Abstrak
ABSTRAK Skripsi ini berjudul Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Kuatan Singingi No 14 Tahun 2010 atas perubahan dari Peraturan Daerah No 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat. Adapun magsud dari judul skripsi ini adalah untuk melihat efektif tidaknya aturan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Kuantan singing mengenai Perda No 14 tahun 2010 dalam rangka menertibkan dan menindak pelanggar Perda penyakit masyarakat khususnya mengenai WTS di Kuantan Singingi. Penyakit masyarakat merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat dan belum ada undang-udang yang mengaturnya. Salah satu penyakit masyarakat adalah masalah Wanita Tuna Susila karena perbuatan tersebut menyimpanng dari norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut WTS ini seperti pelacur, PSK, kupu-kupu malam. Keberadaan masalah WTS ini telah ada sejak jaman dahulu kala hingga sekarang, namun belum ada yang mengetahui secara pasti kapan munculnya WTS itu. Konon masalah WTS lahir bersamaan dengan adanya norma perkawinan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kuansing. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik pengambilan informan dengan cara Purpose sampling. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas hukum di tengah masyarakat. Adapun konsep-konsep yang digunakan yaitu konsep efektivitas, peraturan perundang-undangan, penyakit masyarakat dan pengertian WTS. Dari hasil peneltian terbukti bahwa perda No 14 Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan dan menindak para pelaku pelanggaran terhadap perda ini sudah dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada dalam masyarakat. Hanya saja program kegiatan yang dibuat tidak bisa berjalan efektif. Ketidak efektifan dari penerapan perda Kuansing No 14 Tahun 2010 ini dipicu oleh kurangnya SDM yang terdapat di Satpol PP Kabupaten Kuansing dalam menindak para pelaku pelanggaran Perda pekat ini dan juga tidak adanya sanksi yang tegas terhadap para pelaku pelanggaran Perda ini sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku yang pernah terjaring razia. Selain itu kurangnya sosialisasi dari lembaga terkait juga kurang dilaksanakan, bahkan sebahagian besar masyarakat tidak mengetahui keberadaan dari pada Perda Pekat ini. Selain itu anggaran dan menjadi salah satu faktor dari terhambatnya pelaksanaan dari pada perda ini sehingga berujung kepada pengurangan daripada frekuensi operasi yang hendak dilaksanakan oleh aparat yang bersangkutan.