ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Di Nagari Pemekaran Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Selatan No. 25 Tahun 2017 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus di Nagari Lubuk Gadang Tenggara)”, yang ditulis oleh Lusi Tamire, NIM 1322.046, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis berangkat dari fenomena dan temuan kasus mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat di Nagari Lubuk Gadang Tenggara, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Permasalahan yang ditemukan berkaitan dengan pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Solok Selatan No. 25 Tahun 2017. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai kendala seperti minimnya dana, pembagian bantuan sosial yang belum sepenuhnya merata, akses jaringan internet yang masih terbatas, Selain itu, masih terdapat kekurangan dalam pembangunan sarana prasarana nagari, seperti jalan yang belum memadai, belum tersedianya sekolah menengah atas (SMA), serta fasilitas Kesehatan yang belum lengkap karena Pustu atau Polindes belum memiliki bidan tetap. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana Implementasi Perbup Solok Selatan No. 25 Tahun 2017 Tentang kesejahteraan masyarakat di Nagari Lubuk Gadang Tenggara, serta bagaimana pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat di Nagari Lubuk Gadang Tenggara menurut Fiqh Siyasah Tanfidziyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reserch) dengan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, teknik penggumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung di lapangan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 13 orang masyarakat di Nagari Lubuk Gadang Tenggara. Berdasarkan hasil penelitian, pertama implementasi Perbup Solok Selatan No. 25 Tahun 2017 Pasal 2 yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat kesejahteraan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya di Nagari Lubuk Gadang Tenggara sudah berjalan, namun belum terlaksana secara maksimal dan belum merata. Hal ini terlihat pada: pertama, tidak meratanya bantuan sosial dikalangan masyarakat yang dikategorikan sebagai penerima bantuan sosial (Bansos), kedua, meskipun pembangunan sudah dirasakan masyarakat, tetapi masih menyisakan kendala minimnya dana, pembangunan jalan-jalan belum dibangun sebagaimana mestinya, akses internet terbatas, ketiga, belum lengkapnya fasilitas pendidikan dan kesehatan. Kedua, Ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, kesejahteraan masyarakat sudah berjalan dan menunjukkan perkembangan, namun belum berkembang secara maksimal, karena masih terdapat permasalahan dan hambatan dalam pemerataan bantuan, ketepatan sasaran, serta pembangunan fasilitas umum yang belum merata. Oleh sebab itu, pemerintah nagari perlu lebih meningkatkan pendataan masyarakat miskin, memperkuat pengawasan dalam penyaluran bantuan, serta mempercepat pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara adil dan menyeluruh sesuai prinsip Fiqh Siyasah Tanfidziyah.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Potensi Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Daerah di Kabupaten Agam Perspektif Fiqh Siyasah Idariyah”, yang ditulis oleh Fadila Azhari, NIM 1321079, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi geografis Kabupaten Agam yang luas dan menantang, yang menyebabkan kesenjangan dalam pemerataan pembangunan serta keterbatasan pelayanan publik, terutama di wilayah timur. Wacana pemekaran muncul sebagai upaya untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan meningkatkan efektivitas tata kelola daerah. Namun demikian, wacana pemekaran ini juga memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat dan pemerintahan, baik dari segi kesiapan administratif, dampak fiskal, maupun status moratorium pemekaran dari pemerintah pusat. Beberapa pihak menilai pemekaran dapat mempercepat pembangunan, sementara pihak lain menilai masih banyak aspek yang belum siap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dampak pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan daerah dan menilainya dari sudut pandang fiqh siyasah idariyah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apa saja potensi dampak pemekaran wilayah Kabupaten Agam terhadap kesejahteraan masyarakat? (2) Bagaimana kesiapan pemerintah daerah dalam mewujudkan pemekaran wilayah? (3) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah idariyah terhadap wacana pemekaran ini? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap DPRD, Bappeda, Camat, Dinas PUPR, tokoh agama, masyarakat serta observasi langsung dan pengecekan dokumen perencanaan daerah. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menilai potensi manfaat, kesiapan administratif, serta hambatan implementasi dari aspek syar’i dan teknis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran wilayah memiliki dampak positif, seperti memperpendek rentang kendali pemerintahan, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta membuka akses layanan publik yang lebih merata. Namun, pemekaran juga menghadapi tantangan serius, seperti keterbatasan anggaran, keterpenuhan persyaratan dalam UU No. 23 Tahun 2014, serta status moratorium nasional. Dalam perspektif fiqh siyasah idariyah, kebijakan pemekaran diperbolehkan selama memenuhi prinsip kemaslahatan (maslahah), keadilan sosial (‘adl), dan efisiensi pemerintahan (husn al-tadbir), serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dengan perencanaan yang matang dan kesiapan menyeluruh, pemekaran diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Agam secara adil dan berkelanjutan.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi atas nama Feriyan Al Fahrizi, NIM 4419029. Program Studi S1 Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddhin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil DJambek Bukittinggi berjudul, Pemekaran Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dharmasraya Tahun 2004-2021. Skripsi ini membahas tentang pemekaran daerah dan perubahan Sosial yang terjadi masyarakat kabupaten Dharmasraya. Kabupaten Dharmasraya merupakan tiga kabupaten yang memekarkan diri pada tahun 2004. Pemekara tersebut terjadi setelah dikeluarkan UU No 38 tahun 2003 tentang pemekaran Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat. Mekarnya kabupaten Dharmasraya disebabkan tidak tanpa alasan. Adanya faktor faktor mempengaruhi pemekaran pada wilayah tersebut. Pemekaran kabupaten Dharmasraya menimbulkan dampak kepada masyarakat Dharmasraya. Dalam penelitiam ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Proses dari pemekaran kabupaten Dharmasraya, Serta bentuk dari perubahan Soial masyarakat Dharmasaraya tahun 2004 hingga 2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Tahapan tahapan yang dilakukan dalam melakukan penelitian Sejarah. 1). Heuristic Pengumpulan data atau sumber bisa dilakukan dengan Observasi, Studi Pustaka dan wawancara. Studi Pustaka yang dilakukan analisi dari Peraturan Pemekaran Dharmasraya. Sedangkan wawancara dilakukan dengan salah satu tokoh masyarakat kabupaten Dharmasaraya, yaitu Bapak Abdu Haris yang merupakan salah satu dari anggota Pemekaran. Setelah sumber ditemukan, Sumber di kelompokkan menjadi 2 yaitu sumber Primer dan sekunder. Untuk Sumber Primer adalah UU No 38 tahun 2003. Sedangkan untuk sekunder dapat ditemukan dari jurnal dan artikel. 2). Kritik Sumber dilakukan terhadap sumber serta memvalidasi sumber yang ditemukan. 3). Interpretasi, fakta-fakta yang ditemukan akan diinterpretasikan sehingga menghasilkan suatu cerita sejarah. 4). Historiografi, Penulisan cerita sejarah dengan sumber yang ditemukan Hasil penelitian yang ditemukan adalah pemekaran Kabupaten Dharmasraya diakibatkan dari berbagai factor. Diantara factor factor tersebut adalah adanya keresahan masyarakat wilayah selatan (Kecamatan Kamang, Pulau Punjung, Sungai Rumbai, Koto Baru dan Sitiung) dalam pembagunan daerah yang tidak merata. Proses pemekaran membutuhkan waktu yang panjang dan harus memenuhi berbagai persyarakatan untuk bisa resmikan Kabupaten Dharmasraya. Dalam hasil pemekaran hanya 4 kecamatan yang bisa bergabung dengan kabupaten Dharmasraya yaitu Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung, Koto Baru dan Sungai rumbai. Dampak dari pemekaran mengakibatkan adanya perubahan Sosial masyarakat Dharamasraya yaitu Mobilitas Masyarakat. Mobilitas masyarakat ini terlihat dengan jelas serta mengalami perubahan signifikan yang dimulai dari tahun 2004 hingga 2021.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Muhammad Abizar nim 1317.044,Skripsi ini berjudul “Persepsi Masyarakat Pasca Pemekaran Nagari Terhadap Percepatan Pelayanan Publik Relevansinya Dengan Fiqh Siyasah (Di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam) “ Prodi Hukum Ketatanegaran Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAIN) Bukittinggi 2021. Adapun yang menjadi latar belakang penulis melakukan penelitian ini adalah persepsi masyarakat pasca pemekaran Nagari terhadap percepatan pelayanan publik relevansinya dengan fiqh siyasah (di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam), hal ini dikarenakan petumbuhan penduduk dan luasnya Nagari Koto Tangah dan banyak masyarakat mengeluhkan sulitnya akses adminitrasi di karenakan jarak yang cukup jauh dari kediaman mereka serta kurang meratanya pembangunan di Nagari Koto Tangah di sebabkan luas nya wilayah Nagari Koto Tangah. Penelitian ini merupakan salah satu penelitian lapangan (fieldresearch) yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun yang menjadi informan kunci adalah masyarakat di kanagarian Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang serta aparatur pemerintahan Nagari Koto Tangah. Penulis mengumpulkan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah tentang persepsi masyarakat terhadap percepatan pelayanan publik setelah persiapan pemekaran. Hasil penelitian ini, mengenai persepsi masyarakat pasca pemekaran Nagari terhadap kecepatan pelayanan public relevansinya dengan fiqh siyasah adalah memberikan semangat kepada warga dalam mendapatkan pelayanan dikarnakan mudahnya perosdur dan layanan lebih efesian karana jumlah penduduk Nagari yang balance sehinga pelayanan lebih cepat sehingga warga puas dalam pelayanan. Akibat Pemekaran Nagari yang terjadi di Nagari Koto Tangah telah memberikan akibat yang positif terhadap warga, yang dilihat dari sistem/ prosedur, jangka waktu pelayanan, tarif, sarana serta prasarana serta kompetensi pelaksana. Pemekaran Nagari Koto Tangah sangat berdampak positif bagi masyarakat karena membawa perubahan yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum pemekaran dan sudah memenuhi harapan masyarakat yang menginginkan pelayanan bermutu. Dan permasalahan ini telah cocok dengan fiqh siyasah yang mana membawa kemaslahatan al-Hajiyyah karna tercapainya keberlangsungan warga yang sejahtera, berkeadilan serta tercapainya kemakmuran. Serta sesuai dengan Siyasah idariyah yang mana untuk mengukur suatu kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentiatngan pelayanan itu sendiri dan untuk merealisasikan kabaikan dalam melaksanakan pelayanan administrasi memiliki tiga indikator yaitu “sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, profesional dalam penanganan
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2020•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemekaran Daerah Terhadap Kualitas Pelayanan Masyarakat Di Korong Kampuang Tangah Kenagarian Limpato Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman” yang disusun oleh Ronaldo, Nim 3216.003, jurusan S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi atas bimbingan Bapak Dr. Asyari, S.Ag, M.Si dan Bapak Jon Kenedi, SE., MM. Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi dengan pemekaran daerah yang sangat penting untuk kualitas pelayanan masyarakat di suatu daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengaruh pemekaran daerah terhadap kualitas pelayanan masyarakat di Korong Kampung Tangah Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan teknik observasi, dokumentasi dan penyebaran kuesioner/angket kepada kepala keluarga di Korong Kampuang Tangah Kabupaten Padang Pariaman. Untuk mengetahui pengaruh pemekaran daerah terhadap kualitas pelayanan masyarakat digunakan Statistic Package for the Social (SPSS) dan pengolahan data dengan deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan yaitu data primer. Hasil penelitian yang dilakukan pada kepala keluarga Korong Kampuang Tangah Kabupaten Padang Pariaman didapatkan model regresi linear sederhana Y=12,385+0,745X. Berdasarkan uji T menunjukkan bahwa variabel pemekaran daearah ada pengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan masyarakat dibuktikan dengan nilai Thitung > Ttabel yaitu 8,605 > 2,01410 sehingga Ha diterima, Uji F didapatkan hasil Fhitung > Ftabel yaitu 75,050 > 4,06 yang berarti bahwa variabel pemekaran daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan masyarakat, dan nilai R2 menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 63,3%, sisanya sebesar 36,7% dijelaskan oleh variabel yang tidak termasuk dalam penelitian ini Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemekaran daerah yang dilakukan mempengaruhi kualitas pelayanan masyarakat di Korong Kampuang Tangah. Pemekaran daerah yang dilakukan oleh nagari Limpato Sungai Sariak berdampak positif atas kualitas pelayanan masyarakat di Korong Kampuang Tangah Kabupaten Padang Pariaman.