Lewati ke konten utama
Beranda / Penulis

Profil penulis

MM

3.066 karya publik ditemukan.

2026: 1032025: 1342024: 982023: 992022: 932021: 1352020: 952019: 652018: 7212017: 11002016: 2912015: 552006: 1

PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN (PADI) KENAGARIAN CANDUANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

2015 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

<p align="center"> <strong>ABSTRAK</strong></p> <p> Skripsi ini ditulis oleh <strong>M. IQBAL, NIM. 1211.005</strong> yang berjudul <strong>&ldquo;PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN (PADI) KENAGARIAN CANDUANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM&rdquo;</strong> Maksud dari penulisan ini adalah untuk melihat bagaimana pelaksanaan zakat pertanian (padi) di Jorong III kampuang dan pandangan hukum Islam.</p> <p> Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya kegiatan pengeluaran zakat padi di Jorong ini, yang berbeda dengan jika dibandingkan dengan&nbsp; ketentuan hukum Islam. Di Jorong ini, nisab zakat telah ditentukan yakni 40-50 karung padi. Jika padi tidak sampai 40-50 maka masyarakat mengumpulkannya. Dan masyarakat mengeluarkannya zakatnya kurang dari 10%, dan penyaluran zakat diberikan kepada pengurus Masjid. Hal ini sangat berbeda dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan zakat pertanian padi di Jorong III Kampuang dan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaannya.</p> <p> Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (<em>field research</em>) dengan pengumpulan data dengan teknik wawancara, wawancara dalam hal ini penulis lakukan pada pihak masyarakat yang mengeluarkan zakat padi, orang yang dianggap mengetahui, dan orang yang menerima zakat. Data dalam penelitian adalah data kualitatif yang akan dianalisa dengan analisa induktif dan deduktif. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pedoman penulisan skripsi IAIN Bukittinggi, terbitan tahun 2015, dan buku pedoman.</p> <p> Berdasarkan proses analisis mengenai penelitian penulis lakukan di Jorong III Kampuang dapat diajukan kesimpulan bahwa zakat padi yang dilakukan masyarakat Jorong III Kampuang merupakan tata cara yang pelaksanaan zakat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam,&nbsp; yang mana dalam 40-50 karung padi itu setara dengan 1.600 kg dan sudah melebihi nisab dalam hukum Islam yang mana 5 wasaq itu 1350 kg, dan jika perairan padi tersebut tidak membutuhkan biaya maka zakatnya 10%. Dalam nisab zakat padi masyarakat mengetahui yang dikeluarkan adalah 10% dari hasil panen, tetapi masyarakat Jorong III Kampuang dalam mengeluarkan zakat padinya kurang dari 10% masyarakat mengeluarkan zakat padi hanya 2 karung padi, dan jika dilihat zakat yang dikeluarkan kurang dari 10%. Dan dalam panyalurannya pun masyarakat memberikannya jika dilihat sangatlah tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, masyarakat lebih sering memberikan zakat padinya kepada pengurus Masjid. Selain itu, masyarakat melakukan hal tersebut secara berulang-ulang, sehingga masih menjadi kebiasaan sampai sekarang.</p> <p align="center"> <strong>ABSTRAK</strong></p> <p> Skripsi ini ditulis oleh <strong>M. IQBAL, NIM. 1211.005</strong> yang berjudul <strong>&ldquo;PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN (PADI) KENAGARIAN CANDUANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM&rdquo;</strong> Maksud dari penulisan ini adalah untuk melihat bagaimana pelaksanaan zakat pertanian (padi) di Jorong III kampuang dan pandangan hukum Islam.</p> <p> Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya kegiatan pengeluaran zakat padi di Jorong ini, yang berbeda dengan jika dibandingkan dengan&nbsp; ketentuan hukum Islam. Di Jorong ini, nisab zakat telah ditentukan yakni 40-50 karung padi. Jika padi tidak sampai 40-50 maka masyarakat mengumpulkannya. Dan masyarakat mengeluarkannya zakatnya kurang dari 10%, dan penyaluran zakat diberikan kepada pengurus Masjid. Hal ini sangat berbeda dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan zakat pertanian padi di Jorong III Kampuang dan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaannya.</p> <p> Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (<em>field research</em>) dengan pengumpulan data dengan teknik wawancara, wawancara dalam hal ini penulis lakukan pada pihak masyarakat yang mengeluarkan zakat padi, orang yang dianggap mengetahui, dan orang yang menerima zakat. Data dalam penelitian adalah data kualitatif yang akan dianalisa dengan analisa induktif dan deduktif. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pedoman penulisan skripsi IAIN Bukittinggi, terbitan tahun 2015, dan buku pedoman.</p> <p> Berdasarkan proses analisis mengenai penelitian penulis lakukan di Jorong III Kampuang dapat diajukan kesimpulan bahwa zakat padi yang dilakukan masyarakat Jorong III Kampuang merupakan tata cara yang pelaksanaan zakat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam,&nbsp; yang mana dalam 40-50 karung padi itu setara dengan 1.600 kg dan sudah melebihi nisab dalam hukum Islam yang mana 5 wasaq itu 1350 kg, dan jika perairan padi tersebut tidak membutuhkan biaya maka zakatnya 10%. Dalam nisab zakat padi masyarakat mengetahui yang dikeluarkan adalah 10% dari hasil panen, tetapi masyarakat Jorong III Kampuang dalam mengeluarkan zakat padinya kurang dari 10% masyarakat mengeluarkan zakat padi hanya 2 karung padi, dan jika dilihat zakat yang dikeluarkan kurang dari 10%. Dan dalam panyalurannya pun masyarakat memberikannya jika dilihat sangatlah tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, masyarakat lebih sering memberikan zakat padinya kepada pengurus Masjid. Selain itu, masyarakat melakukan hal tersebut secara berulang-ulang, sehingga masih menjadi kebiasaan sampai sekarang.</p>

NIKAH SIRI SUAMI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI

2015 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

<p align="center"> <strong>ABSTRAK</strong></p> <p> Skripsi ini berjudul: <strong>&ldquo;NIKAH SIRI SUAMI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN&nbsp; DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI&rdquo;</strong>, skripsi ini ditulis oleh <strong>MUHAMMAD ABDULLAH, NIM. 1111.082,</strong> Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syari&rsquo;ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 1436 H/2015 M.</p> <p> Salah satu penyebab perceraian adalah nikah siri yang dilakukan&nbsp; oleh&nbsp; pihak suami.&nbsp; Sehingga pihak isteri merasa dikhianati maka dia akan menuntut perceraian di Pengadilan. Namun alasan seperti ini tidak dibenarkan oleh Hukum Islam dan Hukum Positif yang mengatur alasan-alasan perkawinan dan hal ini terjadi di Pengadilan Agama Bukittinggi.&nbsp; Terdapat suatu kasus di mana Penggugat (istri) yang mengajukan gugatan cerai terhadap&nbsp; suaminya dengan alasan suami nikah siri. Berdasarkan kasus tersebut, skripsi ini meneliti tentang dasar hukum diputuskannya kasus cerai gugat karena suami nikah siri dan menggali pertimbangan hakim terhadap putusan tersebut untuk mengetahui dasar hukum serta pertimbangan yang dipakai oleh hakim sehingga cerai gugat karena suami nikah siri ini dapat dikabulkan.</p> <p> Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan&nbsp; menggunakan jenis penelitian lapangan &nbsp;(field&nbsp; research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif yang menitik beratkan pada hasil pengumpulan data&nbsp; dari informan yang ditentukan yaitu Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi yang berperan&nbsp; dalam&nbsp; memutuskan&nbsp; perkara cerai&nbsp; gugat&nbsp; karena&nbsp; suami nikah siri. Kemudian sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara serta dokumentasi. Data-data itu&nbsp; kemudian&nbsp; diolah, setelah itu data dan informasi yang terkumpul melalui wawancara, maka selanjutnya data tersebut dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif.</p> <p> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum&nbsp; yang digunakan dalam memutus perkara cerai gugat karena suami nikah siri adalah Hukum Positif terkusus Pasal 1 dan Pasal 33 UU &nbsp;No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan Pasal 77 KHI, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf&nbsp; (f)&nbsp; KHI. Kemudian&nbsp; pertimbangan&nbsp; hakim&nbsp; untuk memutus perkara cerai gugat karena nikah siri suami adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang berisi tentang prinsip hakim dalam memutuskan perceraian tidak mempersoalkan&nbsp; siapa yang salah dan siapa yang benar, serta apa penyebabnya.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p>

ISBAT NIKAH DENGAN SATU ORANG SAKSI NIKAH (Studi Analisis Penetapan Nomor 0193/Pdt.P/2013/PA.LK di Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati)

2015 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

<p style="text-align: justify;"> Skripsi yang berjudul: <strong>&ldquo;ISBAT NIKAH DENGAN SATU ORANG SAKSI NIKAH (Studi Analisis Penetapan Nomor 0193/Pdt.P/2013/PA.LK di Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati)</strong><strong><em>&rdquo; </em></strong>ditulis oleh Muhammad Ismail (NIM: 1111.010) pada tahun 2015.</p> <p style="text-align: justify;"> Motivasi penulis untuk meneliti kasus isbat nikah ini adalah secara umum dalam hukum Islam serta perundang-undang Indonesia, salah satu rukun perkawinan adalah dengan hadirnya dua orang saksi nikah saat terjadi akad nikah. Namun yang terjadi dalam hasil penetapan Majelis Hakim bahwa Majelis Hakim mengesahkan perkawinan dengan satu orang saksi nikah, walaupun dalam surat permohonannya diterangkan saksi yang hadir pada saat akad nikah ada dua orang yang salah satunya adalah ayah dari mempelai perempuan. Maka jelas, Majelis Hakim keluar dari perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk menganalisis apakah yang menjadi dasar hukum Majelis Hakim untuk mengesahkan perkara isbat nikah ini dan mengapa Majelis Hakim tidak berpegang pada perundang-undangan dan pendapat jumhur bahwa sahnya perkawinan dengan hadirnya dua orang saksi nikah?</p> <p style="text-align: justify;"> Untuk mendapatkan data penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian <em>field research</em> (penelitian lapangan), sumber data primernya adalah dokumen penetapan nomor 0193/Pdt.P/2013/PA.LK serta hasil wawancara Majelis Hakim yang berkaitan tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini dan data sekundernya adalah buku-buku serta sumber-sumber informasi lainnya yang mendukung dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan metode studi dokumen dan wawancara serta metode analisis data adalah analisis kualitatif.</p> <p style="text-align: justify;"> Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan dengan satu orang saksi nikah didasarkan pada pendapat ulama Hanafiah berpendapat sah pernikahan dengan hadirnya satu orang saksi pada saat akad asalkan hadirnya wali dan mempelai perempuan. Namun ada pertimbangan lain yang mengharuskan mengabulkan perkara isbat nikah ini, yaitu dengan mempertimbangkan perlindungan hak anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu. Sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan lebih banyak mudharat bagi anak dibandingkan kemaslahatan yang didapat jika permohonan ini ditolak. Secara umum Majelis Hakim tetap berpegang pada rukun nikah dengan hadirnya dua orang saksi nikah. Namun faktor kebiasaan yang telah hidup di masyarakat tempat tinggal pemohon, maka hakim memiliki peran untuk menggali hukum yang timbul dari masyarakat. Dengan demikian penulis sependapat dengan pendapat Majelis Hakim pada perkawinan dengan satu orang saksi nikah yang hanya khusus pada kasus yang terjadi pada pemohon di masyarakat tempat ia tinggal. Jika di luar dari permasalahan ini, maka tetap berlaku umum rukun nikah salah satunya harus hadir dua orang saksi.</p>

KEWARISAN ANAK ZINA DALAM COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM (CLD-KHI)

2015 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Skripsi ini adalah hasil penelitian dengan judul “Kewarisan Anak Zina Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan yaitu: Apa dasar-dasar perumusan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) pasal 16, tentang kewarisan anak zina yang apabila diketahui laki-laki yang menghamili ibunya yang menyebabkan kelahirannya maka anak tersebut berhak terhadap harta warisan ayah biologisnya. Tujuan penulis membuat skripsi ini untuk mengetahui dasar-dasar mengenai pembolehan pewarisan bagi anak hasil zina di dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) pasal 16, dan untuk meninjau kembali pembolehan kewarisan anak hasil zina supaya bisa mengkaji ulang CLD-KHI tersebut sebelum mengamandemen menjadi sebuah hukum tetap. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (library research), dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, sumber-sumber data yang diperoleh berkaitan dengan kewarisan anak zina dalam buku-buku fiqih, Kompilasi Hukum Islam maupun Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI). Selanjutnya sumber-sumber disusun secara deskriptif, data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, kemudian menganalisa isi Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI), terutama menganalisis pasal 16 tantang kewarisan anak zina. Hasil dari penelitian ini ialah pada dasarnya setiap anak yang lahir dari perbuatan yang tidak dihalalkan dalam agama Islam dan hubungan di luar perkawinan yang tidak sah, maka anak yang lahir dari perbuatan tersebut disebut anak zina, anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja, dan tidak memiliki nasab dengan ayah serta keluarga ayah yang menyebabkan kelahirannya. Hakekat keadilan memang tidak bisa dilepaskan dari konteks yang selama ini dipahami oleh masyarakat tentang bagaimana kewarisan anak zina yang terjadi di dalam realitas sosial kehidupan. Masyarakat belum memahami bahwa anak zina hanya memiliki hubungan nasab dengan keluarga ibunya saja dan tidak ada hubungan nasab dengan pihak keluarga bapak biologisnya, walaupun ada pengakuan dari ayah biologisnya. Seiring dengan perkembangan zaman pergaulan semakin bebas, banyak terjdinya perbuatan zina dan melahirkan anak di luar perkawinan yang sah. Kebijakan dari pengurus utama Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI), berdasarkan asas pluralisme, nasionalisme, nasionalitas, penegakan HAM, demikrasi, kemaslahatan, dan kesetaraan gender. Dari pasal-pasal yang akan dicetuskan membuat banyak kalangan untuk menolak pembentukan CLD-KHI ini untuk menjadi pembaharuan KHI, seperti halnya penulis tidak menyetujui CLD-KHI menjadi hukum di Indonesia.

PEMBINAAN AKHLAK BERPAKAIAN SISWA SDISMP N 1 BASO

2015 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

<p align="center"> <strong>ABSTRAK</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p> Skrisi ini berjudul: &ldquo; <strong>Pembinaan Akhlak Berpakaian Siswa di SMP N 1 Baso</strong>&rdquo; ditulis oleh&nbsp; Muhammad Zikra NIM: 2111. 065. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan</p> <p> Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, penulis menemukan adanya permasalahan yang terjadi yaitu adanya siswa yang memakai pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam aturan berpakaian di SMP N 1 Baso, yaitu adanya siswa yang memakai celana yang disebut dengan celana pensil, serta adanya siswa perempuan yang memakaia pakaian yang ketat, sehingga melihatkan lekuk tubuh dari siswa yang memakaianya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa kegiatan yang dilakukan untuk menanamkan sifat yang mendorong&nbsp; siswa SMP N 1 Baso mematuhi aturan menggunakan pakaian menurut ketentuan islam</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang disebut <em>field research</em> yang bersifat <em>deskriptif kualitatif,</em> menggambarkan apa adanya yang terdapat di lapangan&nbsp; sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Informan penelitian dalam penelitian ini adalah Guru SMP N 1 Baso&nbsp; sebagai informan kunci. Sedangkan beberapa orang siswa sebagai informan pendukung. Dalam mendapatkan data yang dibutuhkan, penulis melakukan observasi dan wawancara.</p> <p> Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di SMP N 1 Baso &nbsp;maka ditemuka ada 3 macam kegiatan yang dilakukan untuk menanamkan sifat yang mendorong siswa SMP N 1 Baso mematuhi aturan berpakaian yaitu kegiatan preventif dengan menerapkan aturan berpakaian beserta sangsinya, kegiatan kuratif menindak yang melanggar dengan sistem poin, kemudian kegiatan preseveratif dengan memberikan pujian dan perhatian&nbsp;</p>