Lewati ke konten utama
Beranda / Hasil pencarian

Hasil pencarian

Jelajahi seluruh publikasi yang tersedia.

2 hasil
Subjek: penindakan
DaftarKartu
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Penindakan Aparat Kepolisian Terhadap Aksi Demontrasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Fiqih Jinayah

2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Skripsi ini berjudul : “ PENINDAKAN APARAT KEPOLISIAN TERHADAP AKSI DEMONTRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA Dan Fiqih Jinayah ” Skripsi ini di tulis oleh Alparizi, Nim. 1417048, Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Pidana Islam Institut Agam Islam Negeri ( IAIN ) Bukittinggi, 1442H/ 2021 M. Adapun maksud dari judul ini adalah bagaimana penindakan aparat terhadap aksi demontrasi dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimana penindakan aparat terhadap aksi demontrasi menuru Fiqih Jinayah. Faktor utama yang memotivasi penulis dalam melakukan penelitian ini karena di Indonesia khususnya aksi demontrasi adalah hal yang sudah biasa terjadi dimana-mana bahkan setiap penjuru dunia. Demontrasi adalah suatu khas sebuah negara demokrasi yang mana sebagai sarana masyarakat menyampaikan pendapat dimuka umum. Dan setiap aksi demontrasi yang dilakukan masyarakat banyak terjadinya berujung anarkis terjadi bentrokan antara aparat keamanan dengan masaa aksi yang bahkan menimbulkan korban jiwa. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat fenomena-fenomena yang terjadi lapangan lalu menganalisis dan menjadikan perpustakaan sebagai sumber data primer melihat dari berbagai majalah, berita, artikel dan langsung merujuk kepada sumber aslinya Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dalam aksi demontrasi di Indonesia. Setelah penulis membahas, menganalisis dan melakukan penelitian terhadap masalah dalam skripsi ini, maka penulis berkesimpulan bahwa : Pertama, penindakan aparat terhadap aksi demontrasi dalam hukum Indonesia, diataur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2012, tindakan aparat bertentangan dan melampaui wewenangnya, melanggar perundang-undangan, maka dapat dipidana. Berdasarkan pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Akan tetapi penindakan aparat tidak sesuai dengan ketentuan dan kewenangannya, tidak dapat dipidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Kedua, penindaan aparat terhadap aksi demontrasi dalam fiqh jinayah, apabila penindakan aparat tergolong kepada tindakan pidana atau jarimah dalam menjalankan tugas pelaksanaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tidak dapat dipidana, kecuali tindakan tersebut di lakaukan bukan untuk suatu kemaslahatan dan sengaja menggunakan kekuasaan dan jabatan melakukan tindakan jarimah, maka apadat dimintai pertanggungjawaban pidana atau jarimah. Kata kunci : penindakan aparat, hukum Indonesia, fiqh jinayah

5 dilihat · 2 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

efektivitas perda no 14 tahun 2010 ats perubahan dari perda no 20 tahun 2002

2018•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Skripsi ini berjudul Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Kuatan Singingi No 14 Tahun 2010 atas perubahan dari Peraturan Daerah No 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat. Adapun magsud dari judul skripsi ini adalah untuk melihat efektif tidaknya aturan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Kuantan singing mengenai Perda No 14 tahun 2010 dalam rangka menertibkan dan menindak pelanggar Perda penyakit masyarakat khususnya mengenai WTS di Kuantan Singingi. Penyakit masyarakat merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat dan belum ada undang-udang yang mengaturnya. Salah satu penyakit masyarakat adalah masalah Wanita Tuna Susila karena perbuatan tersebut menyimpanng dari norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut WTS ini seperti pelacur, PSK, kupu-kupu malam. Keberadaan masalah WTS ini telah ada sejak jaman dahulu kala hingga sekarang, namun belum ada yang mengetahui secara pasti kapan munculnya WTS itu. Konon masalah WTS lahir bersamaan dengan adanya norma perkawinan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kuansing. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik pengambilan informan dengan cara Purpose sampling. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas hukum di tengah masyarakat. Adapun konsep-konsep yang digunakan yaitu konsep efektivitas, peraturan perundang-undangan, penyakit masyarakat dan pengertian WTS. Dari hasil peneltian terbukti bahwa perda No 14 Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan dan menindak para pelaku pelanggaran terhadap perda ini sudah dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada dalam masyarakat. Hanya saja program kegiatan yang dibuat tidak bisa berjalan efektif. Ketidak efektifan dari penerapan perda Kuansing No 14 Tahun 2010 ini dipicu oleh kurangnya SDM yang terdapat di Satpol PP Kabupaten Kuansing dalam menindak para pelaku pelanggaran Perda pekat ini dan juga tidak adanya sanksi yang tegas terhadap para pelaku pelanggaran Perda ini sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku yang pernah terjaring razia. Selain itu kurangnya sosialisasi dari lembaga terkait juga kurang dilaksanakan, bahkan sebahagian besar masyarakat tidak mengetahui keberadaan dari pada Perda Pekat ini. Selain itu anggaran dan menjadi salah satu faktor dari terhambatnya pelaksanaan dari pada perda ini sehingga berujung kepada pengurangan daripada frekuensi operasi yang hendak dilaksanakan oleh aparat yang bersangkutan.

5 dilihat · 2 unduhanSitasiDetail