
Skripsi ini berjudul “Konsep Ambang Batas Pencalonan Presiden (Presidential Threshold) Dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Menurut Perspektif Fiqh Siyasah”, yang ditulis oleh Mega Silvia Tri Ananda, NIM 13.19.045, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena adanya ambang batas pada pencalonan presiden yang dilihat didalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Pada ambang batas ini bahwasannya ketidak efektifan dalam pemerintahan presidensial. Karena dengan adanya aturan ambang batas (presidensial threshold) ini menjadi ironi tersendiri, sebab tujuannya ingin memperkuat sistem presiden sial malah menjadi memperlemah. Dan telah menghilangkan hak partai politik peserta pemilu serentak terutama pada partai politik baru. Penelitian ini ingin membuktikan bahwasannya presidential threshold sebagai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tidaklah melanggar konstitusi, maka dari itu bukan menjadi alasan untuk takut menghilangkan aturan tersebut, sehingga aspek ini perlu menjadi pertimbangan untuk merevisi undang – undang perhelatan pemilu di tahun 2024 mendatang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan konsep fiqh siyasah dusturiyah terhadap ambang batas pencalonan presiden dengan pemilihan kepala negara dalam Islam. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka suatu penelitian dilakukan dengan Jenis penelitian ini menggunakan penelitan pustaka (Library Research), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku – buku hukum dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek penelitian. Penelitian ini berjudul Konsep Ambang Batas Pencalonan Presiden Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 menurut Perspektif Fiqh Siyasah. Al – Mawardi berpendapat bahwa pemilihan kepala negara harus memenuhi dua unsur, yaitu ahl ikhtiyar atau orang yang berwenang untuk memilih kepala negara, dan ahl al-imamah atau orang yang berkualifikasi adil, mengetahui dengan baik kandidat kepala negara dan memiliki wawasan yang luas serta kebijakan, sehingga dapat mempertimbangkan hal – hal yang terbaik untuk negara. Kemudian, calon kepala negara haruss memenuhi tujuh persyaratan, yaitu: adil, memiliki ilmu yang memadai untuk berijtihad, sehat pancaindranya, punya kemampuan menjalankan pemerintahan demi kepentingan rakyat, berani melindungi wilayah kekuasaan Islam. Fiqh siyasah dikehendaki konsep keadilan serta hak rakyat untuk berdaulat dalam memilih pemimpinnya. Hal lain yang harus dipertimbangkan justru dengan adanya pemberlakuan ambang batas ini menimbulkan konsentrasi dukungan yang sangat berlebihan terhadap pasangan calon presiden serta calon wakil presiden karena secara otomatis dengan pemberlakuan ambang batas hingga pasangan calon yang dihasilkan hanya sedikit diakibatkan partai politik untuk berkoalisasi untuk dapat mengusung pasangan calon presiden serta wakil presiden.